Kemantapan Dalam Keseimbangan (Bagian 2)[1]

Ali Alatas[2]

Ciri mencolok ketiga dalam kepemimpinan Pak Harto yang tidak luput pula dari pengamatan orang, termasuk pengamat luar negeri, adalah sikap konsisten beliau. Apabila Pak Harto telah mengambil suatu keputusan ataupun kebijaksanaan, apalagi yang strategis, beliau akan berpegang teguh pada keputusan tersebut secara konsisten. Hal ini jelas nampak dalam segala kebijaksanaan kenegaraan semenjak lahirnya Orde Baru, baik di bidang ideologi dan politik maupun di bidang ekonomi dan sosial. Khususnya di bidang hubungan dan politik luar negeri, sikap konsisten ini, me nurut pengamatan saya, bersumber dan senantiasa berpulang pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam UUD 1945 dan falsafah negara, Pancasila.

Pada berbagai kesempatan, Pak Harto secara eksplisit mendasarkan kebijakan beliau pada dalil-dalil dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu, bahwa “kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan“; dan bahwa salah satu tujuan dasar negara adalah ”… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …”.

Begitu pula, jelas kiranya bahwa prinsip dasar politik luar negeri kita, yaitu suatu politik luar negeri yang “bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional” bukanlah merupakan sekadar semboyan bagi beliau. Dengan demikian nyata, bahwa landasan, prinsip prinsip dasar, dan tujuan pokok politik luar negeri maupun arah/sasaran oprasionalnya yang setiap lima tahun digariskan dalam GBHN telah senantiasa dijadikan pedoman pokok, yang perwujudannya secara konsisten dan sadar diletakkan pula dalam rangkuman kepentingan nasional dalam arti yang luas.

Kesemua ciri-ciri kepribadian dan kepemimpinan Pak Harto tentunya menjadi lebih jelas lagi bagi saya setelah pada permulaan tahun 1988 saya mendapat kehormatan dan kepercayaan diangkat menjadi pembantu Presiden dalam Kabinet Pembangunan V, sebagai Menteri Luar Negeri. Dan saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa dengan demikian saya diberi kesempatan membaktikan diri dalam suatu bidang yang telah saya tekuni sejak meninggalkan bangku sekolah. Saya sungguh bersyukur pula bahwa dalam jabatan tersebut sejak beberapa tahun ini, berkat bimbingan dan pengarahan Bapak Presiden, telah banyak juga kita berhasil mencapai kemajuan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai masalah yang selama ini mengalami kemandegan.

Misalnya, dalam hubungan kita dengan RRC. Setelah lebih dari 20 tahun dalam keadaan beku, usaha ke arah normalisasi hubungan diplomatik dengan negara tersebut terasa menjadi semakin mendesak, atas pertimbangan faktor-faktor kepentingan nasional dalam arti luas seperti yang diuraikan tadi. Tapi, seperti diketahui, kebekuan hubungan kita dengan RRC itu mempunyai sejarah panjang dan pahit dalam ingatan bangsa kita, khususnya dalam kaitan keterlibatan negara itu pada waktu peristiwa G-30-S/PKI. Maka dari itu, penyelesaian masalah ini memerlukan suatu pendekatan dan penanganan yang cermat dan peka.

Ada dua perkembangan yang membantu menciptakan momentum ke arah ini. Pada tanggal 1 Maret 1988, dalam pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris kepada MPR, Bapak Presiden telah menggariskan kembali kebijaksanaan terhadap RRC secara sangat jelas dan tegas.

Beliau berkata:

“Khusus mengenai hubungan dengan RRC sekali lagi dapat saya tegaskan bahwa normalisasi hubungan diplomatik masih kita kaitkan dengan ketegasan sikap pihak RRC untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain khususnya Indonesia dengan membantu sisa-sisa kekuatan komunis di negara-negara yang bersangkutan. Sedangkan hubungan perdagangan bilateral antara swasta kedua negara akhir-akhir ini telah mulai terselenggara secara langsung.”

