Menang Tanpa Ngasorake (Bagian 1)[1]

Emil Salim[2]

 

Pintu dibuka, saya masuk ruangan kerja Presiden Republik Indonesia (Presiden Soeharto) di Bina Graha. Beliau duduk di balik meja kerja yang bersih dari tumpukan map-map surat. Beliau ulurkan tangan yang saya jabat sambil mengucapkan “Selamat Pagi”. Setelah duduk, saya berikan beliau memo (talking paper) dua halaman dan pembicaraan dimulai. Saya jelaskan pokok permasalahan beserta alternatif saran tindak. Kita bertukar-pikiran menelaah alternatif satu-satu, lalu beliau berikan keputusan. Dan percakapan beralih ke pokok masalah berikutnya. Dan tukar-pikiran berulang kembali. Dan demikianlah seterusnya. Pembicaraan berlangsung lugas (zakelijk). Beliau tak suka bicara bertele-tele. Masalah perlu di rumuskan secara jernih. Dan sebelum diajukan kepada beliau, perlu dikoordinasikan dengan rekan-rekan menteri lainnya. Masalah harus dikuasai betul dan argumen yang diajukan harus rasional. Jika mungkin ditopang oleh angka-angka. Beliau cepat menangkap apa yang dimaksud dan cepat pula mengambil keputusan jika penyajian permasalahannya jelas.

Setelah permasalahan selesai dibahas, beliau menyilakan saya minum teh. Dan pembicaraan dilanjutkan dalam suasana santai tapi serius. Biasanya beliau mengajukan hal-hal yang ingin diketahuinya. Atau sebaliknya, saya menanyakan hal-hal yang dapat memberi isyarat bagi saya mengenai “gelombang pikiran” dan prioritas keprihatinan beliau pada saat itu.

Setelah pembicaraan selesai, kembali beliau ulurkan tangan. Setelah bersalaman, saya mengundurkan diri. Dan selesailah pertemuan empat mata yang saya rasa perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui tugas apa yang diharapkan dari kita, hal-hal apa yang perlu didahulukan dan kendala-kendala apa yang perlu diperhatikan. Untuk kemudian kita laksanakan tugas kepercayaan yang beliau berikan. Saya rasakan besar keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan Presiden kepada saya selaku pembantu beliau dalam merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan tugas. Yang penting adalah berterus terang dan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana adanya. Tidak main politik-politikan di balik punggung. Kita harus jujur di depan dan di belakang beliau.

Di Bandung dalam bulan Agustus 1966 pertama kali saya diperkenalkan oleh Pak Soewarto, Komandan Seskoad, kepada Pak Harto. Saudara-saudara Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Soebroto, Ali Wardhana dan saya adalah lima dosen Fakultas Ekonomi UI yang ditugaskan mengajar di Seskoad.

Setiap kursus reguler Seskoad, kami berlima dengan keluarga diangkut dengan bis ke Bandung dan menginap dalam kompleks Seskoad. Sehabis kuliah, pada malam hari, kami diundang Pak Soewarto untuk berdiskusi membahas berbagai masalah tanah air. Diskusi berlangsung sangat bebas dan terus-menerus tanpa kata, kata “jargon” yang biasanya dipakai di luar kompleks Seskoad. Dalam diskusi-diskusi inilah berbagai ide pembangunan tumbuh berkembang bersamaan dengan tumbuhnya,suasana saling percaya-mempercayai yang semakin akrab.

Ketika direncanakan Seminar Angkatan Darat Kedua tahun 1966 di Bandung, kami berlima ditugaskan menyusun makalah-makalah di bidang ekonomi. Pesan Pak Harto adalah agar seminar ini dapat merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah-masalah ekonomi. Berdasarkan pembahasan Kelompok Ekonomi dalam seminar inilah tumbuh gagasan Rencana Rehabilitasi dan Stabilisasi Ekonomi yang kemudian diterima Pak Harto.

