ANGGOTA DPR: 1989 TAHUN BUDAYA UNGGULAN
Jakarta, Antara
Jika tahun 1988 bisa disebut sebagai tahun deregulasi karena dikeluarkannya tiga paket kebijaksanaan (Pakto, Paknov dan Pakdes 20) yang merupakan reformasi ekonomi, maka tahun 1989 diharapkan menjadi “tahun unggulan”,kata seorang anggota DPR-RI.
“Berbagai keunggulan harus mampu kita wujudkan dalam depan,” ujar Drs. H. Bomer Pasaribu, SH dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin.
Sejumlah keunggulan yang harus menjadi sasaran, menurut dia, antara lain berupa keunggulan komparatif, keunggulan nilai tambah, keunggulan manajemen, keunggulan berkompetisi dan keunggulan budaya ekspor.
Keunggulan komparatif bisa diwujudkan dengan menggali kekayaan dan kemampuan yang ada, misalnya menciptakan produk-produk pertanian yang bahan mentahnya cukup murah dan tersedia, begitu pula dengan tenaga kerja yang murah.
Keunggulan nilai tambah diwujudkan dengan meningkatkan pengembangan industri hilir sedangkan keunggulan kompetisi mau tidak mau harus diusahakan di tengah-tengah ramainya kancah persaingan, misalnya dengan produk-produk negara lainnya, termasuk dengan negara berkembang lainnya.
Dengan dikeluarkannya 13 paket sejak enam tahun lalu (Paket Januari tahun 1982), lanjutnya, maka tahun ini merupakan tahun puncak deregulasi dan debirokratisasi, walaupun tahun depan juga masih perlu dilakukan beberapa deregulasi lagi yang bersifat komplementer, misalnya deregulasi Badan-badan Usaha Milik Negara.
Tanpa merinci lebih jauh, Bomer memperkirakan, tahun 1988 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,9 persen, berarti lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam G7 (Amerika Serikat, Jerman Barat, Jepang, Italia, Inggris, Perancis dan Kanada) yang diperkirakan mencapai 4,25 persen sedangkan tahun depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan mencapai lima sampai 5,5 persen.
Presiden Soeharto dalam pidato tahunan menjelang menyongsong HUT Kemerdekaan ke-43 lalu mengatakan bahwa dalam Pelita V Indonesia diharapkan dapat mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen setahun.
Di sektor perpajakan dan pariwisata, diharapkan tahun depan akan terjadi peningkatan masing-masing sebesar 21 persen dan 18 persen sedangkan ekspor non migas meningkat 21 persen.
“Usaha pembenahan birokrasi harus terus dilakukan dengan mentransformasikan peranan yang bersifat mendorong dan melayani dan mengurangi peranan pemerintah yang serba mengendali dan memerintah,” demikian tutumya seraya mengharapkan agar partisipasi masyarakat juga merupakan masalah sangat mendesak yang harus terus ditingkatkan.
Sumber : ANTARA (26/12/1988)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 611-612.