EDITORIAL: MASA AKHIR KABINET[1]

Jakarta, Media Indonesia

Tidak ada tugas yang tanpa akhir. Demikian pula, dengan tugas dalam pemerintahan. Sesudah Presiden dan Wakil Presiden periode 1993-1998 dilantik, kabinet baru tentunya akan segera dibentuk. Berarti menteri-menteri pengabdiannya selama lima tahun.

Jika dihitung memang tidak lama lagi. Tinggal sebulan lebih beberapa hari. Mungkin karena wajar juga jika suasana “Berpamitan” para menteri sudah terlihat di berbagai kesempatan. Saat bertemu wartawan maupun dengan pendapat di DPR para pembantu Presiden dalam pemerintahan itu sudah mohon pamit minta maaf bertukar souvenir dan sebagainya.

Dalam waktu menjelang istirahat ini memang dalam tradisi pemerintahan kita para menteri dan pejabat tinggi, membutuhkan waktu dan sebagainya. Tetapi waktu sebulan dalam penyelenggaraan pemerintahan, banyak hal yang tiba-tiba bisa datang menyentak.

Apakah semuanya bisa dihadapi dengan suasana adem ayem? Kesan inilah yang sekarang terjadi. Departemen-departemen seolah sedang terkantuk, banyak urusan di tingkat pusat dan daerah yang tidak tuntas akibat birokrasi yang tengah beristirahat itu.

Mari kita lihat lokasi bencana gempa bumi Flores dan bencana alam banjir di Jawa Tengah. Bantuan yang sangat dibutuhkan para korban-sebagaimana diberitakan berbagai surat kabar, tersendat di tengah jalan, dengan berbagai macam alasan. Proyek -proyek kemanusiaan yang mestinya segera digerakkan untuk mengurangi beban penderitaan pun tersendat-sendat.

Lagi-lagi karena “terpentoknya” birokrasi. Kalau tidak seret, kiranya tidak perlu rnenunggu instruksi Presiden Soeharto, Menteri Pekerjaan Umum sudah melakukan tindakan-tindakan penanggulangan banjir.

Memang bukan tugas para menteri atau pejabat tinggi di Jakarta untuk membagi ­ bagi bantuan kelokasi bencana. Bukan pula tugas langsung mereka untuk memberi komando di lapangan. Tetapi kita perlu mengakui secara jujur, yakni budaya paterna listik masih membungkus semua lapisan masyarakat. Tak terkecuali dijajaran birokrasi. Bila tidak ada kontrol dan komando dari atas, yang di bawah tidak bergerak. Bila di Jakarta “mengantuk:”, di daerah-daerah menjadi terlelap.

Sebaliknya, dalam suasana menjelang finish ini, tidak diperkenankannya para menteri mengambil kebijakan penting seyogyanya diterjemahkan secara arif Bahwa masa-masa pendek ini kontrol ke semua lini diharapkan tidak terkesan kendor. Masa­ masa akhir kabinet bukanlah momentum untuk aji mumpung bagi semua pihak atau boleh melakukan hal-hal yang tidak semestinya.

Misalnya mumpung masa jabatan hampir berakhir, anggaran yang tersisa boleh saja dihabiskan untuk: hal-hal yang tidak perlu. Efisiensi tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dan etos pembangunan di negeri kita.

Benar, pemerintahan Kabinet Pembangunan V akan segera mengakhiri masa pengabdiannya. Namun mesin birokrasi yang menggerakkan pembangunan tetap akan jalan terus. Kalaupun putaran rodanya mulai melambat bisa kita maklumi. Ibarat mobil yang sedang berjalan, rem yang mendadak bisa berbahaya. Namun menghentikan mobil sebelum tiba di tujuan akan merepotkan.

Memang tradisi, pemerintah kita tidak mengenal isi kabinet demisioner. Sejauh belum terbentuk kabinet baru, para menteri masih memiliki tanggungjawab moral menjaga irama pembangunan.

Sumber: MEDIA INDONESIA(5/2/ 1993)

____________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 74-75.