EDITORIAL: PRESIDEN KE SU PBB
Jakarta, Media Indonesia
PRESIDEN Soeharto selaku ketua Gerakan Non Blok akan berpidato di muka Sidang Urnurn (SU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan hasilhasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan tersebut, di New York, Amerika Serikat 24 September mendatang.
Peristiwa yang langka itu sungguh memiliki tempat tersendiri dalam sejarah hubungan internasional. Pertama, yang akan disampaikan oleh Presiden Soeharto adalah aspirasi lebih dari setengah umat man usia di muka bwni ini, yang dirumuskan dalam Jakarta Message (Pesan Jakarta) produk akhir KTT X GNB tanggal 1-6 September di Jakarta.
Kedua, PBB adalah organisasi internasional yang merupakan forum terpenting untuk menjalin kerjasama multinasional, lepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan yang melekat pada badan dunia tersebut.
Cukup menarik waktuk diamati, karena begitu KTT GNB di Jakarta selesai, segera diperoleh kepastian bahwa Presiden Soeharto akan menyampaikan hasil-hasilnya di forum internasional itu. Tampaknya kehadiran Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Boutros-Boutros Ghali cukup berperan mengenai hal tersebut.
Satu di antara hal terpenting yang terkandung dalam Pesan Jakarta adalah seruan untuk melaksanakan proses pembaruan tata hubungan intemasional, baik di bidang ekonomi maupun politik.
Tampilnya Soeharto kali ini di PBB bukan sekedar mewakili 180 juta rakyat Indonesia yang dipimpinnya, tetapi juga sebagai duta dari sebagian besar umat manusia.
Memang masalah jumlah bukanlah yang terpenting dalam keanggotaan GNB. Tetapi bagaimanapun hal itu membuktikan, betapa banyaknya bangsa-bangsa di dunia
Ini yang menghendaki PBB tergugah kembali agar suatu tata hubungan dunia baru yang mendukung terciptanya perdamaian yang didasari kemerdekaan bangsa-bangsa benar-benar diperjuangkan semaksimal mungkin.
Kita belum mengetahui pasti bagaimana sikap dan tanggapan negara-negara maju Barat terhadap tekad negara-negara Non Blok untuk menuju inovasi atau demokratisasi tata hubungan internasional. Sebagai satu gagasan jelas akan menimbulkan sikap pro maupun kontra.
Namun demikian sudah menjadi tradisi perjuangan GNB, untuk tidak menempuh cara-cara konfrontatif, sebaliknya selalu bersikap dialogis, demokratis yang dilandasi semangat bermusyawarah untuk mufakat.
Maka wajarlah bahwa GNB selama ini mendapatkan predikat mora/force (kekuatan moral), tidak seperti salah satu blok yang pemah ada. Tentu saja dialog Pak Harto dalam PBB, juga merupakan dialog antara GNB dengan PBB. Masalahnya,apakah disampaikannya hasil-hasil KTT X GNB di PBB merupakan langkah efektif dalam arti akan menghasilkan buah yang nyata?
Memang belum ada jaminan untuk itu. Tetapi setidaknya dialog sudah dimulai untuk tujuan yang memang memerlukan waktu untuk mencapainya.
Dari kacamata pragmatis, langkah yang terpenting tentu saja melaksanakan ketjasama yang konkret antara Selatan dengan Selatan itu sendiri. Kerjasama intern Selatan-Selatan apabila dilaksanakan dengan intensif dan konsisten, jelas akan memungkinkan terciptanya suasana yang saling menopang dan saling menguntungkan khususnya di bidang ekonomi.
Kesungguhan seperti itu sudah semakin ditunjukkan oleh kebijakan Pak Harto, antara lain dengan mengerahkan semua potensi dalam negerinya untuk merealisasikan berbagai keputusan KTT X GNB di Jakarta, agar hasil KTT tidak hanya berhenti sebagai dokumen mati belaka.
Sumber : MEDIA INDONESIA (11/09/1992)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 193-194.