Pidato Kenegaraan Presiden di DPR

JANGAN MASA BODOH JENGKEL & PUTUS ASA

Yang Terang: Keadaan Kita Jauh Lebih Baik dari 30 Th Yang Lalu ^[1]

Jakarta, Sinar Harapan

Presiden Soeharto Sabtu pagi meminta seluruh rakyat Indonesia untuk membuang jauh2 sikap masa bodoh, sikap jengkel yang tidak beralasan dan sikap putus asa. “Yang terang semua kita pada hari ini telah hidup lebih baik dari hari kemarin, lebih baik dari sepuluh tahun yang lalu. jauh lebih baik dari 30 tahun yang lalu tatkala kita baru merdeka”.

Dalam Pidato Kenegaraannya selama dua jam lima menit di depan Sidang Pleno DPR, Kepala Negara menegaskan pembangunan tidak banyak berarti munculnya gedung2 baru, rumah2 baru dll. Semuanya itu hanya mempunyai arti jika rakyat banyak menikmatinya. “Pembangunan yang tidak membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat adalah pembangunan yang gagal”.

Tantangan

Kepala Negara mengatakan tantangan yang kita hadapi di masa depan adalah mempercepat jalannya pembangunan. Pembangunan harus kita laksanakan baik dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita2 bangsa masyarakat adil dan makmur, maupun dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. Percepatan pembangunan adalah mutlak, karena kita dikejar waktu dan didesak oleh perobahan2 cepat yang teIjadi baik di dalam negeri maupun dunia pada umumnya.

Setelah menguraikan sejarah dan merenungkan arti pengalaman bangsa dan negara selama 30 tahun yl. Kepala Negara menunjukkan beberapa hal pokok. Pertama, kita berhasil menegakkan Kemerdekaan Nasional serta memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa. Kedua, kunci pokok keberhasilan itu bersumber pada kebulatan tekad, cita2 dan tujuan kemerdekaan Nasional yang secara padat tersimpul dalam Pancasila dan UUD ’45. Ketiga, bahwa Pancasila dan UUD’ 45 telah berulangkali diuji oleh sejarah. Makin banyak tujuannya makin menunjukkan kebenarannya. Keempat, pada saat diperlukan bangsa kita mampu menyampingkan kepentingan pribadi dan golongan untuk bersatu dalam bertindak bersama menghadapi bahaya apapun. Kelima, bahwa pembangunan yang menjamin terwujudnya kemajuan, kesejahteraan dan keadilan benar2 harus segera terasa hasilnya demi terwujudnya masyarakat yang kita cita2kan.

Kebebasan

Kepala Negara juga menegaskan bahwa tidak benar dan beralasan adanya perasaan bahwa sejak peristiwa “Malari”, Pemerintah mengadakan pengekangan atau pembatasan2 dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan Pemerintah semata2 ditujukan untuk menegakkan hukum.

Mereka yang bersalah dan melanggar hukum diambil tindakan dan diselesaikan berdasarkan hukum. Peristiwa “Malari” oleh Kepala Negara disebut sebagai contoh pengalaman pahit, sebagai akibat penggunaan hak demokrasi yang tidak bertanggungjawab atau penyalahgunaan hak demokrasi. Hal ini merupakan titik rawan dalam ketahanan nasional kita.

“Saya tegaskan disini, kebebasan yang kreatif berjalanlah terus, bergandengan dengan rasa tanggungjawab yang besar. Kebebasan yang bertanggungjawab di pers, diperguruan tinggi dan sebagainya bahkan harus terus berkembang. Kebebasan yang bertanggungjawab merupakan ciri dari demokrasi kita perlukan untuk membangun”.

“Sekali lagi, kebebasan yg bertanggungjawab terus berjalan, tetapi penyalahgunaan hak demokrasi yang membahayakan stabilitas nasional harus dicegah dan diambil tindakan”.

Dikatakan selanjutnya salah satu wujud kebebasan yg bertanggungjawab itu tampak jelas dalam DPR. “Para anggota DPR lebih tahu apa yg saya maksudkan.” Kepala Negara mengatakan akibat kritik yang paling tajam pernah membuat merah muka menteri2 dalam sidang2 komisi. Tapi disini pun lahir dukungan yang paling kuat terhadap kebijaksanaan Pemerintah. “Dalam kebebasan dan kritik, yg kita adu adalah alasan untuk mencari kebenaran dalam musyawarah; bukan adu kekuatan yang akan menimbulkan kekacauan dan persatuan nasional yang terpecah” . (DTS)

Sumber: SINAR HARAPAN (16/08/1975)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 645-646.