DPR IMBAU KUNJUNGAN PRESIDEN KE AUSTRALIA DIPERTIMBANGKAN[1]
Jakarta, Media Indonesia
Kalangan DPR mengimbau agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kunjungan Presiden Soeharto ke Australia yang dijadualkan tahun depan jika pemerintah Australia masih menghadapi masalah dengan masyarakatnya.
Penegasan tersebut dikemukakan Wakil ketua FABRI DPR Supannan Achmad dan penasehat FPDI Sabam Sirait. Sedangkan Wakil ketua Komisi IAbu Hasan Sazili mengatakan, kunjungan Presiden Soeharto ke Australia menunjukkan kebesaran jiwa bangsa Indonesia.
Ketiga anggota dewan itu dihubungi secara terpisah di Jakarta kemarin berkaitan dengan rencana kunjungan Presiden Soeharto ke Australia tahun depan dan penolakan masyarakat Australia terhadap calon Duta Besar HBL Mantiri yang akan menggantikan Saham Siagian.
Seperti diketahui pemerintah Indonesia akhirnya mengosongkan kursi Dubes RI di Canbera untuk waktu yang tidak ditentukan menyusul pembatalan pencalonan Mantiri sebagai Duta Besar RI untuk Australia. Menurut Sabam Sirait, lebih baik Presiden Soeharto mempertimbangkan kembali rencana kunjungan ke Australia jika tidak ada jaminan dari pemerintah Australia mengenai posisi masyarakat setempat terhadap pemerintahnya dalam hubungannya dengan Indonesia.
“Kita tidak mau kalau Presiden Soeharto mendapat hal yang sama seperti kejadian di Jerman beberapa waktu lalu. Dan bukan mustahil hal seperti itu akan terjadi di Australia,” kata Sabam.
Sabam menambahkan, jika Presiden Soeharto terpaksa membatalkan kunjungan itu bukan berarti kita sedang marah. Tapi dalam menjalankan politik luar negeri yang lowp rofile, Indonesia juga harus memperlihatkan sikap tegas. “Sikap lowp rofile yang dikembangkan tidak harus menjurus ke arab sikap yang kurang tegas,” kata Sabam lagi. Sementara itu Wakil Ketua FABRI Suparman Achmad mengatakan rencana kunjungan Presiden Soeharto ke Australia harus benar-benar melihat situasi dan perkembangan pasang surut hubungan kedua negara dalam beberapa waktu di depan menyusul pembatalan pencalonan Mantiri sebagai Dubes RI di Canbera.
“Kalau ada masalah yang masih mengganjal lebih baik diurungkan saja rencana kunjungan itu. Kita perlu melihat bagaimana perkiraan situasi yang disiapkan oleh staf Presiden Soeharto,” kata Suparman lebih lanjut.
Menurut dia, jika Presiden Soeharto mengunjungi Australia, itu berarti presiden mengunjungi pemerintah Australia bukan kepada masyarakat Australia. Karena itu pemerintah Australia dan Indonesia harus benar-benar menyiapkan rencana kunjungan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Sedangkan Waki I ketua Komisi I DPR Abu Hasan Sazili berpendapat kunjungan Presiden Soeharto malah menunjukkan kebesaran jiwa pemerintah Indonesia. Jika tidak ada hal yang memang sangat mendesak, katanya, Presiden perlu melakukan kunjungan ke Australia sebagai negara tetangga.
”Namun keselamatan dan keamanan Presiden tidak boleh diabaikan. Kita tidak, menghendaki kasus seperti di Dresden Jerman itu terulang lagi terhadap Kepala Negara kita,” kata Sazili.
Seperti diketahui, pengosongan pos Dubes RI di Canberra mengundang reaksi keras pers Australia terhadap Menlu Australia Gareth Evans, yang dinilai gagal dalam mengatasi masalah tersebut. Apalagi secara politis pengosongan pos Dubes di Canberra melemahkan posisi Australia. (Den/D-2)
Sumber:MEDIA INDONESIA ( 13/07/1995)
_____________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 240-241.