DEMOKRATISASI DALAM ABRI, HILANGKAN ISSUE2 MILITERISME [1]
Surabaya, Sinar Harapan
Kepala Staf Hankam Let.Djen. TNI M. Rachmat Kartakusumah mewakili Menteri Hankam/Panglima ABRI, Rabu pagi, telah membuka resmi Pendidikan Sekolah Perwira Wadjib Militer ABRI dari keempat Angkatan Bersendjata untuk tahun 1968/1969 di Lembaga Pendidikan Amphibi & Anti Amphibi KKO di Udjung.
Pelantikan dilakukan terhadap sardjana2 pria dan wanita jang keseluruhannja berdjumlah 600 siswa dengan perintjian. AD 235, AL 30, AU 60 dan AK 175, dan djatah Departemen Kesehatan 100 orang. Dari djumlah tsb. diatas terdapat 35 orang wanita jang di peruntukkan bagi AD, AU, AK.
Di hadapan siswa2 pasukan dari keempat angkatan bersendjata itu Kepala Staf Hankam mengatakan bahwa kehadiran para sardjana ditengah2 ABRI sebagai tjalon perwira Wamil ini, djelas membuktikan adanja demokratisasi didalam tubuh ABRI dan diharapkan dapat menghapuskan issue2 militerisme dan monopoli di lapangan pertahanan dan keamanan.
Para sardjana itu dikenakan wadjib militer sesuai dengan Undang2 No. 60 tahun 1958 tentang wadjib militer. Selama 2 tahun mereka diwadjibkan mendjalankan dinas pertama dilingkungan ABRI untuk keamanan nasional dan kemudian mengabdi dalam lapangan kesedjahteraan diluar ABRI. Selesai upatjara Ibu Kartakusuma dengan disaksikan oleh para undangan telah membuka selubung papan nama Sekolah Perwira Wadjib Militer ABRI. (DTS)
Sumber: SINAR HARAPAN (12/07/1968)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 146-147.