Aktifitas Kenegaraan

12 Juni 2013

1969-06-09 Presiden Soeharto: Penegakan Hukum Tema Terpenting Orde Baru

Nasional No Comment 103 Views

Presiden Soeharto: Penegakan Hukum Tema Terpenting Orde Baru SENIN, 9 JUNI 1969, Presiden Soeharto, dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan Raker Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia di Jakarta, menegaskan bahwa tegaknya hukum merupakan salah satu

11 Juni 2013

1969-06-08 Presiden Soeharto Ulang Tahun Ke-48

Nasional No Comment 60 Views

Presiden Soeharto Ulang Tahun Ke-48 MINGGU, 8 JUNI 1969, Presiden Soeharto Soeharto dan keluarga hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-48. Dalam rangka itu ia telah menerima ucapan selamat ulang tahun dari

11 Juni 2013

1969-06-05 Presiden Soeharto Meninjau Pembangunan Masjid Istiqlal

Nasional No Comment 57 Views

Presiden Soeharto Meninjau Pembangunan Masjid Istiqlal KAMIS, 5 JUNI 1969, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pembangunan Masjid Istiqlal, yang oleh pemerintah dijadikan proyek nasional, dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Presiden, hal itu tidak lain karena cita-cita

11 Juni 2013

1969-06-03 Presiden Soeharto: Tindak Tegas Penyelundup Sipil Maupun Militer

Nasional No Comment 65 Views

Presiden Soeharto: Tindak Tegas Penyelundup Sipil Maupun Militer SELASA, 3 JUNI 1969, Dalam rapat Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi yang berlangsung di Istana Merdeka pagi ini, Presiden Soeharto menegaskan kembali perlunya pengambilan tindakan tegas terhadap

11 Juni 2013

1969-06-02 Presiden Soeharto: Peranan ABRI Bukan Wujud Militerisme

Nasional No Comment 66 Views

Presiden Soeharto: Peranan ABRI Bukan Wujud Militerisme (Kepala Negara Juga Menerima Gakoptri) SENIN, 2 JUNI 1969, Presiden Soeharto menegaskan bahwa peranan ABRI sekarang ini sama sekali bukan wujud “militerisme”, bahkan bukan gejala “militerisme”.

9 Juni 2013

1968-06-28 Presiden Soeharto Instruksikan Penertiban Penerimaan Negara

Aktifitas Kenegaraan, Uncategorized No Comment 102 Views

Presiden Soeharto Instruksikan Penertiban Penerimaan Negara JUM’AT, 28 JUNI 1968, Dalam rangka penertiban dan peningkatan penerimaan negara, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk tidak memberikan keringanan, kelonggaran ataupun pembebasan terhadap pembayaran pungutan-pungutan