Editorial: PARTAI BARU DIMUNGKINKAN [1]
Djakarta, Angkatan Bersendjata
KEMARIN DULU Menutama Adam Malik menjatakan bahwa partai baru bisa dirikan bahkan kemarin Pd. Presiden djenderal Soeharto menegaskan bahwa tidak ada keberatannja djika ada partai baru, asal sesuai dengan maksud Tap MPRS (untuk menjederhanakan partai) partai-partai itu tidak berupa tambahan djumlah partai melainkan persatuan dari ormas2 jang sudah ada.
Ketegasan ini menghilangkan keraguan2 jang ada dikalangan sementara golongan. Dan ketegasan inilah jang memang diharapkan oleh masjarakat kita tidak menjetudjui sistim satu partai jang membekukan kebebasan berpikir dan inisiatif tetapi sebaliknja kita djuga tidak menjetudjui sistim multi partai setjara liberal jang memungkin semua aliran masjarakat jang se-ketjil2nja pun ditjerminkan dalam bentuk partai sehingga Negeri Belanda jang ketjil itu mempunjai 30 partai jang djika ikuti tentunja Indonesia dengan 105 djuta penduduk ini boleh mempunjai 300 partai. tap MPRS 1967 mengharuskan kita menjederhanakan djumlah partai.
Namun perkembangan kehidupan partai dan ormas sesudah Gestapu-PKI sekarang ini memerlukan revaluasi fungsi partai dalam kehidupan demokrasi adalah mewakili aliran ideolgi jang ada dalam masjarakat, mewakili suara kekuatan social jang ikut serta dalam pekedjaan politik, Namun ormas2 jang ada sekarang terlalu banjak jang tidak menjatakan berafiliasi pada suatu partai, namun tidak berarti bahwa mereka tidak membawa aliran politik.
Ada ormas2 jang waktu partainja dibekukan atau dibubarkan terpaksa hidup sendiri tanpa induk partai (misalnja Murba) ormas2 seperti ini kemudian menggabungkan dirinja pada Sekber Golkar.
Ketika partainja dihidupkan kembali ada jang segera menggabungkan dirinja pada partainja, namun ada djuga jang tetap bertekad tetap berada dilingkungan Sekber Golkar dan menjatakan tidak berafiliasi pada partai (misalnja SOBRI jang waktu menghadap Pd. Presiden Djenderal Soeharto tempo hari diwakili oleh Dr. Semaun).
Sementara itu ada pertumbuhan baru, Ketjuali PKI sudah dibubarkan ada partai jang lantas ikut kehilangan kepertjajaan dari rakjat sehingga walaupun namanja tidak pernah dibubarkan tetapi sudah tidak mempunjai tempat lagi atau sedang dalam proses tenggelam setjara pelan2.
Disamping itu kita sekarang melihat adanja 2 Muhammadijah, jakni jang satu Muhammad sebagai gerakan sosial pendidikan jang tidak mendjalankan pekerdjaan politik, seperti djuga lembaga pendidikan Taman Siswa dan jang satu lagi “karyawan Muhamamdijah” jang dewasa ini dipimpin oleh Drs. Sarudi Ganap jang menurut pengumumannja mengikat 16 serikat-buruh jang tentunja sebagai himpunan massa buruh bermaksud untuk ikut serta mendjalankan pekerdjaan politik ! da’n last but not least KAMI-KAPPI sudah diakui existensinja dalam dunia politik sehingga oleh Pemerintah wakil2nja telah didudukkan dalam DPRGR dan MPRS jang sedemikiam djauh sampai sekarang tidak berafiliasi pada partai2 jang sudah ada, tetapi diakui telah mewakili suatu aliran tertentu.
Pendek kata dunia parpol dan ormas kita telah tumbuh berkembang selama ini sehingga kondisi2nja berlainan dengan djaman pra Gestapu. Sudah tentu perlu pengaturan baru sebenarnja jang diperlukan tinggal pengakuan dalam UU.
Perkara nama barang kali tidak perlu mendjadi pesoalan. Di Djerman barat partai jang berkuasa sekarang benama CDU (namanja tidak mengandung kata “partai”) kita dulu djuga mengenal Masjumi (dalamnja tiak mengandung kata “partai”) dan sekarang kata mengenal IPKI (jang djuga tidak mengandung kata “partai”) pada hakekatnja KAMI dan Sekber Golkar sudah berfungsi sebagai parpol sekalipun tidak memakai kata “partai”. (DTS)
Sumber: ANGKATAN BERSENDJATA (22/06/1967)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku I (1965-1967), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 526-527.