PRESIDEN SOEHARTO:
BANTUAN LUAR NEGERI YANG DITERIMA SESUAI DENGAN RENCANA MEMBANGUN MASA DEPAN INDONESIA [1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto menegaskan, hari Sabtu, Indonesia menerima bantuan luar negeri dengan syarat2 yang ditentukannya sendiri dan harus sesuai dengan rencana2 Indonesia dalam membangun masa depan.
Ketika melantik sembilan orang Dutabesar di Istana Negara, oleh Kepala Negara diingatkan, bahwa Indonesia jelas tidak akan mau menerima, jika bantuan luar negeri itu tidak sesuai dengan syarat Indonesia danakan memberati generasi yang akan datang.
Kesembilan orang Dutabesar yang diambil sumpahnya adalah: Drs. Hardi Djam (Republik Demokrasi Korea), Munawir Sjadzali MA (Kuwait), Letjen A.J. Witono (Jepang), Effendi Noor (Bangladesh), Zainul Arifin Samil M.A. (Irak), Brigjen A. Marno (Italia), Marsekal Madya (Purn) Boediardjo (Spanyol), Atmono Suryo M.A. (Kerajaan Belgia merangkap Kepala Perwakilan R.I. untuk Masyarakat Ekonomi Eropa) dan Brigjen Nasrun Syahrun SH (Kerajaan Iran).
Tidak Perlu Kecil Hati
Presiden menyatakan, Indonesia tidak perlu berkecil hati atau khawatir jika menerima bantuan luar negeri. Banyak bangsa2 lain yang kini mencapai tingkat kemajuan yang tinggi, dahulupun mereka menerima bantuan dari bangsa lain. Dalam dunia yang makin erat tali temali hubungan antar bangsa, bantu membantu dan kerjasama makin merupakan keharusan.
Presiden meyakinkan, Indonesia pasti menggunakan bantuan itu sebaik2nya, keseluruhannya untuk kepentingan pembangunan.
Politik Luar Negeri
Menyinggung politik luarnegeri Indonesia, Presiden menjelaskan, harus kita ingat, politik luar negeri itu bukanlah bahagian yang terpisah dari politik nasional dan strategi nasional.
“Politik luar negeri yang hanya ditujukan untuk sekedar politik luar negeri tidak akan ada gunanya untuk kepentingan rakyat Indonesia”.
Negara manapun di dunia, besar maupun kecil, negara maju maupun yang baru membangun, tentu melaksanakan politik luar negeri untuk mewujudkan cita2 dan tujuan nasionalnya.
Bagi Indonesia, kata Presiden, cita2 dan tujuan nasional itu telah jelas ditegaskan dalam pembukaan UUD. Kita menginginkan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Keluar, bersama-sama bangsa2 lain berusaha membangun dunia yang damai dan bebas dari penjajahan dalam segala bentuk.
Presiden membenarkan dalam mewujudkan cita2 dan tujuan2 nasional itu, Indonesia banyak menghadapi masalah2 dan tantangan2.
Percaya Pada Diri Sendiri
Presiden menegaskan, bantuan luar oleh Indonesia digunakan sebaik2-nya dan untuk kepentingan pembangunan. Kemampuan pembangunan Indonesia sekarang terus naik.
Dengan sikap yang demikian itulah kita kemudikan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas dalam arti kita lakukan apa yang kita anggap baik untuk kepentingan nasional maupun keselamatan dunia.
“Kita lakukan apa yang kita anggap baik tanpa kita begitu saja mengekor apa yang dilakukan orang lain, walau yang melakukan itu kekuatan besar dunia sekalipun”.
“Politik luarnegeri yang demikian merupakan wujud nyata dari hakiki negara yang berdaulat. Suatu kedaulatan, yang harus kita tegakkan ke dalam dan tunjukkan ke luar. Politik luar negeri yang demikian mencerminkan rasa percaya pada diri sendiri.”
Tidak Terseret
Oleh Presiden diakui, melaksanakan politik luar negeri yang demikian tidak gampang, karena menegakkan prinsip selamanya memang tidak gampang.
“Tetapi kita harus tetap mempunyai kepercayaan agar kita tidak terseret oleh tarikan2 dari kiri maupun dari kanan, agar kita tidak didorong2 oleh tekanan2 secara kasar, terang2an maupun halus berselubung”.
Kita lebih2 harus mempunyai keteguhan tekad, karena dunia sedang mengalami perobahan besar dan pergeseran2 kekuatan. Kita memang harus menyesuaikan diri dengan perobahan2 dunia itu, tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus mengorbankan prinsip2 kita sendiri. Demikian Presiden Soeharto. (DTS)
Sumber: ANTARA (17/01/1976)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 21-23.