IKHTIAR MEMBANGUN BUDAYA POLITIK JAUH LEBIH BERARTI[1]

Jakarta, Antara

Ikhtiar membangun budaya politik lewat berbagai pola pendidikan dan keteladanan perilaku politik jauh lebih berarti dibanding dengan cara mendirikan partai politik baru untuk tujuan mematangkan Demokrasi Pancasila, kata pengamat politik lsnaeni di Jakarta, Senin.

“Saya kira kita perlu melakukan pematangan Demokrasi Pancasila dengan jalan mengupayakan pembangunan budaya politik yang mengindahkan nilai-nilai etika berpolitik,” katanya ketika diminta tanggapannya mengenai pernyataan Presiden Soeharto tentang tidak perlunya mendirikan partai politik baru di Indonesia.

Dikatakannya, di samping mengupayakan pembangunan budaya politik, masih banyak upaya-upaya lain yang harus dilaksanakan guna mematangkan praktek Demokrasi Pancasila. Dia menambahkan, selama ini masih banyak persoalan yang menyangkut aspek hukum dalam setiap upaya penegakkan Demokrasi Pancasila. “kita tahu bahwa dalam sejumlah undang-undang perpolitikan di tanah air seperti UU Pemilu, UU Parpol dan Golkar masih mengandung sejumlah kelemahan,” katanya.

Oleh sebab itu, tarnbahnya, jika kehidupan berdemokrasi di Indonesia ingin diperbaiki secara substansial, maka perbaikan yang bersifat kultural d_an legal perlu lebih dipikirkan .

Menurut rnantan Wakil Ketua DPR/MPR itu, saat-saat sekarang ini memang rnerupakan mornen yang tepat untuk melakukan upaya perbaikan di bidang politik mengingat kondisi perkembangan demokratisasi pada tingkat global telah mencapai kemajuan yang pesat.

Dikatakannya, peningkatan kualitas berdernokrasi di Indonesia mernang tak perlu dilakukan secara drastis atau lewat pembaharuan-pembaharuan yang mengundang kekisruhan di kalangan masyarakat.

Etika berpolitik

Menurut dia, jika kalangan pimpinan politik di Tanah Air ini dapat memperlihatkan perilaku budaya politik yang mengindahkan etika berpolitik serta keteladanan dalam memimpin, maka perubahan politik yang ideal akan dapat terwujud, walaupun secara evolusioner.

“Kita memang masih mempunyai banyak kelemahan dalam aspek budaya politik. Sampai sekarang masih ada sejumlah kelompok yang kurang mengindahkan etika berpolitik dalam mencapai tujuannya,”katanya.

Isnaeni juga mengatakan bahwa sejumlah usulan tentang perubahan UU Pemilu dan UU Parpol dan Golkar yang pernah diajukan di Sidang Umum MPR oleh F-PDI akan dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi di Indonesia.(T.PU11!10 :32PM/B/DN06/24/10/9414:49/RU1/15:35)

Sumber: ANTARA (24/10/1994)

———————-

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 119-120.