KEMARIN DISAMPAIKAN PRESIDEN SOEHARTO KE DPR : RAPBN 1977- ’78 CAPAI RP. 4,2 TRILYUN ^[1]

Naik 20% dari APBN 1976-’77

Anggaran Pembangunan Tetap Lebih Besar

Jakarta, Angkatan Bersenjata

Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 1977-’78 berjumlah seluruhnya Rp 4,2 trilyun, yang berarti naik 20% dibandingkan dengan tahun anggaran 1976-’77. Jumlah pendapatan negara tahun 1977-’78 terdiri dari Pajak Langsung sebesarRp 2.497,1 milyar, Pajak Tidak Langsung Rp 898,2 milyar, dan penerimaan bukan pajak Rp 88,9 milyar, yang berarti seluruh penerimaan dalam negeri berjumlah Rp 3.484,2 milyar. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri mencapai Rp 763,1 milyar.

Pengeluaran negara tahun 1977-’78 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 889,9 milyar, belanja barang Rp. 345,5 milyar, subsidi daerah otonom Rp. 460,4 milyar, bunga dan cicilan hutang Rp. 230,- milyar, lain-lain Rp. 156,6 milyar, yang bermti seluruh pengeluaran rutin mencapai Rp. 2.079,4 milyar. Dengan demikian pengeluaran pembangunan mencapai Rp. 2.167,9 milyar.

Dengan demikian antara anggaran pendapatan dan belanja negara tetap berimbang.

Demikian antara lain Presiden Soeharto ketika menyampaikan amanat Pengantar Nota Keuangan RAPBN 1977-78 dihadapan sidang pleno terbuka DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR KH Dr Idham Chalid dan dihadiri selain para anggota DPR/MPR, para Menteri, para Dubes negara asing, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan Parpol & Golkar, juga Wakil Presiden RI pada hari Kamis kemarin.

Sejalan dengan prinsip pembangunan harus berdasarkan pada kemampuan sumber dalam negeri, dikatakan peranan Tabungan Pemerintah perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, menurut Kepala Negara, efisiensi dan penghematan di bidang anggaran rutin selalu harus diusahakan.

Tabungan Pemerintah tahun 1977-78 jauh lebih besar dari tahun anggaran 1976-77, walaupun untuk tahun 1976-77 yang lalu anggaran rutin meningkat cukup besar bagi perbaikan gaji dan pensiun.

Bantuan Luar Negeri & Pajak

Untuk memperluas jangkauan mempercepat jalannya pembangunan, menurut Presiden penyerapan potensi modal, teknologi serta ketrampilan yang berasal dari luar negeri masih diperlukan sebagai pelengkap.

Jumlah bantuan luar negeri itu direncanakan tahun 1977-78 sebesar Rp. 763 milyar atau 6,4% lebih tinggi dari bantuan luamegeri tahun 1976-77. Dari jumlah tersebut 95,3% berasal dari penerimaan bantuan proyek, serta 4,7% dari penerimaan bantuan program.

Dengan demikian jumlah dana pembangunan direncanakan tahun 1977-78 sebesar Rp.2, 1 trilyun lebih.

Penerimaan pajak langsung untuk tahun 1977-78 direncanakan sebesar Rp. 550 milyar diluar penerimaan minyak. Dalam jumlah tadi penerimaan pajak pendapatan akan mencapai Rp. 114 milyar, suatu kenaikan lebih dari Rp.32 milyar dari yang sekarang.

Kenaikan ini menurut Kepala Negara, karena makin besamya pendapatan para usahawan dan upah buruh sebagai akibat bergeraknya kegiatan ekonomi.

Dijelaskan, bahwa pajak pendapatan dari tahun ke tahun terus meningkat sejak Repelita-1, sedangkan Pemerintah secara bertahap telah menurunkan beban pajak dengan cara menaikkan batas pendapatan bebas pajak & penyesuaian tarif pajak.

Tentang pajak perseroan dikatakan, untuk tahun 1977-78 direncanakan sebesar Rp. 165 milyar, menaik 2,7% dibandingkan tahun 1976-77. Penerimaan MPO juga terus ditingkatkan dimana untuk tahun 1977-78 akan berjumlah Rp. 196 milyar, berarti menaik 59% atau sehesar Rp. 73 milyar dari APBN 1976-77.

Dalam pada itu, penerimaan pajak lain2 seperti pajak kekayaan, pajak atas hunga, dividen dan royalty serta penerimaan pajak langsung diusahakan peningkatannya. Khusus terhadap pajak kekayaan Pemerintah terus bherusaha meningkatkannya, sehagai salah satu usaha dalam rangkaian mengenakan beban pajak yang lebih adil.

Ekonomi Dunia 1976 Baik

Presiden menilai keadaan ekonomi dunia dalam tahun 1976 mulai menjadi baik, namun begitu resesi ekonomi dunia yang berkecamuk selama tahun2 1974, 1975, ternyata belum pulih.

Juga sama halnya dengan perkembangan inflasi dunia. Oleh karena itu menurut Kepala Negara selama tahun 1976 kita tetap  waspada, dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia khususnya perkembangan ekonomi di negara2 industri. Kewaspadaan ini dikatakan, harus dilanjutkan dalam tahun 1977 dan tahun2 berikutnya.

Sangat diharapkan kesediaan negara2 industri untuk bersama2 negara2 berkembang, menciptakan Tata Ekonomi Dunia Baru sebagaimana telah ditetapkan oleh PBB. Kesulitan ekonomi dunia menurut Presiden, bersumber kepada kepincangan yang terdapat dalam buhungan ekonomi antara negara2 industri dan negara2 berkembang, dimana hanya akan dapat diatasi dengan mantap bila semua negara sepenuh hati berusaha menciptakan Tata Ekonomi Dunia Baru.

Kerjasama Ekonomi ASEAN

Kerjasama dibidang ekonomi antara negara2 ASEAN sangat diutamakan, demikian Kepala Negara, guna meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah ASEAN secara keseluruhan maupun ketahanan ekonomi masing2 negara anggota ASEAN.

Dalam hubungan ini, telah disepakati peningkatan kerjasama di bidang pangan dan energi, di bidang pembangunan industri, perdagangan, dan dalam menghadapi masalah ekonomi dunia secara umum.

Adalah menjadi niat yang mantap dari negara2 ASEAN, bahwa wilayah ASEAN, menurut Presiden akan benar2 bebas dari kesulitan pangan, bilamana dunia mengalami krisis pangan dan akan bebas dari kesulitan energi bila dunia mengalami krisis energi. Perdagangan antara negara2-ASEAN akan lebih ditingkatkan tanpa berakibat kurang menguntungkan bagi suatu negara. (DTS)

Sumber : Angkatan Bersenjata ( 077/01/1977)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 445-447.