PRESIDEN SOEHARTO : HARMONIS, HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN UMAT BERAGAMA

 [1]

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menekankan kembali pentingnya partisipasi umat beragama untuk meningkatkan kualitas kebidupan spiritual bangsa dalam rangka pembangunan manu sia seutuhnya di Indonesia. Selain itu Kepala Negara juga berpendapat, terselenggaranya Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Jayapura, Irian Jaya tanggal 21-30 Oktober 1994 lalu atas bantuan pemerintah daerah maupun pusat, menunjukkan keharmonisan antara umat beragama dengan pemerintah. Pernyataan Presiden ini disampaikan Sekretaris Umum PGI Pendeta YM Pattiasina kepada wartawan sesuai pertemuan antara Kepala Negara dengan Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI yang dipimpin ketua umumnya Pendeta Sularso Sopater dan didampingi Menteri Agama Tarmizi Taber di Istana Merdeka, Jakarta, hari Selasa (14/2) kemarin.

Menurut Sularso, MPH PGI melaporkan kepada Presiden mengenai basil dan keputusan-keputu san Sidang Raya PGI ke XII di Jayapura, Irian Jaya, Oktober lalu. Yang disampaikan antara lain berbagai masukan dari Gereja tentang pembangunan Pendeta Pattiasina mengatakan, dalam pesannya Kepala Negara menyatakan kegembiraan atas keberhasilan Sidang Raya PGI dan mengharap keputusan­ keputusan yang ada bisa digunakan sebagai pegangan, terutama dalam pembinaan umat Kristen sehingga memperkuat partisipasi umat dalam rangka pembangunan jangka panjang ke-II.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai hubungan hasil SR PGI dengan masalah kemelut HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), Ketua Umum PGI Sularso Sopater antara lain menekankan otonomi HKBP dalam PGI. Dikatakan ,PGI tidak bisa melakukan intervensi begitu saja ke dalam HKBP. “Tapi dalam dokumen tertulis keputusan sidang, tertulis dan terungkap jiwa pemikiran sidang raya bahwa masalah HKBP dalam keluarga besar HKBP harus dilihat sebagai masalah dari salah satu gereja anggota yang mempunyai otonomi,” kata Sopater.

Jadi, kata Sopater, keluarga besar PGI tidak merupakan bagian di atas anggotanya, karena itu dalam hal ini diambil kesimpulan secara keagamaan, yaitu mendoakan terns menerus agar anggota gereja itu menemukan pemecahannya. “Karni memutuskan adanya tim yang khusus membantu HKBP menemukan pemecahan masalah,”ujarnya. (vik/osd)

Sumber: KOMPAS ( 15/02/1995)

____________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 479-480.