DPP PDI HENDAKNYA ADAKAN DIALOG DENGAN KELOMPOK 17[1]
Medan, Antara
DPP PDI hendaknya tidak menutup mata dan telinga terhadap keinginan kelompok-kelompok warga PDI yang ingin berdialog agar tidak menimbulkan bentrokan di dalam partai itu sendiri.
Sikap DPP membiarkan mereka tanpa dialog tidak sejalan dengan imbauan Presiden Soeharto, agar kongres mencerminkan adanya transparansi dan keterbukaan, kata Ketua DPD PDI Yogyakarta Soetardjo Soerjogoeritno di Medan, Jumat.
Soetardjo yang juga wakil ketua Komisi II DPR mengatakan, jika DPP PDI terus membiarkan kelompok-kelompok itu tanpa adanya dialog, terkesan bahwa DPP PDI membiarkan suasana kongres menjadi tak menentu.
Tanggapan ini diberikan setelah Kongres IV PDI Jumat siang mengalami kekacauan lagi setelah kelompok DPP Peralihan dan Kelompok 17 berhasil menguasai gedung persidangan, sehingga sidang komisi umum dan organisasi yang mestinya berlangsung hari itu tertunda tanpa batas waktu yang ditentukan.
Kerusuhan ini mencapai puncak ketika Alex Asmasoebrata dan keempat rekannya dipukul pemuda PDI dari kubu Soerjadi, hingga kepalanya berdarah.
Ketua Litbang PDI, ,KwikKian Gie menyatakan prihatin atas insiden itu, seraya mengatakan hal tersebut tidak perlu terjadi bila kader-kader PDI mampu mengekang emosi.
“Karena Soerjadi telah terpilih, maka dia sebaiknya mengakomodasikan kepentingan semua kelompok dalam formasi DPP masa bakti 1993-1998. Itu berarti Soeljadi harus mampu merekut orang-orang yang bisa merendam pertikaian di masa bakti mendatang,” ujamya.
Belum Terlambat
Sementara itu, tokoh PDI lainnya, Sabam Sirait, juga menyerukan agar pemimpin partai bersedia berunding dengan DPP Peralihan dan Kelompok 17. Sabam yang juga mantan Sekjen DPP PDI itu menilai sekarang belurn terlambat bagi diadakannya perundingan antara DPP PDI dengan Kelompok 17 dan DPP Peralihan.
Tokoh Kelompok 17, Drs. Marsoesi, mengatakan bahwa keputusan kongres memilih Soerjadi sebagai ketua umum priode 1993-98 tidak sah dan cacat demi hukum.
“Soerjadi mestinya menyelenggarakan kongres secara jujur, tertib, sesuai dengan asas keterbukaan,” kata mantan Ketua DPD Jawa Timur itu.
Jika DPP PDI bertindak jujur, sebelum melakukan pernilihan umum dibacakan dulu tata tertibnya, seperti yang lazim berlaku selama ini, dan kalau pun mau diubah mestinya ada kesepakatan kongres, katanya.
Perundingan
Marsoesi menyatakan pihaknya setuju masalah Kongres PDI IV diserahkan kepada pemerintah sebagai pembina politik dalam negeri.
Jumat sore, baik kubu DPP PDI yang dipimpin Soerjadi maupun kubu yang dipimpin Marsoesi mengadakan perundingan dengan Diljen Sospol, namun sejauh ini belum diketahui hasilnya.
Ditanya potensi yang dimiliki kelompoknya untuk menjadi jabatan pucuk pimpinan PDI, Marsoesi mengatakan, banyak, di antaranya Drs. Jusuf Merukh, Prof. Dudy Singadilaga, dan dia sendiri.
Tokoh-tokoh PDI itu merasa aneh karena pada waktu kericuhan tersebut terjadi, tak satu pun pengurus DPP PDI yang tampil menyelesaikannya. Sampai lewat pukul 19 .30 WIB tidak ada tanda-tanda kongres akan dimulai kembali. (U.JKTOO 1/MDNOO l/DN05/00: 14)
Sumber: ANTARA (23/07/1993)
______________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 183-184.