Kebetulan salah satu tugas yang harus saya tangani pada bulan pertama saya dilantik sebagai Menteri Luar Negeri adalah mengetuai dan menjadi tuan-rumah sidang tahunan ESCAP (Economic and Social Council for Asia and the Pacific) yang ke-44, dimana juga akan hadir Wakil Menteri Luar Negeri RRC. Maka masalah pertama yang saya ajukan kepada Bapak Presiden ialah apakah beliau dapat menyetujui kalau saya mengadakan pembicaraan dengan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut guna mendapatkan tanggapan langsung dari pihaknya terhadap penegasan beliau. Berdasarkan petunjuk serta pengarahan beliau pada saat itulah dan berdasarkan tanggapan positif pihak RRC, maka proses menuju nornialisasi hubungan diplomatik RI-RRC mulai menggelinding. Dan melalui serangkaian pembicaraan antara pihak Indonesia dan Cina, maka pada tanggal 8 Agustus 1990 hubungan diplomatik antara kedua negara akhirnya pulih kembali setelah beku selama 23 tahun. Hubungan itu pun kini dilandaskan atas dasar yang kokoh; yaitu ketaatan kedua pihak pada Dasa Sila Bandung dan Lima Prinsip Hidup Berdampingah secara Damai, khususnya pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, baik dalam hubungan antar pemerintah maupun antar rakyat atau partai. Dengan terselenggaranya kunjungan-kunjungan bersejarah timbal-balik, oleh Perdana Menteri Li Peng ke Indonesia bertepatan dengan saat pencairan hubungan diplomatik dan oleh Presiden RI ke RRC pada bulan Nopember 1990 yang lalu, maka kini suatu lembaran baru telah dibuka dalam kisah antara kedua negara.

Begitu pula, hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet sekarang telah memasuki babak baru setelah kunjungan Presiden RI ke negara tersebut pada bulan September 1989. Memang tepat jika kunjungan ini pun dianggap sebagai suatu peristiwa bersejarah, bukan saja karena merupakan kunjungan pertama kali oleh seorang Presiden RI ke Uni Soviet selama 25 tahun terakhir ini, tapi lebih lebih karena kesepakatan-kesepakatan mendasar yang tercapai pada kunjungan itu. Pernyataan Bersama mengenai Dasar-Dasar Hubungan Persahabatan dan Kerjasama telah memberi dimensi baru pada hubungan bilateral antara kedua negara di berbagai bidang.

Dengan terciptanya hubungan baru dengan kedua negara ini dan dengan adanya hubungan persahabatan serta kerjasama erat yang selama ini memang sudah terbina dengan Amerika Setikat, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang dan negara-negara maju Iainnya, maka citra Indonesia sebagai negara Non-Blok terkemuka telah semakin meningkat di mata dunia.

Pada skala regional pun, peranan serta sumbangan Indonesia pada tahun-tahun belakangan ini dinilai umum telah semakin berbobot dan dihargai. Kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, sebagai wadah kerjasama regional yang menduduki tempat utama dalam politik luar negeri Indonesia, telah tumbuh semakin mantap, khususnya dengan dilaksanakannya keputusan-keputusan dan Program Aksi yang-telah disepakati pada KTT ASEAN ketiga di Manila pada akhir tahun 1987. Bahwa ASEAN semakin diperhitungkan dalam percaturan politik regional dan internasional, kiranya tercermin pula dalam upaya penyelesaian konflik Kamboja dan dalam proses pembentukan forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Namun lebih dari itu hubungan kita dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Papua Nugini, Australia dan Vietnam kini telah pula diberi kerangka landasan yang lebih kokoh dan tahan uji. Hal ini antara lain tercermin dalam hubungan persahabatan yang semakin akrab dengan Papua Nugini, khususnya dalam penyelesaian masalah-masalah perbatasan, kerjasama ekonomi yang meningkat dengan Vietnam, dan tercapainya perjanjian mengenai Zona Pengembangan Bersama di Celah Timor dengan Australia.

Bahkan mengenai masalah Kamboja,walaupun pada saat ini suatu penyelesaian menyeluruh belum sepenuhnya tercapai, namun dapat dikatakan sudah berada di ambang pintu. Dalam upaya penyelesaian ini, peranan dan sumbangan Indonesia, dibawah kepemimpinan dan dengan keterlibatan langsung Bapak Presiden sendiri, telah mendapat pengakuan dan penghargaan di seluruh dunia. (Bersambung).

***