PRESIDEN SOEHARTO :
DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN JANGAN LENGAH DAN ENAK-ENAK
Presiden Soeharto meminta seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat supaya tidak lengah dan enak-enak dalam melaksanakan pembangunan.
Presiden juga meminta para Gubernur dan Bupati supaya memberitahukan kepada masyarakat tentang proyek-proyek pembangunan yang ada di daerahnya agar masyarakat tahu dengan pasti proyek-proyek apa yang ada di daerahnya.
Ajakan Presiden Soeharto tersebut disampaikan dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh para Menteri pada upacara penyerahan DIP (Daftar Isian Proyek) secara serentak, Sabtu lalu, di seluruh Propinsi yang ada di Indonesia.
Menteri P dan K Dr. Daoed Joesoef menyerahkan DIP untuk Daerah Istimewa yang bernilai Rp. 65,- miliyar kepada Gubernur KDH Istimewa Aceh yang diwakili Sekwilda M. Hasan Basry, Menteri Sosial Sapardjo menyerahkan DIP untuk daerah Sumatera Utara yang bemilai Rp 100 miliyar kepada Gubernur Sumatera Utara P.W.P. Tambunan, Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim menyerahkan DIP untuk daerah Sumatera Barat yang bernilai Rp. 60,6 miliyar kepada Gubernur Sumbar Ir.Azwar Anas.
Kemudian Menteri Riset dan Tehnologi Prof. Dr. B.J. Habibie menyerahkan DIP untuk daerah Jambi yang bernilai Rp. 36,9 miliyar kepada Gubernur Jambi Masjchun Sofwan, Menko Polkam M. Panggabean menyerahkan DIP untuk daerah Sumsel yang bernilai Rp. 111.880.997.000 kepada Gubernur Sumsel H. Sainan Sagiman, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Sumarlin menyerahkan DIP untuk daerah Bengkulu yang bernilai Rp. 40.044,9 juta kepada Gubernur Bengkulu Soeprapto.
Menteri Keuangan Prof. Dr. Ali Wardhana menyerahkan DIP untuk daerah Lampung yang bernilai Rp. 71.454.873.090 kepada Gubernur Lampung Yasir Hadibroto.
Juga Menteri Agama H. Alamsyah Ratuperwiranegara menyerahkan DIP untuk daerah Kalimantan Timur yang bernilai Rp 43,41 miliyar kepada Gubernur Kaltim H. Ery Soepardjan, Menteri Kehakiman Ali Said menyerahkan DIP untuk daerah Kalimantan Selatan yang bernilai Rp. 63 miliyar lebih kepada Gubernur Kalsel Mistar Tjokrokoesoemo, Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Drs. Cosmas Batubara menyerahkan DIP untuk daerah Kalimantan Tengah yang bernilai Rp. 39,58 miliyar.
Menteri Pertanian Prof. Dr. Soedarsono Hadisaputro menyerahkan DIP untuk daerah Kalimantan Barnt yang bernilai Rp. 50.579.498.750 kepada Gubernur Kalbar Soedjiman.
Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro menyerahkan DIP untuk daerah Sulut yang bernilai Rp. 42.836.9 juta kepada Gubernur Sulut G.H Mantik, Menteri Kesehatan Dr. Soewardjono Surjaningrat menyerahkan DIP untuk daerah Sulteng yang bernilai Rp. 71.667.714.000 kepada Gubernur Sulteng Drs. H. Galib Lasahido.
Menhankam/Pangab Jenderal M .Jusuf menyerahkan DIP untuk derah Sulawesi Selatan yang bernilai Rp. 78,9 miliyar kepada Gubernur Sulsel Andi Oddang, Menteri Muda Urusan Transmigasi Martono menyerahkan DIP untuk daerah Sulawesi Tenggara yang bernilai Rp 33.814,98 juta kepada Gubernur Sulteng H. Abdullah Silondae.
Menteri Perhubungan Rusmin Nuryadin menyerahkan DIP untuk daerah Bali yang bernilai Rp. 35 miliyar kepada Gubernur Bali Ida Bagus Mantra, Menteri PU Purnomosidi Hajisarosa menyerahkan DIP untuk daerah NTB yang bernilai Rp. 36,4 miliyar kepada Gubernur NTB H. Gatot Suherman.
Menteri Muda Urusan koperasi Bustanil Arifin menyerahkan DIP untuk daerah Dili yang bernilai Rp. 13,714 miliyar kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timar Timur Gubernur Maria Concalves.
Menteri Muda Urusan Pemuda Abdul Gafur menyerahkan DIP untuk daerah Maluku yang bernilai Rp. 34.833.724.940,- kepada Gubernur Maluku Hasan Slamet, Menteri Perindustrian Ir.A.R. Soehoed menyerahkan DIP untuk daerah Irja yang bernilai Rp56 miliyar lebih kepada Gubernur Irja Drs. Busiri Suryowinoto.
Menteri Dalam Negeri Amirmachmud menyerahkan DIP untuk daerah Jawa Barat yang bernilai Rp. 258, 19 miliyar kepada Gubernur H. Aang Kunaefi,
Menteri Penerangan Ali Moertopo menyerahkan DIP untuk daerah DKI yang bernilai Rp 86,5 miliyar kepada Gubernur DKI Tjokropranolo.
