ABRI MENDUDUKI POSISI CHAS INDONESIA ^[1]

Djakarta, Berita Yudha

Ketua MPRS Djendral Nasution menegaskan, bahwa pedoman kerdja TNI tetaplah Sapta Marga jang berarti kepradjuritan jang berdasarkan kewarganegaraan, kepatriotan dan ketaqwaan. Ini berarti pula bahwa TNI tetap pada landasan perdjuangan semendjak 1945, jakni bahwa UUD adalah azas dan politik tentara.

Karenanja TNI tidak bisa djadi alat kepentingan daerah atau kepentingan golongan (termasuk TNI/ABRI sendiri sebagai golongan semata) apa lagi alat dari kelompok atau pribadi.

Penegasan Ketua MPRS itu diutjapkan dalam tjeramahnja Kamis malam pada Kursus upgrading karyawan TNI jang diselenggarakan oleh KOKAR-AD. Mendjelaskan tentang posisi dan fungsi ABRI, Ketua MPRS mengatakan bahwa TNI/ABRI menduduki posisi jang chas Indonesia jang berbeda dgn sistim2 di negara2 lain.

Dikatakan, bahwa dwi fungsi ABRI sebagai inti dan pembina pertahanan keamanan rakjat semesta serta sebagai salah satu kekuatan sospol dalam partnership dengan kekuatan2 lain dengan doktrin kekeluargaan adalah berbeda dengan sistem negara2 lain. ABRI tidak mengenal sistim militerisme seperti di sementara negara Amerika Latin, namun ABRI djuga bukan semata2 alat tehnis seperti sistim jang dianut oleh negara2 Barat dan djuga bukan alat-partai seperti jang terdapat di banjak negara sosialis.

Ditambahkan, bahwa dengan istilah Latin Amerikanisme itu, maka negara diperalat oleh tentara dan tentara diperalat oleh pribadi atau kelompok.

Setjara terus terang Djenderal Nasution mengakui, bahwa sistim kita seperti tsb. diatas djuga mempunjai kelemahan2 dan ekses2 jang dapat merugikan bahkan membahajakan, apalagi dalam situasi darurat atau transisi jang berlangsung lama, sehingga dapat terdjadi tjampur aduk antara jg transisi dan hal jang hakiki.

Menguraikan perihal penertiban pada umumnja. Pak Nas mengatakan, bahwa telah dua kali AD memelopori penertiban cq. Anti korupsi, jaitu: pertama, dimana peperpu jang kemudian terbatas kepada sektor kriminil sadja, karena kekuasaaan pembinaan ada pada Kabinet, dan kedua dimasa Operasi Budhi jang achirnja terbentur pada intervensi istana dan kemudian langsung dibubarkan oleh Presiden. (DTS)

Sumber: BERITA YUDHA (03/08/1968)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 152-153.