ADAM MALIK DIMINTA UNTUK TETAP MENJADI WAKIL PRESIDEN RI PERIODE 1983-1988
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) tidak mau melihat pemerintah Orde Baru mengalami kegagalan dalam menangani pembangunan menuju masyarakat adil makmur.
Pembina utama HIPPI Probosutejo dalam sambutannya pada rapat pleno organisasi pengusaha pribumi di Medan yang dimulai Jumat pagi mengatakan, pengusaha pribumi HIPPI tetap konsisten kepada Orde Baru dan kepemimpinan Presiden Soeharto.
Karenanya HIPPI turut mengusulkan kembali agar MPR hasil Pemilu 1982 memilih dan menetapkan kembali Jenderal TNI Purn. Soeharto menjadi Presiden RI periode 1983/88. Pernyataan HIPPI seperti itu pernah pula diajukan tahun lalu kepada ketua MPR/DPR di Jakarta.
Di depan Ik. 200 peserta HIPPI yang datang dari seluruh Indonesia itu, Probosutejo mengatakan, HIPPI menghendaki agar mandataris MPR hasil Pemilu 1982 tetap seperti sekarang, demi lambang nasionalisme dan lambang persatuan seluruh bangsa Indonesia.
Ia mengatakan, karena Presiden Soeharto adalah Jenderal TNI Purnawirawan, maka HIPPI mengusulkan agar Wakil Presiden bukan purnawirawan ABRI dan hendaknya dari luar Jawa.
Karenanya tepat jika rapat pleno ini mengusulkan agar H.Adam Malik, Wakil Presiden RI yang sekarang yang bukan purnawirawan ABRI dan berasal dari luar Jawa ditetapkan menjadi Wakil Presiden Indonesia periode 1983-1988, kata Probosutejo.
Ia menegaskan, HIPPI tidak mempunyai ambisi dalam pemerintahan, tetapi tidak mau melihat kegagalan rencana dan peraturan pemerintah Orde Baru. Karenanya HIPPI mengharapkan jika pembantu2 mandataris terlalu capek, lebih baik istirahat dulu.
"Kalau sudah segar, kembali lagi sehingga rencana pembangunan dapat berjalan lancar," kata Probosutejo yang mendapat sambutan meriah dari hadirin.
Jangan Manja
la menandaskan, hasil pembangunan pemerintah Orde Baru sedikit banyaknya telah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Karenanya wajarlah jika dari berbagai lapisan masyarakat menghendaki Presiden Soeharto diangkat menjadi Bapak Pembangunan.
Tetapi hendaknya HIPPI tidak sekedar mengusulkan agar Presiden Soeharto menjadi Bapak Pembangunan Nasional, melainkan HIPPI harus minta agar organisasi pengusaha pribumi ini jangan dijadikan penonton dan jangan dimanjakan dalam pembangunan.
"HIPPI malu kalau pembangunan selalu ditangani oleh tenaga asing. HIPPI harus bertanggung jawab akan kesinambungan pemeliharaan pembangunan, karenanya ingin menjadi partner yang aktip dalam pembangunan", demikian Probosutejo.
Rapat pleno DPP HIPPI itu berlangsung hingga Minggu membahas hasil program kerja tahun lalu serta program kerja tahun 1982/83. (RA)
…
Medan, Antara
Sumber : ANTARA (05/02/1982)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 665-666.