Tak lama kemudian (1966) kami berlima diangkat menjadi Tim Ahli Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet Ampera. Staf Pribadi (Spri) terdiri dari perwira-perwira tinggi Alamsyah Ratu Perwira-negara, Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dan Soeryo. Kami berkantor di ruangan paviliun, sedangkan Pak Harto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera berkantor di gedung utama di Jalan Merdeka Barat 15, Jakarta. Kamar kerja Pak Harto sekarang telah dirombak menjadi ruang rapat Menko Polkam. Sedangkan paviliun tempat kami bekerja dulu telah dirombak menjadi tempat bagi wartawan dan Satpam kantor Menko Polkam.

Secara berkala kami berlima menyusun memo yang memuat pokok permasalahan, alternatif pemecahan dan saran tindak untuk dibicarakan bersama dengan Ketua Presidium, Jenderal Soeharto. Beliau menaruh minat besar sekali pada masalah-masalah ekonomi, terutama sembilan kebutuhan pokok seperti beras, gula, garam, minyak goreng, tekstil, dan lain-lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Permasalahan pokok yang menonjol adalah bagai-mana mengendalikan laju inflasi yang ketika itu mencapai 650% setahun (1965/1966) dan bagaimana memulihkan kembali perputaran roda ekonomi. Sangatlah menarik bahwa sampai sekarang perkembangan harga kebutuhan pokok dan tingkat inflasi masih memperoleh perhatian pertama dalam sidang kabinet terbatas hari Rabu pertama tiap-tiap bulan.

Permulaan Oktober 1966 kami berlima dikonsinyasi sehari semalam di gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta. Bersama dengan beberapa pejabat, kami menyusun kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam suatu paket peraturan ekonomi yang bersifat menyeluruh mencakup bidang moneter, fiskal, devisa, perdagangan dalam dan luar negeri, pengangkutan, dan lain-lain.

Begitu selesai paket peraturan ini disusun, hasilnya langsung dibawa ke Jalan Merdeka Barat 15, untuk disampaikan kepada Pak Harto yang segera mengundang menteri-menteri Kabinet Ampera yang berkepentingan pada malam itu juga. Tanpa mandi atau tukar pakaian, kami berlima ikut menghadiri sidang kabinet ekonomi yang terbatas dan mengambil  keputusan yang kemudian  dikenal dengan “Peraturan 3 Oktober ’66”. Dari sinilah bermula kebiasaan untuk mengembangkan serangkaian kebijakan ekonomi dalam satu paket peraturan yang bersifat menyeluruh. Pola pendekatan paket kebijaksanaan yang sudah dikoordinasi dan disinkronisasikan antar instansi adalah  cara kerja yang disukai Pak Harto.

Kebijakan ekonomi baru ini perlu dijelaskan segera ke daerah­daerah. Dan kami berlima dipencarkan ke berbagai penjuru tanah air. Saya mendapat tugas memimpin perutusan pejabat-pejabat ke Ujung Pandang, Manado dan Ambon. Sarana angkutan ke daerah ini belum teratur di masa itu, sehingga pejabat setempat dapat melakukan kebijakan perdagangan sesuai dengan tafsiran sendiri. Devisa adalah langka ketika itu. Maka sangat penting agar devisa yang terbatas bisa masuk kedalam kas negara dan tidak ditahan di daerah untuk digunakan tanpa kontrol oleh penguasa-penguasa daerah di masa itu.

Oleh karena kebijakan ekonomi Orde Baru memuat hal-hal yang mendasar, dianggap perlu untuk meningkatkan dan memperluas isi kebijakan 3 Oktober dalam keputusan MPRS nomor 23 tahun 1966 yang mencakup prinsip-prinsip anggaran-berimbang, nilai-tukar devisa yang mengambang (floating exchange rate), rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan prinsip­prinsip pokok kebijakan ekonomi inilah berkembang suatu sistem ekonomi pasar berencana yang tidak banyak berubah sampai sekarang selama kabinet dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Sementara itu keadaan politik berkembang pesat. Proses peralihan jabatan kepresidenan dari Bung Karno kepada Pak Harto berjalan secara halus melalui sidang-sidang MPRS di bulan Maret 1967 dan 1968. Di masa inilah saya temukan sifat Pak Harto untuk mikul dhuwur, mendhem jero terhadap Presiden Soekarno.

