BOLEH BERPOLITIK, TAPI JANGAN KORBANKAN RAKYAT KECIL[1]
Jakarta, Antara
Ketua DPP MKGR Pinantun Hutasoit mengatakan, siapapun boleh berpolitik di negara ini, tapi janganlah mengorbankan kaum pekerja dan rakyat kecil.
“Jangan korbankan rakyat kecil sebagai pelampiasan kemauan politik segelintir orang. Bila sinyalemen itu terbukti, mereka harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, ” kata Pinantun yang juga salah seorang Ketua DPP Golkar ketika menanggapi kerusuhan di Medan, Senin.
Pinantun mengatakan, bukan tidak mungkin kerusuhan yang terjadi di Medan beberapa hari lalu merupakan rekayasa politik. Dia menggarisbawahi pernyataan Presiden Soeharto bahwa segala tindakan yang merugikan masyarakat harus ditindak tegas.
“Saya tidak sependapat dengan aksi-aksi itu apapun bentuknya, sebab tindakan itu bisa membuat kegiatan ekonomi macet karena toko-toko dan pabrik -pabrik di Sumut hingga hari ini masih belum berani buka,”katanya.
Dia mengatakan, pada dasamya masyarakat Sumut akhir-akhir ini telah dirangsang tiga peristiwa yang cukup menggoncangkan, yakni peristiwa Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Kongres PDI, dan pencalonan Gubemur Sumatera Utara. Dinamika dan sikap kritis masyarakat mestinya diarahkan ke ja lur konstruktif, bukannya destruktif. Dia mengingatkan, masalah HKBP misalnya, bukan hanya masalah orang Batak lagi, yang perlu diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai dengan demokrasi Pancasila. Dengan adanya kasus tersebut, orang Batak seakan-akan telah meninggalkan nilai-nilai kebudayaannya yang mestinya perlu dipelihara dan dilestarikan, yakni masalah apapun bisa diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
Dalam kaitan ini, Pinantun menandaskan perlunya semua pihak kernbali ke jalur sopan-santun berpolitik, agar kerusuhan tidak meluas. Dia juga mengimbau para fungsionaris SPSI agar tarnpil dan mampu mengentaskan masalah yang muncul di tubuhnya, sehingga membuktikan SPSI mampu memperjuangkan nasib kaum pekerja.
“Kader-kader SPSI dituntut untuk mengambil peran dalam turut menangani masalah ini, dan mampu meletakkan kembali masalah perburuhan sesuai dengan hubungan industrial Pancasila,” demikian Pinantun Hutasoit.
(U.Jkt-001/DN07/18/04/9415:42/RU1/16:12)
Sumber:ANTARA(lS/04/1994)
_________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 38-39.