ALATAS: ABRI AKAN AWASI GENCATAN SENJATA PILIPINA MORO[1]
Jakarta, Antara
Indonesia menyetujui permintaan pemerintah Pilipina dan Front Nasional Pembebasan Moro (MNLF) untuk mengawasi gencatan senjata di Pilipina Selatan. “Indonesia akan mengirimkan perwiranya untuk mengawasi gencatan senjata di sana,”kata Menlu Ali Alatas kepada pers setelah melapor kepada Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Selasa, tentang pertemuan pejabat Pilipina dan MNLF di Jakarta 1-5 September.
Alatas mengatakan, pertemuan di Jakarta itu diharapkan bisa memutuskan tentang jumlah dan mekanisme pengiriman para perwira ABRI. Departemen Luar Negeri, Markas Besar ABRI serta Departemen Hankam sedang membahas pengiriman para perwira ABRI tersebut.
Delegasi Pilipina akan dipirnpin Mauel Yan dan Nur Misuari dari MNLF. Pada tanggal 31 Agustus akan berlangsung dahulu komite gabungan, kata Alatas. Masalah gencatan senjata itu telah disepakati Manila dan MNLF pada pertemuan mereka di Zamboanga 6 April.
MNLF selama ini menuntut otonomi dari pemerintah Manila bagi wilayah yang mereka kuasai di Pilipina Selatan. Pada akhir tahun 1993, kedua pihak juga mengadakan pertemuan serupa di Jakarta. Menlu menyebutkan, kedua pihak telah membentuk lima kelompok penunjang untuk menyelesaikan masalah di antara mereka yaitu kelompok pertahanan, administrasi, ekonomi, pendidikan serta pelaksanaan hukum Islam (syariah).
Pertahanan dan Administrasi
Diantara kelima masalah tersebut, dua topik yang belum banyak menghasilkan kemajuan yaitu pertahanan dan administrasi. Alatas menyebutkan, kedua pihak masih mempermasalahkan cara mengintegrasikan/meleburkan semua laskar MNLF ke dalam Angkatan Bersenjata Pilipina. Ia juga menyebutkan, masih terdapat perbedan diantara Manila dengan MNLF tentangjurnlah propinsi yang berhak melakukan referendum. MNLF berpendapat ada 13 propinsi yang berhak melakukan hal itu, sementara Manila menyatakan jumlahnya tidak mencapai 13 propinsi. Sementara itu, ketika ditanya tentang akan datangnya PresidenMrika Selatan, Nelson Mandela ke Jakarta tanggal2 September,Alatas membenarkan , lawatan tidak resmi itu. Mandela akan datang sebagai Ketua Partai Kongres Nasional Mrika (ANC). Di tempat yang sama, Mensesneg Moerdiono juga membenarkan rencana lawatan itu. “Saya tidak tahu mengapa kunjungan itu dilakukan Mandela sebagai Ketua ANC,”kata Moerdiono yang juga menjelaskan persiapan kunjungan itu masih dibahas dan dipersiapkan.
Sumber : ANTARA(30 /08/1994)
_____________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 106-107.