JUWONO : RABIN INGIN TUNJUKKAN BAHWA CINA DAN GNB MENDUKUNG[1]
Jakarta, Antara
PM Israel Yitzhak Rabin menggunakan kunjungannya ke Indonesia dan Cina untuk menunjukkan pada lawan-lawan politiknya di dalam dan luar negeri bahwa ia telah mendapat dukungan dari Cina dan Gerakan Non Blok, kata Dekan FISIP UI Prof. Dr. Juwono Soedarsono.
“Rabin ingin memperlihatkan kepada lawan politiknya yang menentang perjanjian damai PLO-Israel bahwa ia telah didukung Cina sebagai negara berpenduduk terbesar, yakni 1,2 milyar dan GNB yang beranggotakan 110 negara dengan Indonesia, berpenduduk muslim terbesar di dunia, sebagai ketuanya” katanya seusai pengukuhan Guru Besar FISIP UI Nazaruddin Sjamsuddin, di Kampus UI, Depok, Sabtu.
Lawan politik Rabin di dalam negeri, kata Juwono, adalah Partai Likud yang berada dibawah naungan PM Israel terdahulu Yitzhak Shamir danAriel Sharonmantan menteri pertahanan 1981-1983 dan mantan menteri pemukiman Israel pada era Shamir.
Sedangkan lawan politik di luar negeri adalah negara-negaraArab dan beberapa negara di luar kawasan itu yang masih meragukan itikad dari perjanjian damai PLO Israel yang ditandatangani di Washington 13 September lalu, katanya.
Yitzhak Rabin secara mengejutkan menemui Presiden Soeharto, Jumat, seusai melawat ke Beijing, Cina. Seperti halnya Presiden Republik Palestina Yasser Arafat yang berkunjung ke Jakarta 24-25 September lalu, PM Rabin juga meminta dukungan dan pengertian Ketua GNB terhadap proses perdamaian yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Mengenai kedatangan Rabin ke Indonesia yang nampaknya dirahasiakan, kata Juwono, dapat dimaklumi karena cukup banyak kalangan, baik pendidik dan pemuka Islam yang meragukan kebijakan Yasser Arafat menandatangani Deklarasi Otonomi Terbatas itu.
“Memang masalah itu masih peka, tapi seperti kata orang Arab, orang yang memandang orang lain memegangapi memang lebih enak daripada memegang apinya sendiri, lebih enak menonton dan berkomentar daripada terlibat sebagai pelaku ,” Ujarnya.
Juwono menolak anggapan bahwa kunjungan Rabin dapat diimplikasikan sebagai kemenangan psikologis bagi PM Israel yang memulai jabatannya tahun 1992 itu di hadapan negara-negara Arab.
“Ia (Rabin -red) sudah dapat memegang Mesir, negara utama di Timur Tengah, itu sudah cukup,” katanya.
Memalukan
Ia mendukung sikap pemerintah Indonesia yang tidak tergesa-gesa membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Menurut dia, Indonesia memang harus melihat dahulu apakah persetujuan PLOIsrael itu mengarah kepada berdirinya suatu negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh di tanahnya sendiri, karena persetujuan itu hanya persetujuan terbatas Israel-PLO bukan Israel dengan Palestina.
Implementasi persetujuan itu mencakup kurun waktu empat bulan untuk penarikan tentara Israel dari daerah pendudukan terutama di Jericho dan Gaza, sembilan bulan untuk Pemilihan Umum dan tiga tahun adalah untuk penentuan wilayah perbatasan Palestina.
“Akan sangat memalukan jika kita terlalu dini membuka hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian temyata mereka (Israel-red) ‘mogok’ tidak memberikan daerah-daerah pendudukan, tidak jadi memberikan otonomi dan tidak mengarah pada kedaulatan penuh Palestina dalamjangka waktu tiga tahun,” Jelasnya.
Menurut dia, Indonesia selalu bersikap untuk mengikuti pihak dan pelaku yang sangat berkepentingan, yakni PLO, bangsa Palestina dan Liga Arab.
“Kalau kita mendahului kalangan Arab untuk mengakui Israel, itu bisa terkesan kita lebih Israel daripada orang Arab sendiri, jangan dong,” Katanya.
Ketika ditanya mengenai untung rugi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Juwono mengatakan, secara materil keuntungan yang akan diperoleh Indonesia tidak banyak.
Tetapi apabila ternyata hubungan diplomatik itu terjadi, tak lebih dari prinsip kemitraan dan kerja sama dalam kerangka PBB untuk meredarn konflik kekerasan.
Menurut dia, tanggapan masyarakat Indonesia yang kontra terhadap perjanjian damai Israel-PLO dapat dimaklumi.
“Jangankan untuk orang Indonesia, untuk banyak orang Arab sendiri hal itu sangat mengejutkan, lihat saja wakil Yasser Arafat terbunuh seminggu setelah persetujuan,” Katanya .
Yang harus dijelaskan kepada masyarakat Indonesia, katanya adalah pengertian bahwa PLO adalah suatu konsep negara yang tidak didasarkan pada satu agama. Piagam PLO menunjukkan bahwa PLO adalah negara sekuler yang mengakui Islam, Katolik, Protestan, Coptic dan Ortodoks.
“Jadi masyarakat Indonesia harus diberi pengertian bahwa tidak semua orang Arab pasti beragama Islam. Ini sisa-sisa dari citra di kalangan orang kita yang berpendapat bahwa kalau Arab pasti Islam. Arab itu hanya konsep kesukuan, bukan keagamaan,” jelasnya.
(T.PU18/16 .30/DN04/16/ 10/93 18:33)
Sumber :ANTARA(16/10/1993)
______________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 251-253.