ALATAS: SAYA TIDAK BISA RAMALKAN HASIL PEMILU KAMBOJA[1]
Jakarta, Antara
Tidak ada yang dapat meramalkan hasil Pemilu di Kamboja, namun Indonesia sangat mengharapkan agar Pemilu berjalan cukup aman dan cukup adil bagi semua peserta Pemilu.
Menlu Ali Alatas mengemukakan ikhwal tersebut di Jakarta, Kamis, ketika ditanya mengenai prediksinya terhadap Pemilu di Kamboja yang akan berlangsung tanggal 23- 28 Mei.
“Segala upaya telah dikerahkan, khususnya oleh Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (UNTAC) dan jajarannya untuk menjamin keselamatan sejauh mungkin, baik pemilih di Kamboja maupun bagi petugas-petugas penyelenggara Pemilu itu, ” katanya seusai penandatanganan persetujuan kerjasama bidang agama Islam dan informasi antara Tunisia dan Indonesia.
Dikatakan, Pemilu itu merupakan salah satu bagian mutlak perjanjian Paris yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada rakyat Kamboja menentukan aspirasinya sendiri mengenai bentuk negara apa yang diinginkan, dan siapa yang mereka inginkan sebagai pemimpin.
“Saya tidak bisa memberikan pandangan mengenai bentuk pemerintahan apa yang tepat untuk Kamboja karena hal itu merupakan sistem politik negara lain. Kalau saya memasuki masalah itu berarti saya memasuki urusan dalam negeri negara lain, ” katanya menjawab pertanyaan wartawan mengenai bentuk pemerintahan yang tepat bagi Kamboja.
Menurut dia, “Pemilu di Kamboja adalah upaya untuk membentuk suatu konstituante, yang menurut perjanjian Paris akan berunding selama tiga bulan untuk menyusun konstitusi baru bagi negara Kamboja termasuk sistem pemerintahan yang dikehendaki rakyat Kamboja, “katanya.
Alatas yakin dari Pemilu tersebut akan keluar satu pemenang dari faksi-faksi yang ada di Kamboja meskipun tidak menang mutlak. “Tampaknya akan ada satu pemerintahan koalisi, “katanya.
Setelah konstitusi tersusun, kata Alatas, akan ada Pemilihan Kepala Negara yang bisa saja Presiden atau dengan sebutan lain, “Terserah kehendak rakyat Kamboja sendiri, ” katanya. Pembentukan pemerintahan dilakukan setelah kepala negara terpilih.
Tugas UNTAC dianggap selesai setelah pemerintahan baru Kamboja terbentuk. “Segala sesuatu yang telah dibangun berdasarkan konperensi Paris dalam bentuk UNTAC secara resmi selesai, “kata Alatas.
Kendatipun tugas UNTAC telah selesai, namun berbagai usaha lainnya tetap berjalan seperti bantuan untuk pembangunan di Kamboja yang juga merupakan bagian perjanjian Paris.
“Sekarangpun mulai dipikirkan mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemerintah baru Kamboja, negara-negara sekelilingnya dan dunia internasional pada umumnya setelah pemerintahan Kamboja terbentuk dalam usahanya membangun kembali Kamboja yang telah bertahun-tahun menderita,”katanya.
Ditambahkannya, apapun hasil Pemilu, usaha rekonsiliasi (rujuk -red) nasional tetap diteruskan dan itu juga menjadi tekad Pangeran Norodom Sihanouk.
Utusan untuk Palestina
Menlu Alatas mengutarakan ,utusan khusus GNB tentang Palestina untuk negara negara Arab yang merupakan salah satu kesepakatan Komite Tetap Tingkat Menteri GNB untuk kerjasama Ekonomi ke-2 (Bali, 10-13 Mei) masih belum dapat diumumkan hingga sekarang.
“Mengenai siapa yang akan menjadi utusan khusus masih dipersiapkan, tentunya berdasarkan petunjuk-petunjuk Ketua GNB (Presiden Soeharto -red), “katanya.
“Apakah akan ada kemungkinan salah satu Dubes Keliling GNB?” tanya wartawan.
“Kemungkinan ada, tapi masih belum bisa ditetapkan siapa yang akan diutus oleh Presiden Soeharto, “kata Alatas. (T.PU18/ 19.00/EL02/20/05/93 20:07)
Sumber: ANTARA (20/05/ 1993)
__________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 127-128.