Editorial : SELAMAT DATANG, PAK!
Jakarta, Media Indonesia
Presiden Soeharto mempersingkat kehadirannya dalam KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Dakar, Senegal. Malam tadi bersama Ibu Tien Soeharto dan seluruh rombongan tiba di Tanah Air.
Alasan pulang lebih cepat, sebagaimana dikemukakan Mensesneg Moerdiono, karena Kepala Negara menilai KTT ke-6 OKI berjalan lancar. Kesepakatan kesepakatan secara garis besar sudah dicapai, sehingga tinggal menunggu keputusan akhir pada tingkat kepala pemerintahan.
Pertimbangan lain, Presiden pada saat-saat ini harus menerima beberapa kali gambaran RAPBN sebelum merupakan rancangan final yang akan disampaikan ke DPR Januari nanti. Di samping itu dia juga perlu menyiapkan pidato akhir tahun sebagai evaluasi perjalanan bangsa selama setahun ini.
KTT OKI itu dijadwalkan berakhir 14 Desember. Banyak hal yang dicapai Presiden Soeharto di Senegal maupun selama kunjungan kenegaraannya ke berbagai negara selama 22 hari itu.
Di Senegal Presiden menerima beberapa kepala negara dan mendapat undangan mengunjungi berbagai negara.
Ketidakhadiran 13 negara Arab memang terasa mengurangi gema KTT itu. Namun bagi Indonesia, KTT ini sangat berarti. Baik dalam peran sertanya untuk ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945, maupun bagi kepentingan nasional, yakni sebagai tuan rumah KTT Nonblok tahun depan.
Kehadiran Presiden memimpin langsung delegasi memperoleh tanggapan positif dari negara-negara peserta. Ini terlihat ketika di hari kedua konferensi Kepala Negara menyampaikan pidato mendapat sambutan hangat dari segenap hadirin.
Selain menyerukan perlunya kerja sama ekonomi antar anggota OKI, Presiden juga menegaskan perlunya mendukung perwujudan hak-hak rakyat Palestina. Pemimpin Palestina Yasser Arafat menyambut dengan pelukan begitu Presiden Soeharto, yang terpilih sebagai wakil ketua OKI,turun dari mimbar.
Di saat Presiden berada di luar negeri banyak persoalan di dalam negeri. “PR” terpenting berkaitan dengan insiden Dili, 12 November. Beberapa negara mengaitkan peristiwa berdarah ini dengan apa yang mereka sebut sebagai “penindasan” hak-hak asasi.
Angka korban tewas yang mereka perkirakan punjauh di atas angka resmi dari pemerintah, 19 orang. Dubes Australia untuk Indonesia Philip Flood, misalnya, setelah berkunjung ke Dili menyebut jumlah lebih dari 100 orang.
Bukan hanya Kecaman yang tertuju kepada Indonesia akibat insiden Dili. Beberapa negara telah mengancam akan menunda atau mengurangi bantuan mereka. Dari insiden Dili pula kemudian berkembang suatu silang pendapat tentang security approach. Adalah Mendagri Rudini yang melemparkan gagasan bahwa sudah saatnya pemerintah menanggalkan model pendekatan keamanan yang mematikan kesadaran politik masyarakat.
Meskipun perbedaan pendapat sebagaimana dinyatakan Wapres Sudharmono adalah hal yang wajar di alam keterbukaan, kita tentunya tak ingin kasus Dili ini menjadi sekadar ajang debat kusir. Yang kita butuhkan adalah penyelesaian secepatnya secara tuntas dan konseptual berdasar bahan-bahan yang kini tengah dihimpun Komisi Penyelidik Nasional. Dengan penyelesaian seperti itu kita akan dapat menentukan sikap keluar dan menata langkah kedalam.
Untuk urusan sepelik itu diperlukan seorang “kapten” yang mumpuni. Kita menilai keputusan Presiden Soeharto untuk pulang lebih cepat memang sangat tepat. Selamat datang di Tanah Air. (SA)
Sumber : MEDIA INDONESIA (12/12/1991)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 389-390.