ERA SOEHARTO DAN PASCA-SOEHARTO[1]
Jakarta, Suara Karya
PRESIDEN Soeharto di depan para peserta Sekolah Staf Komando (Sesko) ABRI hari Rabu membantah kalau keberhasilan pembangunan di Indonesia karena peran pribadinya. Diakui bahwa beliau sering mendapat pujian dari para pemimpin dunia tentang keberhasilan pembangunan, tetapi selalu dijawabnya bahwa keberhasilan Indonesia dewasa iniberkat tersusunnya rencana sesuai dengan kehendak rakyat dan mekanisme pemilihan yang berlangsung setiap 5 tahun.
“Sebagai mandataris saya hanya melaksanakan saja sesuai dengan yang dikehendaki rakyat yang dirumuskan dalam GBHN.” kata Presiden.
Penjelasan Presiden inimenunjukkan sikap sebagai seorang negarawan arif, yang tidak mengklaim keberhasilan sebagai jerih payah pribadi, dan negarawan yang berpandangan konstitusional, menjaga berfungsinya sistem dan mekanisme kepemimpinan nasional.
Justru pemantapan semua unsur mekanisme dan sistem kepemimpinan nasional dan ideologi merupakan keberhasilan terbesar dari pemerintah Orde Baru. Pemilihan umum dimantapkan untuk dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian melalui Sidang Umum MPR/DPR wakil-wakil rakyat menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun. Sesudah GBHN tersusun dan disetujui dalam Sidang Pleno MPR/DPR, baru sidang melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di sini sudah jelas bahwa Presiden adalah mandataris MPR yang harus melaksanakan apa yang tertera di dalam dan sesuai dengan GBHN. Dan, pada akhir 5 tahun masa jabatannya Presiden sebagai mandataris MPR harus memberikan pertanggung-jawabannya atas pelaksanaan tugas yang diberikan MPR.
Jadi, dilihat dari mekanisme dan sistem ini memang dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan merupakan penjabaran dari kehendak rakyat. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa sumbangan pribadi Presiden Soeharto amat penting. Sebab, apabila Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak menghayati mekanisme dan sistem tersebut, maka mekanisme dan sistem tersebut tidak akan berfungsi. Di sinilah kiranya harus kita akui, bahwa concern Pak Harto akan pemantapan dan berfungsinya mekanisme dan sistem kepemimpinan nasional merupakan pendorong keberhasilan pembangunan di Indonesia.
Di samping pemantapan dan terbinanya semua unsur mekanisme dan sistem kepemimpinan nasional, yang tidak kalah pentingnya adalah keberhasilan Orde Baru dalam bidang ideologi. Sidang Umum MPR 1978 menerima gagasan Presiden Soeharto tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta melalui TAP MPR No. 11/1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kemudian tahun 1983 Sidang Umum MPR menetapkan Pancasila sebagai satu satunya asas kekuatan sosial politik, yang pelaksanaannya diatur melalui UU NO.3/1985.Dengan kesepakatan ini “perang ideologi” yang di masa lalu sering menimbulkan konflik, keresahan dan memecah persatuan dan kesatuan, dapat dihindarkan.
Pemantapan Pancasila sebagai satu-satunya asas juga terus dilakukan, sebab perkembangan zaman membawa serta perubahan dan ancaman baru dalam bidang ideologi.
Dengan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas dan mekanisme serta sistem kepemimpinan nasional yang semakin mantap dan membudaya, terciptalah stabilitas nasional, sehingga upaya-upaya pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya kegiatan pembangunan yang teljamin tetapi sebenarnya masalah suksesijuga tidak perlu lagi dibicarakan .
Siapa pun dan kapan pun masa jabatan seorang Presiden berakhir, mekanisme dan sistem serta penghayatan Pancasila yang sudah mantap akan menjamin pelaksanaan pembangunan tidak melenceng dari kehendak rakyat. Apa yang disebut era Soeharto dan pasca-Soeharto tidak perlu dipermasalahkan.
Sumber : SUARA KARYA (06/12/1996)
____________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 27-29.