Menko Kesejahteraan Rakyat Soerono menyerahkan DIP untuk daerah Jawa Tengah yang bernilai Rp. 168,43 miliyar kepada Gubernur Jateng Supardjo Rustam.
Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, Ny. L. Sutanto menyerahkan DIP untuk DIY yang bernilai Rp. 40,38 miliyar kepada Wakil Gubernur Prop. DIY Paku Alam VIII. Sementara itu Menko Ekuin/Ketua Bappenas Widjaja Nitisastro menyerahkan DIP untuk daerah Jawa Timur kepada Gubernur Sunandar Piryosoedarmo.
Kendalikan Inflasi
Pada awal sambutan tertulisnya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia kini mampu mengendalikan inflasi di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda kelesuan ekonomi dan dalam keadaan yang tidak menentu.
Hal ini merupakan suatu kemajuan besar dibanding keadaan kita di tahun 1966 di mana kita dilanda inflasi terbesar, tidak kurang dari 650 persen.
Presiden mengatakan, dari suatu negara yang defisit keuangannya, dalam waktu sepuluh tahun lebih sedikit Indonesia telah berhasil menyehatkan keuangan negara. Malahan keuangan negara itu telah dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan.
Lebih lanjut Presiden Soeharto mengatakan, dari negara yang cadangan devisanya hampir-hampir kosong, Indonesia kini telah memiliki cadangan devisa yang menentramkan hati.
Kepala Negara mengatakan, kalau dulu prasarana perhubungan lumpuh, kini di Indonesia orang dapat dengan mudah mencapai semua Ibu kota propinsi dalam waktu satu hari, kita dapat berhubungan telepon, dari satu kota ke kota lain, jalan-jalan raya telah bertambah baik dengan angkutan umum yang masih muda.
Indonesia kini telah berhasil membangkitkan berbagai industri penting di dalam negeri. Malahan jenis-jenis barang industri seperti semen, tekstil dan lain-lain, demikian Kepala Negara.
Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan gambaran bahwa banyak kemajuan sungguh-sungguh telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan. Kemajuan itu telah meningkatkan kemampuan kita, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak. Demikian Kepala Negara.
Presiden Soeharto mengatakan, walaupun demikian, kita juga tetap menyadari bahwa masalah-masalah sosial ekonomi yang kita hadapi masih sangat banyak. Namun dengan melihat kembali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dengan membulatkan tekad untuk membangun hari esok yang lebih baik, maka kita percaya bahwa semua masalah sosial ekonomi tadi secara bertahap akan dapat kita atasi bersama-sama.
Meluas dan Merata
Presiden mengatakan, dalam ke III Repelita kesempatan untuk meningkatkan pembangunan bertambah besar. Untuk tahun anggaran 1981/1982 anggaran pendapatan dan belanja negara meningkat dengan jumlah yang cukup besar, sehingga mencapai sekitar Rp. 13,9 triliun, Rp. 6,4 triliun dari jumlah itu akan digunakan untuk pembangunan proyek-proyek besar, sedang dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah tanah air.
Masih banyak lagi pembangunan yang dibiayai oleh proyek-proyek swasta, baik melalui PMA maupun PMDN dan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya yang dibiayai oleh perkreditan dari perbankan.
Kepala Negara mengatakan, kenyataan itu menunjukkan bahwa pembangunan yang kita lanjutkan itu benar-benar makin meluas dan merata ke seluruh pelosok tanah air. Di samping peningkatan APBN, berkat stabilitas ekonomi dan meningkatnya pembangunan, anggaran pendapatan dan belanja daerah juga meningkat.
Itu berarti kemampuan kita untuk membangun bertambah besar, baik dalam ruang lingkup nasional maupun dalamruang lingkup daerah. Di samping itu kemampuan daerah untuk membangun juga terus kita dorong antara lain melalui proyek-proyek Inpres yang besarnya terus bertambah dari tahun ke tahun.
Presiden dalam kesempatan itu juga menegaskan Gubernur/Kepala Daerah ikut bertanggung jawab dan bertugas mengawasi kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerah masing-masing.
"Saya minta agar Gubernur/Kepala Daerah meneruskan DIP ini kepada pimpinan proyeknya masing-masing, untuk selanjutnya terus mengikuti, mengawasi dan memberi bimbingan petunjuk yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan proyek-proyek yang ada di daerahnya," tegas Kepala Negara.
Kepala Negara mengingatkan keikutsertaan rakyat dalam pembangunan itu adalah mutlak, karena pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan hanya dengan keikutseraan seluruh lapisan masyarakat itulah pembangunan ini dapat berjalan dengan sukses.
Dalam seluruh gerak pembangunan itu kita hendaknya selalu ingat, bahwa tujuan terpokok kita adalah kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang penuh dengan keadilan sosial. Karena itu setiap usaha dan gerak pembangunan, langsung atau tidak langsung, pada akhirnya harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat ini
”Untuk itu secara khusus saya minta diperhatikan agar diusahakan perluasan kesempatan berusaha dan bekerja sama dengan ekonomi lemah dan juga pembangunan daerah pedesaan," kata Presiden. (DTS)
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber: SUARA KARYA (06/04/1981)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 371-375.