KETAHANAN MASYARAKAT DESA UNSUR KETAHANAN NASIONAL
Surakarta, Suara Karya
Presiden Soeharto menyatakan, siapapun nantinya yang akan memimpin Indonesia, asal tetap berpegangan pada doktrin ketahanan nasional dan juga landasan adil Pancasila serta landasan konstitusional UUD 45 dan GBHN, maka kita akan dapat meningkatkan ketahanan nasional dan kita akan sanggup untuk hidup berbangsa dan bernegara seperti bangsa-bangsa yang merdeka lainnya.
Berbicara pada temu wicara dengan warga masyarakat LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) di desa Ngaran, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jateng, Kamis siang, Kepala Negara lebih lanjut mengatakan, unsur yang terpenting wilayah negara RI adalah desa karena ketahanan masyarakat desa merupakan unsur ketahanan nasional.
Menurut Presiden, ketahanan nasional ialah semua potensi nasional yang kecilkecil dihimpun menjadi kekuatan nasional. Kekuatan nasional itu dihimpun dan ditingkatkan menjadi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya dan kekuatan pertahanan keamanan. Presiden menyatakan, kalau ketahanan nasional itu terus ditingkatkan, akan bisa menjamin stabilitas nasional.
Kalau stabilitas nasional itu bisa kita jamin, maka kita bisa melaksanakan pembangunan. Dan kalau pembangunan bisa meningkat dan berkembang maka akan bisa meningkatkan ketahanan nasional. Begitu seterusnya, kata Presiden.
“Sehingga sewaktu-waktu, kapan saja ada musuh yang timbul dari dalam maupun dari bangsa lainnya, betapapun besamya, kita akan bisa menghadapi dan melempar mereka dari bumi Indonesia,” kata Presiden.
Kepala Negara menegaskan, masyarakat desa pun punya kepentingan untuk ikut memperkuat ketahanan nasional dengan menyempurnakan ketahanan masyarakat desa melalui LKMD. Karena itu Kepala Negara mengingatkan, hendaknya dalam melaksanakan pembangunan desa, warga masyarakat terus melaksanakan musyawarah.
Peran Serta
Dalam temu wicara sekitar setengah jam itu Presiden juga menyatakan, pandangan beberapa ahli peneliti desa yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat desa dalam pembangunan desanya dinilai pasif, adalah sama sekali tidak benar.
Menurut Presiden, penilaian para sarjana peneliti tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sebagairnana yang disaksikan Kepala Negara dalam temu-temu wicara pada kunjungannya ke berbagai desa.
“Jadi tidak benar, kalau masyarakat desa pasif. Masak, jerih payah masyarakat desa kok ndak diaku. Kan kasihan to?,” kata Presiden Soeharto yang disambut hangat peserta temu wicara dan hadirin.
Menurut Presiden, kegairahan pembangunan di desa-desa sungguh membesarkan hati dan memberi harapan di masa mendatang. Diakui oleh Kepala Negara bahwa pembangunan masing-masing desa tidak sama. Besar kecilnya tergantung dari kemampuan desa itu sendiri.
Dikatakannya, Pemerintah terus mendorong minat warga desa untuk melakukan pembangunan. Bantuan dari Pemerintah sebesar Rp 1,5 juta untuk tiap desa, menurut Presiden merupakan bukti upaya Pemerintah untuk mendorong pembangunan di desa.
“Bantuan yang diberikan Pemerintah itu diharapkan mendorong minat warga desa untuk menghimpun dana bagi pembangunan desanya,” ucap Presiden.
Bulan Bakti LKMD
Sebelum temu wicara, Presiden Soeharto mencanangkan dimulainya Bulan Bakti LKMD 1989 Tingkat Nasional di desa Ngaran, Kecamatan Polanharjo, Klaten (Jawa Tengah).
Dalam sambutannya Kepala Negara, minta kepada Pemerintah Daerah agar memberi arah dan peluang serta menjaga kegiatan LKMD saling menunjang dengan program-program Pemerintah.
Kepada semua Departemen dan aparatur Pemerintah, Presiden juga minta agar memberi bantuan dan dorongan bagi kegiatan LKMD, dengan terus memberikan suasana segar bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat.
Selesai pencanangan Bulan Bakti LKMD 1989, Presiden meninjau pameran kegiatan LKMD. Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah Kamis kemarin, Presiden disertai Ibu Tien Soeharto, Mensesneg, Mendagri serta sejurnlah Menteri Kabinet Pembangunan V, Gubernur Jateng dan Pangdara IV.
Sewaktu Presiden melakukan pencanangan Bulan Bakti LKMD 1989, Ibu Tien Soeharto meresmikan Gedung Pusat Pengembangan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat “Prof. Dr. Soeharso” YPAC Pusat di Adisucipto, Karanganyar, Jateng.
Pada kesempatan itu Ibu Tien melakukan peninjauan keliling gedung tersebut dan menyaksikan pameran tentang program rehabilitasi bersumberdaya masyarakat.
Sumber : SUARA KARYA (03/03/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 80-81.