INDONESIA JANGAN HANYA JADI PASAR ASEAN[1]
Denpasar, Antara
Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 185 juta orang jangan sekedar menjadi pasar yang menguntungkan bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya.
“Untuk itu, perlu dipelajari konsekuensi dari pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA),”kata Ketua Lembaga Administrasi Negara (IAN) JB. Kristiadi dalam sambutannya pada forum pemasyarakatan hasil-hasil KIT IV ASEAN di Denpasar, Senin.
Forum pemasyarakatan hasil KIT IV ASEAN itu dihadiri antara lain oleh Gubernur Bali, Ida Bagus Oka serta para pejabat eselon II dan direksi BUMN dan BUMD se Bali. Menurut Kristiadi, bila Indonesia tidak meningkatkan efisiensi, maka negara ini dengan jumlah penduduk sekitar 185 juta mungkin sekali hanya akan menjadi pasar yang amat menguntungkan bagi negara-negara ASEAN lainnya. Apalagi kalau Indonesia sendiri kurang dapat memanfaatkan peluang-peluang yang timbul akibat tercapainya kawasan perdagangan bebas ASEAN.
KIT IV ASEAN di Singapura bulan Januari 1992lalu telah menghasilkan suatu kesepakatan untuk meningkatkan efektifitas kerja sama ekonomi ASEAN, yakni dengan membentuk AFTA melalui skema common effective preferential tariff (CEPT) dalam jangka waktu 15 tahun.
Sejak Januari 1993 lalu sistem hubungan perdagangan antar-negara di kawasan ASEAN ini diberlakukan, dan Presiden Soeharto telah menginstruksikan untuk memasyarakatkan AFTA agar semua pihak dapat rnengkaji baik peluang rnaupun tantangan yang dapat ditimbulkannya.
“Ruang lingkup materi persetujuan dalam daftar ini mencakup banyak sektor antara lain pernerintah dan dunia usaha, sehingga dibutuhkan kesatuan pendapat, gerak dan langkah diantara para pengarnbil keputusan,” kata Kristiadi.
Oleh sebab itu, keterlibatan aparatur dan jajaran dunia usaha untuk menyukseskan sistem perdagangan baru ini sangat penting bagi Indonesia. Apabila dalam dunia usaha tingkat persaingan di tingkat nasional ataupun internasional semakin tajam, maka tantangan yang harus diantisipasi adalah memperbesar efisiensi.
“Justru dalarn konteks inilah diharapkan peran aparatur dapat mendorong terwujudnya tingkat efisiensi yang tinggi bagi dunia usaha dengan cara memberikan pelayanan semakin baik, efektif dan efisien,” kata Kristiadi.
Tidak dapat dielakkan, tambah Kristiadi, bahwa birokrasi merupakan salah satu bagian penting dalam usaha memenangkan persaingan atau meningkatkan daya saing bagi dunia usaha.
Proteksionistis
Sementara itu, Gubernur Bali, Ida Bagus Oka menilai, sernua pihak harus semaksimal mungkin memanfaatkan peluang yang timbul dari AFTA ini untuk kepentingan nasional menghadapi blok-blok perdagangan di dunia dewasa ini serta menghadapi sikap proteksionistis dari negara-negara maju.
“Melalui forum ini diharapkan sernua pihak rnernpersiapkan diri serta memanfaatkan peluang itu demi pelaksanaan pembangunan nasional memasuki PJPT II,”kata Gubernur Oka.(u-dps-003/EU03/18.00)
Sumber:Antara (28/06/1993)
______________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 480-481.