INTEGRASI ABRI DGN RAKJAT BUKAN BERARTI DOMINASI [1]
Djakarta, Berita Yudha
Panglima KKO Letjdjen. KKO Hartono mengatakan bahwa integrasi ABRI dengan rakjat bukan berarti dominasi ABRI kepada rakjat, tetapi untuk mendjadi ABRI abdi rakjat dan akan memberikan service jang baik kepada rakjat.
Oleh karena itu wartawan Sie Hankam PWI Djaya sebagai unsur social control, chususnja untuk ABRI dapat melakukan dwi fungsinja.
Dwi fungsi tsb, adalah memberikan pendjelasan/penerangan jang positip kepada rakjat tentang fungsi ABRI sebagai alat pertahanan/keamanan dan sosial dan sebaiknja dapat membawakan ABRI, termasuk KKO AL, dalam memberikan pandangan2nja untuk instropeksi selalu.
Dengan demikian ABRI termasuk KKO tidak akan menjimpang dalam mendjalankan tugas2nja.
Bahkan seluruh aktivitasnya dapat dipositipkan. Jaitu positip pengabdian kepada agama, bangsa dan negara.
Hal ini dinjatakan oleh Panglima KKO, Letdjen KKO Hartono pada saat menerima Pengurus Anggota Sie Hankam PWI Djaya Djumat pagi dikantor MB KKO AL Djakarta.
Ikut mendampingi Panglima KKO Wapangko Drusan Chusus Majdjen KKO Indra Soebagjo dan Kepala Staff KKO Brigjen Sahularta.
Setelah uptajara dibuka oleh Komandan Major KKO Muljanto Ketua Sie Hankam PWI Djaya Darjono mengutarakan maksud tudjuan dari Sie Hankam PWI Djaya menghadap Panglima KKO.
Letdjen KKO Hartono beserta Wanpangko2 jakni sebutan wedjangan2 djuga upgrading dari panglima KKO kepada wartawan anggauta PWI Sie Hankam tentang pengetahuan dasar militer, menembak dan renang, amphibi juga, akan diselenggarakan di Surabaja.
Panglima KKO Letdjen KKO Hartono dalam wedjangan itu mengatakan membuka tangan dan menerima dengan hati lapang akan maksud Sie Hankam PWI Djaya tsb dengan demikian anggauta Sie Hankam PWI Djaya adalah menggodog dirinja di sistim pendidikan KKO akan masuk dan djadi satu keluarga dengan KKO AL dan dapat membawakan suara2 KKO AL jang positip jang disumbangkan sebagai pengabdian KKO AL kepada nusa bangsa dan negara.
Stabilisasi Ekonomi
Mendjawab pertanjaan pers dalam rangka stabilisasi ekonomi sesuai dengan Rapat Kerdja KKO AL jang baru lalu, diterangkan bahwa KKO AL akan meningkatkan pendjagaan2 keamanan di instansi maritim seperti pelabuhan dan memberantas penjelundupan.
Termasuk anggauta KKO AL sendiri.
Di sampung itu kini KKO AL telah mulai kerdjasama dengan Departemen2 PD, DN, Pertanian, Industri Ringan dsb, untuk melaksanakan tugas2 pembangunan jang diperlukan.
Tentang kekuatan KKO AL jg sekarang ada Letjend KKO Hartono mengatakan bahwa untuk mengefisiensi tugas Panglima KKO telah memerintji untuk satuan tempur 40%, rehabilitasi dan keamanan 30% dan development 30%. Walaupun sebetulnja ditilik dari kebutuhan2 Indonesia sebagai negara kepulauan maupun rentjana djangka pandjang kedudukan negara Indonesia di Asia Tenggara belum tjukup.
Oleh karena itu untuk mengimbangi dan mengikuti perkembangan dunia KKO AL menugaskan beladjarkan perwira2, bintara2 keluar negeri.
Walaupun tugas beladjar itu hanja merupakan tugas perbandingan (comparative study).
Hanja 30 Orang KKO Gadungan
Mendjawab pertanjaan wartawan “Yudha” tentang disinjalir ada 60 orang anggauta KKO gadungan jang sekarang telah djadi buronan, Panglima KKO Letdjen KKO Hartono mengatakan bahwa menurut laporan jang masuk dewasa ini diseluruh Indonesia hanja ada 80 orang” anggauta KKO AL gadungan jang masih berkeliaran di masjarakat.
Mereka itu terdiri dari orang2 bekas sukarelawan dan anggota KKO AL jang telah dipecat karena indisiplinener jaitu mau sadja bersedia melindungi pentjoleng2 dalam melakukan operasinja.
Untuk pembersihan KKO AL gadungan ini Panglima KKO Letdjen KKO Hartono tidak hanja bertindak terbatas pada anggota KKO AL jg berpangkat, pradjurit tetapi seluruh anggota KKO AL mulai dari tamtama sampai perwira tinggi.
Tetapi sampai sekarang belum ada Perwira Menengah atau Perwira Tinggi jang mendjalani praktek sematjam itu. (DTS)
Sumber: BERITA YUDHA (13/05/1967)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku I (1965-1967), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 737-739.