Ketika Pak Harto menjadi Presiden di bulan Maret 1968, dan kabinet terbentuk, maka posisi masing-masing anggota Tim Ahli Ekonomi dialihkan dalam berbagai jabatan. Saudara Ali Wardhana menjadi Menteri Keuangan, Saudara Sadli menjadi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Saudara Soebroto menjadi Direktur Jenderal Penelitian dan Pengembangan Departemen Perdagangan, sedangkan Saudara Widjojo Nitisastro menjadi Ketua Bappenas dibantu oleh saya selaku Deputi Ketuanya.

Tugas Bappenas adalah menyusun Repelita. Pak Harto menghendaki agar penanganan masalah-masalah ekonomi dilakukan secara konsisten, sistematis dan berencana. Di sini kentara pola pikir militernya figur Soeharto yang ingin bekerja secara sistematis dan berencana. Ada sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Ada pentahapan dalam rencana pembangunan. Maintenance of the objective dipegang teguh dalam melaksanakan rencana. Sasaran utama adalah pembangunan pertanian, mengusahakan kecukupan pangan dan perkembangan ekspor. Untuk menunjang produksi pertanian dan ekspor perlu rehabilitasi prasarana ekonomi. Jalan, jembatan, sarana angkutan, irigasi dan infrastruktur lainnya perlu direhabilitasi. Menyusun rencana pembangunan ekonomi di atas kertas dengan data informasi yang kurang, memang sulit.

Tetapi lebih sulit lagi adalah merencanakan semua ini dengan kas negara dan cadangan devisa yang negatif. Setiap kali duta besar suatu negara datang mengunjungi Presiden, maka pastilah disinggungnya masalah utang yang dikemplang oleh Orde Lama.

Karena dana pembiayaan menjadi kendala pembangunan, dirasa perlu membuka ekonomi Indonesia bagi bantuan dan penanaman modal luar negeri. Untuk menanggapi masalah utang luar negeri ditempuh cara membentuk konsorsium dari negara-negara bersahabat dan menggandengkan masalah penyelesaian utang luar negeri dengan pengusahaan bantuan luar negeri yang baru. Berdasarkan kerangka pikiran inilah dibentuk IGGI yang dipimpin oleh Pemerintah Belanda. Langkah ini adalah radikal untuk Indonesia yang selama puluhan tahun berkata: “Go to hell with your aid !” Tapi langkah ini berani diambil Pak Harto karena masuk akal. Dan jika suatu gagasan masuk akal, pastilah beliau akan mendukungnya tanpa terlalu banyak menghiraukan populer tidaknya gagasan itu.

Sungguhpun tersusunnya Repelita adalah penting, namun yang lebih penting lagi adalah menjalin pelaksanaannya secara konsekuen dalam rencana tahunan. Untuk ini dirasa perlu menyerasikan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara oleh Departemen Keuangan dengan rencana pembangunan tahunan oleh Bappenas. Dua lembaga inilah yang menduduki posisi kunci dalam merencanakan pembangunan. Dan karena titik berat pembangunan Repelita adalah pada sektor pertanian yang sangat peka terhadap pengaruh musim, maka jangka waktu APBN disesuaikan dengan keperluan ini, sehingga tanggal mulainya tahun anggaran bergeser dari tanggal Januari menjadi 1 April sejak dimulainya Repelita I.

APBN disusun atas dasar anggaran berimbang, sehingga pengeluaran keuangan negara direm secara otomatis oleh terbatasnya penerimaan keuangan negara. Maka terkendalilah nafsu banyak pejabat ketika itu untuk membangun proyek-proyek “mercu suar”. Cara berpikir yang lazim di masa itu adalah ”berilah kami uang dan kerja akan dilaksanakan”. Bahwa uang itu susah dicari ketika itu kurang banyak disadari, lebih-lebih setelah melampaui masa Orde Lama yang tidak mengenal disiplin anggaran. Syukurlah Pak Harto bersikap teguh dan patuh memegang kendali anggaran berimbang.

