Aktifitas Kenegaraan

10 Maret 2013

1970-03-09 Penggabungan Partai Kelompok Demokrasi Pembangunan

Nasional No Comment 0 Views

Penggabungan Partai Kelompok Demokrasi Pembangunan (Respon Gagasan Presiden Soeharto Soal Penyederhanaan Parpol) SENIN, 9 Maret 1970, Malam hari, partai yang termasuk dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan, yaitu PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, dan Partai Murba,

10 Maret 2013

1970-03-05 Presiden Soeharto Beri Amanat Raker Bulog

Nasional No Comment 1 Views

Presiden Soeharto Beri Amanat Raker Bulog Ekonomi Beras dan Stabilitas Harga Beras) KAMIS, 5 Maret 1970, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Bulog agar pembelian beras di dalam negeri dilakukan pada waktu-waktu yang tepat, jumlah yang

10 Maret 2013

1970-03-03 Presiden Soeharto Pimpin Sidang Kabinet

Agenda Kabinet No Comment 0 Views

Presiden Soeharto Pimpin Sidang Kabinet (Evaluasi Umum Pelaksanaan Pelita I) SELASA, 3 Maret 1970, Hari ini Presiden Soeharto memimpin sidang paripurna kabinet di Istana Negara. Sidang kabinet kali ini mengadakan penilaian umum atas pelaksanaan

10 Maret 2013

1970-03-02 Respon Gagasan Presiden Soeharto Soal Penyederhanaan Partai

Nasional No Comment 0 Views

Respon Gagasan Presiden Soeharto Soal Penyederhanaan Partai IPKI dan Partai Katolik Menyambut Baik) SENIN, 2 Maret 1970, Gagasan Presiden Soeharto mengenai pengelompokan partai politik yang mengarah pada penyederhanaan kepartaian disambut dengan hangat oleh dua

9 Maret 2013

1969-03-31 Penandatanganan RUU APBN 1969/1970

Nasional No Comment 1 Views

Penandatanganan RUU APBN 1969/1970 (Momentum dimulainya Pelaksanaan Repelita Yang Pertama)1 SENIN, 31 MARET 1969, Pukul 9.00 pagi ini bertempat di Istana Merdeka Presiden Soeharto menandatangani RUU APBN 1969/1970. Penandatanganan ini disaksikan oleh para ketua

9 Maret 2013

1969-03-24 Amanat Musyawarah Kerja Kejaksaan

Nasional No Comment 2 Views

Amanat Musyawarah Kerja Kejaksaan (Kejaksaan Harus Menindak Tegas Pejabat yang Bersalah)1 SENIN, 24 MARET 1969, Presiden Soeharto telah menginstruksikan kepada aparat kejaksaan untuk menindak dengan tegas setiap pejabat pemerintah yang benar-benar bersalah dan menindak