ANGGARAN PERDAGANGAN & KOPERASI RAPBN 87/88
Anggaran pembangunan sektor perdagangan dan koperasi tahun anggaran mendatang disediakan sebesar Rp 132 miliar lebih, di samping anggaran pengembangan dunia usaha Rp 191 miliar.
Hal itu dikemukakan Presiden Soeharto, dalam pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 1987/1988 pada Sidang Paripurna DPR, Selasa.
Presiden mengatakan, dana tersebut untuk meneruskan upaya pengembangan dan penyuluhan koperasi, agar mampu mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka mendorong ekspor nonmigas khususnya dan kegiatan perdagangan pada umumnya.
Dalam upaya pengembangan koperasi pemerintah telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta iklim yang baik bagi pertumbuhannya.
Karena itu pemerintah dalam upaya pembinaan koperasi menempuh langkah melalui program pembinaan kelembagaan, program pengembangan usaha, program pendidikan, program penelitian dan pengembangan perkoperasian.
Pembinaan kelembagaan dilaksanakan berdasarkan sendi-sendi dasar koperasi, dengan mengutamakan pembinaan koperasi primer khususnya KUD.
Dengan pembinaan koperasi primer, menurut Presiden, diharapkan partisipasi anggota dalam kegiatan perekonomian dapat semakin nyata, di samping berdayaguna dan berhasilguna.
Pelaksanaan kelembagaan, menurut Presiden sudah menunjukkan hasil dengan semakin besarnya jumlah koperasi primer dan sekunder.
Bila 1983 jumlah koperasi primer dan sekunder baru mencapai 25.161 buah, maka 1986 meningkat menjadi 28.649 buah.
Keanggotaan koperasi primer dan sekunder juga naik dari 16.403 orang pada 1984 menjadi 21.001 orang tahun 1986, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa koperasi telah mampu menjadi wadah kegiatan perekonomian yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rangka membantu usaha kerajinan rakyat dan industri kecil, telah diupayakan peningkatan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
Kerjasama tersebut dilakukan dalam bidang pengadaan bahan baku, produksi serta pemasaran produksi. Koperasi/KUD juga telah berhasil mengusahakan pemasaran komoditi perkebunan rakyat antara lain seperti kopra, cengkeh dan tebu.
Tetapi Presiden dalam Nota Keuangan itu menyebutkan, meskipun jumlah koperasi primer sudah semakin meningkat, namun jumlah simpanan para anggotanya masih sangat sedikit dan terbatas, karena para anggota koperasi pada umumnya berpenghasilan rendah.
Untuk itu Presiden menekankan perlunya ditingkatkan pemupukan modal, baik melalui intensifikasi pemasukan simpanan maupun sisa hasil usaha. (RA).
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (06/01/1987)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 341-342.