GOLKAR DKI USULKAN PRESIDEN SOEHARTO SEBAGAI BAPAK PEMBANGUNAN
Keluarga Besar Golongan Karya DKI Dalam pernyataan politiknya, Selasa, mengusulkan melalui DPP Golkar dan Dewan Pertimbangan Golkar DKI Jakarta kepada Sidang MPR hasil MPR pemilu ’82 agar memberikan gelar "Bapak Pembangunan" kepada Presiden Soeharto.
Pernyataan tersebut dikeluarkan dalarn menyarnbut HUT Golkar ke 17 tanggal 20 Oktober 1981 yang diselenggarakan di Balai Sidang, Selasa.
Pernyataan politik yang dibacakan oleh Ketua DPD Golkar DKI Jakarta H. Achmadi tersebut juga mengusulkan untuk memilih kembali Presiden Soeharto sebagai Presiden RI untuk periode 1983-1988.
Dalam upacara yang dihadiri pejabat-pejabat DKI seperti Gubernur Tjokropranolo dan massa Golkar yang memadai gedung tersebut, Achmadi mengatakan pernyataan tersebut, merupakan hasil rapat koordinasi yang telah membahasa secara mendalam seluruh perkembangan bangsa ekonomi, keagamaan sosial budaya dan di bidang Hankam.
Di bidang ideologi dan politik yaitu dengan ditetapkan dan dilaksanakan P4 baik melalui penataran tingkat pusat maupun daerah, bagi seluruh generasi bangsa, mendudukkan lembaga kepresidenan sesuai UUD’ 45.
Kehidupan organisasi politik melalui UU No. 3/1975 telah diperbaharui jumlah orpol disederhanakan dan mereka bekerja dalam mekasnisme Demokrasi Pancasila yang berorientasi pada program pembangunan.
Setelah memahami semua catatan tersebut diatas, Golkar DKI jakarta dengan seluruh jajarannya telah ditempuh Bangsa Indonesia selama zaman Orde baru berada di jalan yang benar.
Menyinggung soal pengintegrasian wilayah Timor Timur ke dalam wilayah RI. Golkar DKI berpendapat, penggabungan ex jajahan Portugis yang luasnya 63.000 km2 merupakan penggabungan yang wajar sama wajarnya dengan perjuangan Rep. India ketika melakukan pengintegrasian daerah Goa ex jajahan Portugis di wilayah pantai India dekat Bombay tahun 1962.
Suara-suara sumbang terhadap penggabungan Tim-tim yang terdengar dari kalangan Non-Blok selama ini, semata-mata hasil propaganda RRC yang memusuhi Indonesia sejak hubungan diplomatik antara Rl-RRC dibekukan, karena negara tersebut mendukung kudeta G30S/PKI tahun 65′ lalu.
Kalangan parpol di DPR yang dihubungi KNI, sehubungan dengan pernyataan politik tersebut umumnya mengatakan, pernyataan itu tidak beda dengan organisasi lainnya yang sudah rnenyatakan sebelumnya.
Drs. Ramly Nurhapi, anggota Komisi Ill dati FPP, mengatakan apanya yang mau dikomentari ? Toh…pernyataan seperti itu sama tidak ada bedanya dengan yang lain-lain.
Ketika ditanya kenapa kok, barn sekarang dikeluarkan tidak mendahului lainnya. Anggota dewan tersebut hanya mengatakan, "wah tidak tahu, tetapi kalau mendahului mereka, ya nggak lucu dong, "katanya sambil tersenyum. (DTS)
…
Jakarta, Berita Buana
Sumber: BERITA BUANA (21/10/1981)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 194-195.