BATASAN PERAYAAN DAN ‘IBADAH’ AKAN DIBAHAS
Presiden Soeharto menganggap perlu segera diadakan pertemuan Wadah Komunikasi Antar Umat Beragama, guna membicarakan beberapa masalah menyangkut tata hubungan antar umat beragama dalam perayaan-perayaan suatu agama.
Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, Karnis siang, mengatakan selesai bertemu Presiden bahwa kehadiran pemeluk agama pada upacara perayaan keagamaan agama lain adalah wajar. Hanya saja, perlu dibedakan antara upacara perayaan dengan ibadah, ritual dari suatu agama tertentu.
Batas batasan antara upacara perayaan dan ibadah akan dibicarakan oleh wadah komunikasi antar umat beragama tersebut, agama tidak mengacaukan pemeluk agama lain yang hadir dalam upacara perayaan tersebut "Maklum ini masalah peka," kata Alamsyah
Setelah pembicaraan dalarn wadah kornunikasi tersebut, Menteri akan mengeluarkan keputusannya memperkuat isi batasan-batasan yang telah dimusyawarahkan. Menurutnya, di lingkungan Angkatan Bersenjata sudah ada batasan-batasan itu sehingga seorang perneluk agama lain bisa tahu mana yang hanya bersifat upacara dan mana yang sudah peribadahan agama bersangkutan.
Masalah ini dibicarakan dengan Presiden Socharto, sehubungan keluarnya fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia kemudian dicabut oleh pimpinan MUI tersebut. Latar belakang dikeluarkannya fatwa yang melihat masalahnya semata mata dari segi hukum. karena adanya daerah, bahwa ada pihakpihak tertentu yang mewajibkan murid murid sekolah untuk mengadakan perayaan Natal.
Alamsyah kepada Presiden melaporkan rencana Raker Depag yang akan dimulai tanggal 25 Mei nanti selama seminggu. Raker tersebut untuk pertama kali diikuti pejabat Depag tingkat kabupaten. (DTS)
…
Jakarta, Merdeka
Sumber: MERDEKA (08/05/1981)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 495.