JIKA PEMERATAAN TIDAK DILAKUKAN GOLONGAN MISKIN MERASA DIRUGIKAN [1]

Jakarta, Merdeka

Presiden Soeharto mengemukakan, pemerataan pendapatan merupakan syarat utama dalarn rnenjarnin terciptanya keadilan sosial. Jika usaha pemerataan itu tidak bisa dilakukan, maka golongan kurang beruntung atau yang rniskin akan merasa dirugikan.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dunia, maka kejahatan yang timbul tidak dapat lagi dianggap sebagai masalah nasional semata, tapi sudah menjadi keprihatinan masyarakat internasional. (Kutipan Sugihara)

“Karena itu mereka tidak punya pilihan lain, kecuali melakukan tindakan melanggar hukum, termasuk rnelakukan tindak kejahatan, ” kata Kepala Negara ketika menerima kunjungan kehormatan Direktur UNAFEI (United Nations Asia and Far East Institute for The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders)­ Lembaga PBB untuk Asia dan Timur Jauh Bagi Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Orang Bersalah Hiroyasu Sugihara dan rekannya, bekas Hakim Agung Jepang Atsushi Nagashirna, di Bina Graha Jakarta, Senin.

Kedua ahli hukum dari Jepang itu sangat terkesan dengan pandangan dan pendapat Presiden tentang perlunya keadilan sosial dalam pembangunan nasional.

Kepala Negara yang didampingi Ketua Mahkamah Agung Ali Said menekankan perlunya usaha pencegahan kejahatan dan penegakan keadilan dalam kerangka pembangunan  ekonomi.

Ali Said menjelaskan UNAFEI merupakan institut yang mengkhususkan diri untuk mempelajari dan mengupayakan pencegahan kejahatan. Mereka datang ke Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam suatu seminar gabungan antara UNAFEI dengan Mahkamah Agung RI. Seminar seperti itu juga pernah dilakukan UNAFEI dengan Departemen Kehakiman RI.

Seminar tersebut berlangsung tanggal 20 hingga 24 Januari ini di Jakarta. Dalam seminar yang diikuti 100 peserta itu dibahas 12 kertas ketja, tujuh dari Indonesia dan lima dari Jepang. Selain itu juga hadir penceramah dari Indonesia, Jepang dan Australia.

Dikatakannya, kerjasama yang dilakukan MA-UNAFEI ini bukan untuk pertama kalinya, tetapi telah ada sejak 1982 di berbagai bidang, tapi intinya adalah usaha pencegahan  kejahatan. Pimpinan institut itu berada di Indonesia sejak beberapa hari lalu dalam rangka mengunjungi institusi di lapangan yang berkaitan dengan pencegahan tindak kejahatan.

Masalah  Internasional

Menjawab pertanyaan, Hiroyashu Sugihara menyatakan selama ini UNAFEI melakukan kerjasama erat dengan komponen pencegah kejahatan di Indonesia, terutama dengan Mahkamah Agung.

Dia juga menyatakan sangat senang memperoleh kesempatan melakukan seminar gabungan di Indonesia, yang bertujuan melakukan saling tukar pandangan dan pendapat dalam kaitannya pencegahan tindak kejahatan.

Dikemukakan, seiring dengan meningkatnya pembangunan dunia, maka kejahatan yang timbul tidak dapat lagi dianggap sebagai masalah nasional semata, tapi sudah menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Satu masalah itu di antaranya adalah menyangkut obat bius di seluruh dunia.

Sugihara memberikan contoh adanya daerah peredaran obat bius di Thailand, yakni “Segitiga Emas” yang merupakan ancaman besar bagi negara lain. Indonesia dinilai beruntung dalam penanganan masalah obat bius, karena tidak menghadapi masalah seperti negara lain. Namun demikian, tidak boleh terlalu optims. Karena itu, perlu melakukan pencegahan, termasuk bekerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional.

UNAEFI adalah lembaga yang didirikan bersama oleh PBB dan Jepang pada tahun 1961, untuk melatih para petugas hukum agar mampu menangani kejahatan, melakukan studi pencegahan kejahatan dan menyarankan tindakan bagi pelanggar hukum.

Sumber: MERDEKA (21/0l/1992)

______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 784-785.