DUNIA KETIGA JANGAN MELONCAT KE INDUSTRIALISASI

 

 

Harare, Media Indonesia

Presiden Soeharto dan Presiden Robert Mugabe sepakat. Dunia Ketiga dalam melaksanakan pembangunannya tidak harus meloncat ketahap industrialiasi, karena akan menghadapi banyak masalah.

Kesepakatan tersebut diungkapkan kedua presiden dalam sebuah pertemuan ramah-tamah, Senin, di mana keakraban kedua negara sangat tercermin, apalagi Presiden Mugabe tahun lalu pernah mengunjungi Jakarta, saat mana beliau menyatakan sangat tertarik pada Pancasila dan UUD 1945.

Wartawan Media T Yously Syah mengutip keterangan Mensesneg Moerdiono melaporkan dari Harare, dalam pertemuan kedua kepala negara tersebut disepakati pula tentang masih sangat relevannya Gerakan Non-Blok (GNB) mengingat tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup rakyat di negara berkembang yang miskin dan terbelakang.

Disinggung juga penyelenggaraan KTT GNB yang akan dilaksanakan di Indonesia tahun depan, dimana Zimbabwe memberi dukungan sepenuhnya karena meyakini Jakarta mampu menjadi tuan rumah yang sangat ramah.

Dilaporkan juga setelah pertemuan itu Presiden dan Ny. Tien Soeharto pada hari kedua kunjungannya di Zimbabwe berkesempatan menyusuri S Zambezi melihat dari dekat air terjun Victoria yang termegah di dunia.

Dalam keterangan lainnya Mensesneg mengatakan, Presiden Mugabe menyampaikan penghargaannya kepada Indonesia yang secara terus-menerus memelihara arah yang benar dari gerakan Non Blok. “Untuk itu, Presiden Soeharto juga mengharapkan sebanyak mungkin sumbangan pikiran dari anggota Non Blok sehingga KTT mendatang betjalan lancar,” tambahnya.

Kedua Presiden juga sependapat, jika Dunia Ketiga berebut menjadi Industrialis, mestinya didahului dengan pembangunan pertanian yang tangguh untuk mendukung industri yang kuat, Jelasnya.

 

Pantia KTT

Selain itu. Mensesneg juga menjelaskan pemerintah telah menetapkan panitia nasional pelaksanaan KTT GNB di Jakarta. tahun depan. “Panitia nasional itu diketuai oleh Mensesneg Moerdiono, Wakil Ketua Menlu Ali Alatas dan Sekjen Rais Abin.”

Menurut Moerdiono, pada tingkat ketua ini diperbantukan sebuah tim penasihat yang terdiri atas sejumlah menteri seperti Menhankam, Mendagri, Menteri PU, Menparpostel, Menpen, dan dua diplomat senior, Roeslan Abdulgani dan Mr. Soenatjo, mantan Menlu.

Mensesneg menjelaskan pada tingkat pelaksanaan nantinya terdapat dua bagian yaitu bagian substansi dan bagian prasarana. Untuk mempersiapkan substansi diangkat dalam panitia Dubes RI di PBB Nana Sutresna dan untuk persiapan prasarana ditunjuk mantan Sekjen Deppen Abdul kadir.

 

 

Sumber : MEDIA INDONESIA (04/12/1991)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 303-304.