INDONESIA JELASKAN KEPADA AS TEKADNYA MENGHILANGKAN KORUPSI
Jakarta, Antara
Indonesia hari Senin menjelaskan kepada Amerika Serikat bahwa pihaknya bertekad menghilangkan masalah korupsi, inefisiensi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan aparatur pemerintah pada masa-masa mendatang.
Penjelasan itu dikemukakan Wakil Presiden Sudharmono ketika mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden AS Dan Quayle yang kini berada di Jakarta, dalam rangkaiannya kunjungannya selama tiga hari di Indonesia sejak Minggu malam.
“Sebenarnya bagi Pemerintah Indonesia, usaha untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi tindakan tidak tepat, seperti penyalahgunaan wewenang, sudah dimulai sejak bertahun-tahun lalu,” katanya sebagaimana dikutip Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Drs. Sumadi, selesai pertemuan tersebut.
Oleh karena itu, tambahnya, masalah korupsi, inefisiensi dan penyalahgunaan wewenang bukan merupakan masalah yang perlu dikuatirkan pada masa-masa mendatang.
Menurut Sumadi, yang memberikan keterangan pers bersama Sekretaris Wapres Mohtar, penjelasan Wapres Sudharmono itu dikemukakan sewaktu menjawab pertanyaan Wapres Dan Quayle apakah korupsi dan inefisiensi kini memang dirasakan sebagai masalah sangat besar di Indonesia.
Dalam hubungan itu, kata Sekretaris Wapres Mohtar, Wapres Sudharmono juga menyatakan bahwa Indonesia dan AS mungkin bisa melakukan kerjasama teknik bidang manajemen untuk meningkatkan keterampilan manajemen aparatur, yang selama ini dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara.
Wapres Sudharmono dalam pertemuan tersebut didampingi Menparpostel Soesilo Soedarman, sedangkan Wapres Dan Quayle didampingi Dubes AS di Indonesia Paul Wolfowitz. Mohtar mengatakan bahwa pembicaraan antara Wapres kedua negara itu terbatas membahas masalah pengawasan yang menyangkut ruang lingkup Wapres Sudharmono, karena masalah-masalah lain dianggap telah tercakup dalam pembicaraan Wapres AS dengan Presiden Soeharto dan sejumlah menteri Indonesia.
Oleh karen a itu, pada pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut, Wapres Sudharmono menjelaskan kepada Wapres Quayle tentang pelaksanaan pengawasan di Indonesia.
Dikatakannya, program pengawasan dilakukan dalam upaya meningkatkan pembangunan aparatur pemerintah yang dilaksanakan berbarengan dengan pembangunan nasional bidang-bidang lain.
Wapres Sudharmono menambahkan bahwa program pengawasan yang digalakkan di Indonesia dewasa ini mencakup pula pengawasan aparatur pemerintah oleh masyarakat melalui Tromol Pos 5.000.
Atas pertanyaan wartawan, Mohtar mengatakan bahwa dalam pembicaraan antara kedua Wapres tersebut tidak disinggung soal-soal yang menyangkut hak azasi.
Pembicaraan itu berlangsung setelah Wapres Dan Quayle terlebih dulu mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka.
Quayle berada di Indonesia dalam rangkaian lawatannya ke beberapa negara Asia Pasifik. Ia akan melanjutkan perjalannya ke Singapura hari Selasa setelah terlebih dulu mengadakan pembicaraan dengan sejumlah menteri dan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah.
Sumber : ANTARA(01/05/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 152-153.