EKONOMI BERKEADILAN MERUPAKAN TANTANGAN KE DALAM[1]

Jakarta, Antara

Pencapaian ekonorni yang berkeadilan merupakan tantangan ke dalam yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan, selain sejumlah tantangan ke luar seperti pelaksanaan persetujuan GAIT dan perbedaan tingkat pertumbuhan dengan negara lain.

“Itu tantangan ke dalam,”kata Ketua Fraksi Karya Pembangunan (FKP) Usman Hasan menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri penyampaian pidato kenegaraan Presiden pada rapat paripurna DPR RI masa persidangan pertama di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Untuk itu, katanya, pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan yang mengarah pada tujuan itu yaitu dengan mengeluarkan peraturan tentang pembinaan ekonomi lemah, Undang-udang (UU) Pasar Modal yang baru dan revisi UU Perpajakan.

Presiden Soeharto dalam pidatonya mengatakan, segala daya upaya, segala sumber dan potensi serta segala kebijaksanaan harus menuju pada ekonomi yang berkeadilan. Untuk itu, katanya,semua pihak harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi

yang mendasar. Namun, semua pihak juga wajib menyeimbangkan kesempatan dan menjamin bahwa sistem perekonomian Indonesia memberikan kemakmuran bagi semua orang. Usman Hasan ju ga mengatakan, Indon esia saat ini perlu mengembangkan paradigma baru dalam melaksanakan pembangunan dalam pembangunan jangka panjang (PJP) II.

Menurut dia, setelah keberhasilan yang dicapai selama PJP I, Indonesia tidak bisa lagi menjadikan Trilogi Pembangunan sebagai dasar pembangunan, namun harus menjadikannya sebagai tujuan. Perubahan itu diperlukan karena kompetisi di dunia internasional yang bersumber dari kemampuan sumber daya manusia (SDM) semakin ketat. Dikatakannya, setelah selama iniIndonesia memacu pertumbuhan untuk mencapai pemerataan, maka pada PJP II hal itu harus diubah yaitu dengan memacu pemerataan untuk mencapai pertumbuhan  ekonomi. Selain itu, jika sebelurnnya produksi dipacu untuk mencapai kesejahteraan, maka pada masa mendatang harus diubah sehingga diperlukan adanya kesejahteraan rakyat untuk memacu produksi. Menurut Hasan, pergeseran itu bukan menunjukkan adanya kesalahan sasaran pembangunan dalam PJP I, namun hal itu merupakan sesuatu yang harus terjadi. (T.PE02/14:25/eu03/RB1/b/15.00)

Sumber:ANTARA(16/08/1994)

________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 341-342.