BILA KAMPUS BERSUARA [1]
Djakarta, Harian Kami
PADA hari-hari tidak terlalu tjerah diambang pintu Pemilu ini, masjarakat tidak hanja asjik pada keramaian kampanje2 Parpol dan Golkar. Djuga tidak tjuma terpukau oleh keramaian statement dan tingkah Golput, Keramaian baru jang lebih membuat semarak kontes Pemilu ialah kesibukan “diskusi” diberbagai tempat, oleh berbagai kalangan. Dan agaknja, mungkin karena pengalaman larangan Kopkamtib terhadap diskusi Tapol Buru dan Semangat Orde Baru baru2 ini, maka diskusi2 jang banjak bermuntjulan hari2 ini diselenggarakan oleh warga Civitas Academica didalam kampus2.
Dan demikianlah, Djum’at malam kemarin, suatu diskusi tentang “Kebebasan Hakim” telah diselenggarakan di Aula Universitas Indonesia oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Indonesia. Sabtu pagi hari ini, suatu bentuk diskusi jang mereka sebut “Bursa Pendapat” mengenai Masjarakat dan Pemilu diselenggarakan di Teater Fakultas Sastra U.I di Aula U.I djuga, tanggal 20-21 Djuni jad. fihak Universitas Indonesia akan pula mengadakan “Panel Diskusi” dengan thema: “Mendjadjagi Perkembangan Kemasjarakatan Setelah Pemilu 1971” dimana tokoh2 nasional, akademisi, pers, parpol, pemerintah, dsb diharapkan berbitjara. Dewan Mahasiswa U.I. merupakan pelaksana dari panel diskusi Universitas tsb.
Pola diskusi kampus ini nampaknja tidak hanja terbatas di Djakarta atau Universitas Indonesia sadja. Sebab di Bandung, dari ITB, sebelumnja dikabarkan telah dilakukan diskusi2 mahasiswa, jang masih dalam siklus pemikiran soal pemilihan umum. Bahkan konon kabarnja, pertemuan mahasiswa2 ITB itu telah menelorkan sesuatu pendapat, jang mereka tjetuskan dalam bentuk Memorandum dan Nota Protes ke alamat Pemerintah dan DPR-GR. Kemudian, peristiwa ini diberitakan sebagai mempunjai ekor jang tidak sedap didengar. Terbetiklah berita samar2, bahwa memorandum dan nota protes hasil diskusi mahasiswa2 ITB itu DILARANG untuk dibawa ke Djakarta.
Dari perkembangan gedjala2 ini, beberapa hal perlu kita tjatat. Pertama, dalam puntjak2 keramaian kampanje Pemilu, dalam menghadapi problematik pemilihan jang langsung segera mereka hadapi, masjarakat tidak lagi asal ikut seperti kerbau ditjotjok hidung, tidak hanja sekedar pertjaja pada figur2 ataupun utjapan2, tapi djustru mau diskusi, mau men-tjek, mau adu argumen. Adanja banjak diskusi mengenai Pemilu, menundjukkan adanja banjak persoalan2 jang ditimbulkan atau diakibatkan oleh Pemilu tsb.
Tetapi, tjatatan ketiga, adalah bahwa kegiatan diskusi, mengeluarkan pendapat setjara bebas ini, makin hari makin djelas dibatasi dan dibendung oleh kalangan penguasa. Tentu sadja alasannja karena Pemerintah tidak mau repot, chawatir timbul kegontjangan2 jang bisa mengganggu konsentrasi pada Pemilu. Tjontoh paling achir, adalah dilarangnja diskusi soal Tapol Buru dan Semangat Orde Baru oleh Golput beberapa waktu jang lalu.
Dengan demikian, tjatatan keempat, bila dibanjak ruang dan waktu, kebebasan berpendapat itu sudah sukar ditemui, adalah logis bila achirnja banjak jang ditjurahkan pada Kampus2. Sebab, seperti dikemukakan oleh Pak Mashuri sebagai pelopor dan pembina “Kebebasan Mimbar” diawal tahun 1966, periode tekanan2 reziem Sukarno, KAMPUS UNIVERSITAS merupakan bastion terachir dari Hati Nurani Masjarakat.
Karena itu kami gembira dan tjemas sekaligus, ketika tanggal 15 Djuni 1971 jbl. keluar suatu Deklarasi dari Gerakan Kebebasan Kampus. Gembira, karena Kampus ternjata masih peka terhadap gedjolak jang terdjadi dalam masjarakat. Karena Kampus tetap memiliki “hati nurani”. Tjemas, sebab sudah begitu parahnjakah proses perkembangan keadaan kini, hingga benteng pertahanan masjarakat jang lain sudah bobol, hingga kini sudah tinggal bastion terachir jang bernama KAMPUS?
Mudah2an sadja semuanja tetap arief, diskusi2 kampus itu tidak apa-apa ……… (DTS)
Sumber: HARIAN KAMI (06/06/1971)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 735-736.