Presiden Soeharto Larang Anggota ABRI Kunjungi Steambath Dan Kasino

Buka Rapim Departemen Pertanian, dan Pimpin Sidang kabinet Terbatas[1]

RABU, 27 SEPTEMBER 1978 Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto membuka Rapat Pimpinan Departemen Pertanian. Dalam pidato sambutannya, Presiden mengatakan bahwa ia menganggap rapat ini sangat penting dalam usaha pemantapan rancangan pembangunan pertanian Pelita III yang akan datang.

Selanjutnya dikatakan oleh Kepala Negara bahwa sekalipun peranan sektor pertanian akan menurun dari sekitar 31% dewasa ini menjadi 27% dalam tahun 1983/1984, akan tetapi sektor pertanian masih tetap merupakan titik pusat pembangunan dalam Repelita III. Pentingnya sektor pertanian akan lebih jelas lagi bila dihubungkan dengan pembangunan industri yang pertumbuhannya akan didorong untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi, terutama dari hasil pertanian.

Lebih jauh dikemukakannya bahwa dalam pembangunan pertanian kita selalu harus berusaha agar timbul produk-produk baru yang lebih sempuma dan mutunya lebih baik, seperti bibit unggul dan lain sebagainya. Untuk ini, demikian ditegaskannya, penelitian pertanian harus selalu berorientasi pada tuntutan-tuntutan baru pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sebesar-besarnya tenaga, dana dan sarana fisik penelitian yang tersedia.

Bertempat di Bina Graha, pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang Polkam. Dalam sidang kali ini telah dibahas beberapa masalah dalam bidang tugas Departemen Hankam, Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri. Pada kesempatan itu Presiden sendiri telah menjelaskan mengenai hasil-hasil yang dicapai didalam pembicaraan dengan PM Pham Van Dong dari Vietnam. Antara lain dikatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk menyelesaikan masalah batas landas kontinen antara kedua negara, dan penandatanganan persetujuan dalam bidang pos dan telekomunikasi.

Dalam pembahasan laporan Menteri Hankam/Pangab, Presiden telah menginstruksikan Jenderal M Jusuf untuk melanjutkan langkah-langkah pendisiplinan dalam tubuh ABRI, termasuk larangan bagi anggota ABRI untuk mengunjungi steambath dan kasino. Sementara itu kepada Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja, Presiden menginstruksikan untuk mengintensifkan pemberian penjelasan tentang posisi Indonesia dalam masalah Timor Timur kepada pemerintah negara-negara asing yang sampai kini belum memahami posisi Indonesia. Presiden mengatakan bahwa penjelasan-penjelasan itu dapat diberikan dalam bentuk buku, brosur atau penjelasan langsung.(AFR).