“HEALTH FOR ALL GOLDEN MEDAL AWARD” UNTUK PRESIDEN SOEHARTO
Jakarta, Antara
Nama Wulan Sri Utami akan tercatat dalam sejarah dunia kesehatan nasional. Bayi montok berumur dua bulan itu, terpilih di antara jutaan bayi lainnya untuk menerima imunisasi sebagai tanda pencanangan penggalakan imunisasi bayi di Indonesia, 3 Agustus 1990 lalu.
Hari itu, di kediaman Presiden di JI. Cendana Jakarta, Wulan menerima imunisasi DPT I dari dr. Rusmono, disaksikan Presiden dan lbu Tien Soeharto.
Masalah imunisasi bayi di Indonesia sejak saat itu digalakkan sebagai janji pemerintah untuk memenuhi target WHO berupa cakupan imunisasi 80 persen pada akhir Desember 1990 sesuai program “Universal Child Imunization (UCI).”
Dua bulan sebelum berakhimya batas waktu yang ditetapkan Badan Organisasi Kesehatan PBB tersebut, target itu berhasil dilewati Indonesia. Dibandingkan dengan negara di Kawasan Asia lainnya ternyata cakupan imunisasi di Indonesia dinilai lebih unggul.
Program imunisasi sebagai program prioritas dalam pembangman kesehatan yang ditetapkan tahun 1986, bertujuan memberikan kekebalan kepada bayi, anak dan ibuhamil untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian.
Imunisasi pada anak akan dapat mencegah kecacatan akibat penyakit diphteri, pertusis, tetanus, polio dan campak.
Imunisasi atau dikenal juga dengan vaksinasi merupakan suatu kegiatan yang sudah lama dikenal di Indonesia .Dalam Pelita I dan II kegiatan ini dikenal dengan nama program pembasmian penyakit cacar.
Pada tahun 1974 penyakit cacar dapat dibasmi dari bumi Indonesia dan sarana pembasmian penyakit cacar dikembangkan mtuk melaksanakan imunisasi BCG pada bayi untuk mencegah TBC.
Setelah itu program ‘imunisasi berkembang secara bertahap. Pada saat ini program imunisasi melaksanakan pemberian enam jenis antigen yaitu DCG, DPT, Polio, campak sedangkan vaksinasi Hepatitis B baru dimulai di pulau Lombok.
Posyandu
Kegiatan imunisasi selama ini tidak saja dilakukan oleh para petugas kesehatan di rumah sakit atau klinik-klinik maupun Puskesmas melainkan juga dapat diperoleh di pos-pos pelayanan terpadu yang tersebar di daerah pedesaan.
Sampai saat ini tercatat sekitar 232.000 buah posyandu yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dengan dimotori ibu-ibu PKK di 57.000 dari 68.000 desa dengan jumlah 800.000 tenaga sukarela dan kademya.
Pos pelayanan terpadu yang dicanangkan Presiden Soeharto pada Hari Kesehatan Nasional 1985 di Yogyakarta, merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan.
Di Posyandu yang diprakarsai PKK pada tahun 1970-an, berawal dari tempat menimbang anak-anak balita, kini berkembang dengan bermacam-macam kegiatan antara lain pemantauan pertumbuhan dan perbaikan gizi, imunisasi, penanggulangan penyakit diare/kesehatan ibu dan anak serta pelayanan Keluarga Berencana.
Penghargaan
Dari berbagai macam program kesehatan yang dilakukan selama 15 tahun terakhir ini tidak lepas dari kiprah Kepala Negara yang terus mendorong melalui berbagai usaha dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.
Karena perannya yang besar dalam pembangunan kesehata n di Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 18 Februari 1991 memberikan penghargaan tertinggi bidang kesehatan berupa “Health for All Golden Medal Award” kepada Presiden Rl Soeharto.
Penghargaan yang baru pertarna kali diberikan oleh WHO untuk seorang kepala negara itu akan diserahkan langsung/oleh Dirjen WHO Hiroshi Nakajima di Istana Merdeka.
Penghargaan WHO itu diberikan berkaitan dengan program organisasi tersebut untuk mencapai “Kesehatan untuk semua pada tahun 2000” (Health for All in 2000″) Selama ini WHO menilai. Indonesia dibawah kepemirnpinan Soeharto berhasil mendorong partisipasi masyarakat dan penetapan kebijaksanaan mengenai pemerataan pelayanan kesehatan melalui InpresPuskesmas yang dilaksanakan hingga sekarang.
Menurut Menteri Kesehatan dr. Adhyatma , dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini, melalui Inpres yang dikeluarkan tahun 1976, penyediaan obat esensial dan vaksin, serta penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan dapat dipenuhi secara-merata.
Penyehatan lingkungan melalui program penyediaan air bersih khususnya di pedesaan juga terus dikembangkan. Hingga saat ini cakupan penduduk pedesaan yang sudah mendapat air bersih adalah sekitar 40 persen, ujarnya.
Dalam GBHN 1983, Presiden juga menetapkan delapanjalur pemerataan yang antara lain meliputi pemerataan di bidang pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.
Dua tahun kemudian, kembali Presiden menetapkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai strategi utama dalam upaya penurunan angka kematian.
Menurut Menteri, banyak hal yang telah dilakukan oleh Presiden. “Satu hal yang cukup mengesankan adalah kesediaan Presiden menerima enam bekas penderita kusta di ruang kerjanya di Bina Graha pada tahun 1989,” ujarnya.
“Lewat peristiwa itu, Presiden mengajak masyarakat untuk menghilangkan rasa takut yang berlebihan dan dapat menerima para bekas penderita kusta di tengah mereka,” tutur Menkes lagi.
Pencanangan penggunaan Air Susu Ibu (ASI) tersebut merupakan suatu dorongan bagi upaya pencapaian tingkat kualitas kesehatan bangsa yang diawali dengan kesejahteraan anak-balita.
Lahirnya berbagai kebijaksanaan Pemerintah serta pelaksanaan yang konsisten, akhimya membuahkan hasil yang membawa nama Indonesia ke forum internasional.
Penghargaan WHO untuk Presiden Soeharto akan menjadi cambuk bagi peningkatan kesejahteraan bangsa di kemudian hari, namun demikian menurut Menkes, dengan rendah hati Kepala Negara mengatakan bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari peran serta petugas kesehatan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.
“Penghargaan WHO berupa “Health for All Golden Medal Award” bukan hanya untuk presiden tetapi untuk rakyat Indonesia,” ujar Presiden Soeharto yang dikutip Menkes dr. Adhyatma.
Sumber : ANTARA (17/02/1991)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 565-568.