INDONESIA BEKESEMPATAN JELASKAN PELAKSANAAN HAM[1]
Jakarta, Antara
Indonesia berkesempatan menjelaskan penghormatan dan pelaksanaan hak azasi manusia (HAM) kepada Presiden Bill Clinton, apabila Presiden AS itu ingin membicarakan masalah HAM dalam pertemuannya dengan Presiden Soeharto. “Adalah hak Presiden Clinton untuk membicarakan HAM dalam kunjungannya ke RI, namun Indonesia juga dapat memanfaatkan peluang itu untuk menjelaskan penghormatan dan pelaksanaan HAM-nya kepada pemimpin AS tersebut ,” kata Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Theo Sambuaga kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, komitmen HAM RI secara jelas tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945. “Seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi jurnlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal itu jelas merupakan perwujudan penghormatan dan pelaksaan HAM, “katanya.
Anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP) ini mengatakan, sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia membuka diri untuk bertukar pikiran, saling mendengarkan dan saling memberi nasehat dengan negara lain termasuk AS, agar pelaksanaan HAM makin terus ditingkatkan.
Namun demikian, anggota Dewan dari Kornisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri, hankam dan penerangan ini menegaskan, secara prinsip “kita tolak setiap usaha yang hendak memaksakan kehendak berkaitan dengan pelaksanaan HAM, apalagi bila posisi demikian dikaitkan dengan hubungan kerjasama bidang-bidang lain termasuk ekonomi”.
Dia menilai, Indonesia selama ini bersikap terbuka bagi diadakannya setiap dialog dan kerjasama untuk meningkatkan kemajuan pelaksanaan HAM di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan AS.
“Tapi harus diingat, kita tidak menghendaki adanya penekanan atau pemaksaan , termasuk dalam pelaksanaan HAM, seperti yang tegas disepakati dalam Konperen si HAM di Wma tahun lalu,” katanya.
Menurut Theo, sebelum konperensi HAM itu diadakan, Indonesia telah membentuk Kornite Nasional (Komnas) HAM yang sifatnya independen.
Demokrasi
Menanggapi unjukrasa sejumlah pemuda Timtim di Kedubes AS di Jakarta, Theo Sambuaga berpendapat, hal itu menunjukkan demokrasi di Indonesia berjalan baik dan perbedaan pendapat tetap dihormati.
“Yang perlu kita jaga adalah, jangan sampai cara penyampaian pendapat itu mengarah pada tindakan destruktif, apalagi pada saat kita melaksanakan tugas menyelenggarakan pertemuan APEC ,”katanya. “Kalau sejumlah pemuda Timtim itu bermaksud minta suaka politik, itu adalah hak mereka, dan tergantung negara yang mereka pinta menjadi perantara untuk mempertimbangkannya”.
“Tapi itu jangan sampai dijadikan isu politik,” katanya menegaskan Anggota dewan itu juga menyerukan agar para pemuda Tim tim itu segera menyadari dan kembali ke tempatnya masing-masing.
“Kalau ingin pendapat mereka didengar, ‘kan sudah didengar dan kalau menginginkan ketentuan hukum Indonesia diganti agar membebaskan Xanana (pemimpin GPK Fretelin- Red) tentu ada prosedur hukumnya, misalnya melalui permintaan grasi. Bukan dengan cara-cara melanggar hukum,” katanya.
Meskipun demikian, Theo berpendapat bukan tidak mungkin, pemuda-pemuda itu dimanfa atkan pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan Indonesia di tengah berlangsungnya pertemuan APEC.
“Jika demikian, saya kira itu permainan yang licik dan perlu dikemukakan secara terbuka, bahwa keadaan baik yang diupayakan pemerintah Indonesiapun, masih disimpangkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab untuk kepentingan politiknya,” kata Theo Sambuaga. Dia juga mengajak semua pihak untuk menghormati penyelesaian masalah Timtim yang sedang ditempuh dan masih terus diusahakan oleh Menlu RI, Menlu Portugal dan Sekjen PBB. (U-Jkt.00 1/B/DN.O l/13:56/RU3/ 15.03)
Sumber : ANTARA (l4/11/1994)
_______________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 125-127.