KETUA I DPP PNI MH ISNAENI: PEMBARUAN STRUKTUR POLITIK TIDAK BOLEH BERUPA PEMBUBARAN PARTAI2 ^[1]

Djakarta, Kompas

Bagi Partai Nasional Indonesia, pembaruan struktur politik sama sekali tidak boleh berupa pembubaran partai2. Tapi sebaliknja untuk mewudjudkan kehidupan politik jg terdiri dari dua unsur sospol terpenting. Parpol2 dan Golkar. “Djika ada pihak2 jang mengartikan pembaruan sama dengan pembubaran partai, maka PNI kalau tak digaris depan, setidaknja adalah satu unsur jang paling tidak bisa menerimanja”. Demikian ditegaskan Ketua I DPP PNl, Mh. Isnaeni dalam pertemuan pers direstoran “Geliga” hari Senin. Isnaeni jang didampingi sebagaian besar anggota-anggota DPP lainnja seterusnja menjatakan, bahwa kedua unsur sospol itu sesudah pemilu nanti adalah “pemegang tanggungdjawab dan pilar2” kehidupan kemasjarakatan dan politik, seperti jg telah mendjadi “Konsensus Nasional” sekarang ini.

Penjederhanaan Dengan “Sistim Gugur”

Seterusnja mengenai konsep partainja tentang penjederhanaan partai, Isnaeni mendjelaskan bahwa suatu undang2 harus dibuat untuk menjederhanakan sistim kepartaian dan kekarjaan. Penjederhanaan ini mentjakup bidang2, baik kwalitatif maupun kantitatif. Inipun harus dilakukan setjara konstitusionil. Menurut Ketua I PNI itu, sistim penjederhanaan ini dapat dilakukan dengan “sistim gugur”, seperti jang pernah diusulkan Fraksi PNI di DPR-GR.

Dengan sistim ini, organisasi2 jang eksistensinja memang tak bisa dipertahankan lagi “dipersilahkan mundur sadja dari pertjaturan politik”. Penentuannja dapat dilakukan bila organisasi tersebut ternjata tidak mampu mentjapai djatah minimal jang sudah ditentukan, misalnja 5-10 persen. “Ini telah dipraktekkan di Philipina dan Djerman Barat, dan PNI akan memperdjuangkan terus konsepnja tentang penjederhanaan sistim kepartaian ini di-masa2 sesudah pemilu nanti”.

Ditanja apakah itu “tidak bertentangan” dengan prinsip PNI tentang hak eksistensi partai. Menteri Negara Prof. Sunawar Sokowati jang hadir disitu hanja mengatakan: “Tidak karena organisasi itu hanja tidak akan diwakili sadja. Kalau ternjata kemudian bisa bangkit djadi organisasi raksasa, silahkan”.

Pembangunan2 Tak Bisa Tinggalkan Ideologi

Menjinggung soal pembangunan Isnaeni dengan tegas menolak tuduhan2 bahwa partai2 politik hanja berorientasi pada ideologi tanpa memikirkan pembangunan, bahwa PNI djelas mendukung pembangunan, program pragmatisme tapi asal tidak meninggalkan idealisme jang bersumber pada sesuatu ideologi Pembangunan harus dilaksanakan atas dua pidjakan: demokrasi dan idealisme. Demikian Isnaeni menegaskan pendirian partainja.

Konsep2 Pembangunan PNI

Mengenai konsep2 PNI mengenai pembangunan, Prof. Sunawar mengutarakan, bahwa partainja menghendaki agar sistim ekonomi kolonial segera dirobah mendjadi sistim ekonomi nasional, jg sampai sekarang “belum terlihat realisasinja”. Dalil pokok PNI untuk menudju kesana adalah dengan “employment approach” berdasarkan kemanusiaan dan melihat kenjataan kian bertambahnja pengangguran. Menurut Sunawar, bila hal ini tak segera dilaksanakan, maka kemakmuran makin djauh tertinggal dan dilain fihak bisa menimbulkan “social unrest” (ketidaktenangan sosial). Tentang kredit Iuar negeri PNI berpendirian hendaknja digunakan untuk menumbuhkan tempat2 berproduksi sadja. Djadi diminta agar projek2 multipurposes seperti Djatiluhur dan Karangkates diperbanjak.

Sedang mengenai modal asing, ini sedjak semula tidak menolaknja. Tapi PNI berpendirian bahwa modal asing hanja untuk membantu “penjehatan” kembali Indonesia, memperluas kesempatan kerdja dan menundjang usaha pentjakupan kebutuhan hidup rakjat. Menurut Sunawar, kredit dari luar harus dikurangi.

Ditegaskan, bahwa program pembangunan Pemerintah sekarang, termasuk policy kredit dan modal asing pada prinsipnja tak ada perbedaannja dgn jang dikehendaki PNI. “Hanja sadja PNI mengharapkan peningkatan usaha lagi. Stabilitas jang sudah ada djangan hanja stabil sadja, tapi harus didorong kearah jang lebih baik misalnja penambahan daja beli rakjat”. Demikian Sunawar, jang juga mendjabat Ketua II DFP.

Achirnya mendjawab pertanjaan, Ketua I lsnaeni mengatakan bahwa PNI “dengan rendah hati” mengharapkan tetap mendapat 100 kursi dalam pemilu nanti. “”Asal semua WNI dapat menggunakan hak suaranja dengan bebas,” demikian tambahnya. (DTS)

Sumber: KOMPAS (03/05/1971)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 712-713.