Pak Harto secara pribadi suka bertani. Karena itu pembangunan pertanian melekat di hatinya. Beliau tidak berhenti pada menerima laporan para pejabat, tetapi terjun pula langsung dalam berbagai kegiatan pertanian seperti yang dikembangkan beliau di Tapos. Dan mata beliau akan bersinar bila membicarakan masalah pertanian. Kalaupun tiba kelak waktunya beliau pensiun, maka saya rasa bahwa beliau akan terjun lebih dalam lagi di bidang pembangunan pertanian yang telah merebut hatinya.

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila beliau prihatin sekali ketika Indonesia dilanda musim kering yang panjang di tahun 1971/1972. Persediaan beras di tanah air sangat terbatas, produksi padi diramalkan tidak menggembirakan, sedangkan devisa terbatas untuk mengimpor beras. Kebetulan di masa itu beliau diundang mengadakan kunjungan kenegaraan resmi ke negara-negara Swiss, Prancis, Belgia, Austria, Vatikan dan ltalia. Karena persediaan beras dalam keadaan rawan, maka diputuskan agar Saudara Widjojo tinggal di Jakarta mengkoordinasikan pemecahannya, sedangkan saya ditugaskan mengikuti rombongan Presiden dalam perjalanan ke luar negeri.

Selama perjalanan ini saya berjanji kepada Saudara Widjojo untuk meneleponnya setiap malam pada jam tertentu. Karena perbedaan waktu di Eropa, bisalah dibayangkan bahwa saya menelepon Saudara Widjojo di sela-sela acara resmi. Di Austria saya menelepon Saudara Widjojo dari gedung peragaan, keterampilan kuda untuk bertukar informasi mengenai masalah beras. Informasi yang up to date ini perlu karena setiap malam, sehabis acara resmi, Pak Harto meminta laporan terperinci mengenai situasi pangan di tanah air. Walaupun beliau berada di luar negeri, pikiran dan keprihatinan beliau tetap berada di tanah air yang sedang dilanda krisis pangan.

Dalam situasi seperti itu bisa dipahami apabila Pak Harto menyelipkan hal ikhwal mengenai masalah pangan dalam pembicaraan beliau dengan pemimpin-pemimpin negara yang dikunjungi. Dan dengan pemimpin-pemimpin FAO dan World Food Program, yakni organisasi pangan dan pertanian PBB yang berkedudukan di Roma, diperoleh kesepakatan menyelenggarakan food for work program yakni bantuan pangan untuk upah kerja.

Setelah selesai segala acara resmi di Vatikan dan hari berangkat pulang pun tiba, Pak Harto serta Ibu Tien mengajak rombongan makan masakan Indonesia dengan sambel. Setelah berhari-hari memakan masakan Eropa dalam lunch dan dinner resmi, saya lihat Pak Harto bahagia sekali menyantap makanan Indonesia dengan tangan ala Indonesia.

Empat belas tahun kemudian, di tahun 1986, Pak Harto kembali ke Roma, Italia. Tapi kali ini bukan sebagai Presiden dari suatu negara yang dilanda krisis pangan dan bukan pula sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia. Beliau datang sebagai Presiden yang diundang untuk memperoleh tanda penghargaan FAO atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan.

Adalah pula khas Soeharto untuk membagikan duplikat medali FAO ini kepada para pembantunya. Oleh sebab itu, di atas meja kerja saya ada duplikat medali, dengan satu sisi profil Pak Harto berpeci dan di sisi lain lukisan seorang petani menanam bibit padi yang dikelilingi tulisan From Rice Importer to Self-Sufficiency-FAO­-Rome, disertai kartu sederhana dengan tulisan “Tanda penghargaan F.A.O. atas hasil pengabdian saudara dalam Pembangunan”, tertanda Soeharto, 3/121’86. (Bersambung).

***