Berita Tahun 1970

Home › Arsip › Berita 1961-1970 › Berita Tahun 1970 › Page 15

16 November 2016

AMIR MACHMUD SEDIA DJAWAB PERTANJAAN ANGGOTA2 DPR

Berita Tahun 1970 No Comment 15 Views

AMIR MACHMUD SEDIA DJAWAB PERTANJAAN ANGGOTA2 DPR Djakarta, Kompas Menteri Dalam Negeri Amir Machmud menjatakan “Perdjuangan politis itu bukanlah hanja mendjadi hak partai. Saja sebagai Golongan Karya punja hak untuk berdjuang dan

16 November 2016

DI DPR-GR MELELAHKAN DAN MENDJEMUKAN

Berita Tahun 1970 No Comment 14 Views

DI DPR-GR MELELAHKAN DAN MENDJEMUKAN Djakarta, Antara Dalam keterangannja kepada pers Djum’at pagi, Ketua Fraksi Partai Muslimin Indonesia dalam DPRGR, Abdul Mu’thi SH mengatakan, kalau Bung Hatta menjorot persoalan konsensus didalam DPRGR

16 November 2016

PEMERINTAH SUPAJA TEGASKAN PENDIRIANNJA TENTANG KEPEGAWAIAN DAN KEPARTAIAN

Berita Tahun 1970 No Comment 15 Views

PEMERINTAH SUPAJA TEGASKAN PENDIRIANNJA TENTANG KEPEGAWAIAN DAN KEPARTAIAN Djakarta, Kompas Ketua Fraksi NU dalam DPRGR, H. Nuddin Lubis menjatakan bahwa ketegasan pemerintah sekitar masalah kepegawaian dari kepartaian jang mendjadi issue nasional dewasa ini

16 November 2016

KALAU WNI DI LUAR NEGERI COBLOS GAMBAR SAMA

Berita Tahun 1970 No Comment 11 Views

KALAU WNI DI LUAR NEGERI COBLOS GAMBAR SAMA Djakarta, Kompas Bila semua warganegara Indonesia di luar negeri menusuk gambar jang sama pada Pemilu tahun 1971 nanti, mereka hanja akan mendapat seperempat kursi

16 November 2016

BADAN KERDJASAMA KESATUAN AKSI MENUNTUT HASIL KOMISI IV DIUMUMKAN

Berita Tahun 1970 No Comment 13 Views

BADAN KERDJASAMA KESATUAN AKSI MENUNTUT HASIL KOMISI IV DIUMUMKAN Djakarta, Kompas Badan Kerdjasama Kesatuan Aksi jang terdiri dari KAPPI, KAPI, KASI, KAGI, KAWI, KAPNI dan Laskar AR Hakim dalam pernjataannja Senin kemarin mengeluarkan

15 November 2016

DPR-GR SAHKAN 6 RUU DJADI UNDANG-UNDANG

Berita Tahun 1970 No Comment 8 Views

DPR-GR SAHKAN 6 RUU DJADI UNDANG-UNDANG Djakarta, Kompas Sidang pleno terbuka DPR-GR Kamis dan Djumat malam mengesahkan 6 RUU menjadi UU, masing2 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform, tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak