KETUA PRESIDIUM DJENDERAL SOEHARTO: Kita Harus Dapat Mentjiptakan Stabilitasi Politik Jang Mantap [1]
Djakarta, Berita Yudha
Persetudjuan Djakarta jg. ditanda tangani tgl. 11 Agustus jl. antara Malaysia dan Republik Indonesia, adalah tetap didjiwai oleh Manila Agremeent. Persetudjuan tsb. merupakan hasil dari kontak jang dilaksanakan oleh Djenderal Soeharto dengan Kuala Lumpur jang telah diperintahkan oleh Presiden dalam rapat Kogam tgl. 8 Djuni 1966 untuk labil, menjempurnakan dan mengkoordinir Understanding jang telah ditjapai di Bangkok. Demikian keterangan Pemeritah didepan Sidang Paripurna DPRGR hari Selasa jl. Jang dibatjakan oleh Ketua Presidium Djenderal Soeharto.
Dengan lahirnja Persetudjuan Djakarta itu, maka sudah lajaklah djika kita sambut dengan penuh kegembiraan karena disamping merupakan langkah jang menentukan kearah penjelesaian sepenuhnja dari sengketa Malaysia menurut Manila Agreement, hal itu djuga merupakan demonstrasi daripada tepatnja doktrin Sukarno-Macapagol jang berbunji: “Persoalan2 Asia harus diselesaikan oleh orang2 Asia sendiri dengan tjara Asia”. Demikian Djenderal Soeharto, jang selandjutnja menjatakan:
“Bila persoalan Malaysia ini telah selesai, maka kita akan bisa meningkatkan aktivitas politik luar negri kita menudju terbentuknja suatu hubungan kerdja-sama jang enak dan saling menguntungkan antara negara2 Asia Tenggara. Kita akan bisa menghidupkan gagasan Maphilindo dalam lingkungan jang lebih besar agar bisa tertjapai suatu Asia Tenggara jang bekerdja sama diberbagai bidang, terutama dibidang ekonomi, teknik dan kebudajaan. Bila suatu waktu bisa tertjipta suatu Asia Tenggara jang integrated, maka daerah ini akan bisa berdiri kuat menghadapi pengaruh ataupun intervensi dari luar, dari manapun datangnja, baik jang bersifat ekonomis maupun jang bersifat intervensi fisik militer”.
Pada awal pidatonja, Djenderal Soeharto telah menerangkan pula masalah2 tentang pembentukan kabinet Ampera dan Pedoman Kerdja Kabinet Ampera, dimana antara lain telah disinggung pula tentang strategi dasar jang meliputi tiga hal: Mentjiptakan kondisi2 mental/psychologis bagi keperluan Stabilitas sosial politik dan sosial ekonomi. Bidang struktur baik infra maupun supra sebagai prasarana stabilitas meteriil. Bidang Materiil jang hanja dapat dipenuhi setjara terbatas mengingat singkatnja waktu dua tahun. Djenderal Soeharto djuga mendjelaskan tentang pembahagian strategi dasar tsb. jang terbagi didalam empat fase. Dalam fase stabilitasi, jg. merupakan periode enam bulan terachir diperkirakan ada situasi jang kontradiktif dalam aspek politiknja. Didjelaskan oleh Ketua Presidium, bahwa disatu fihak harus berada dalam keadaan politik jang stabil, sedangkan dilain fihak persiapan pemilihan umum mendorong keadaan kearah tidak tenang dan tidak stabil. Berdasarkan kejakinan dan penglihatan politik kedepan seperti ini, kita harus dapat mentjiptkan stabilitasi politik jang mantap dalam fase sebelumnja, disamping keharusan adanja disiplin dan pengertian dari setiap fihak dalam rangka usaha mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum jang sangat kita nanti-nantikan bersama itu.
Pada achir pidatonja, Pemerintah mengemukakan pendiriannja, bahwa Pemerintah ingin diawasi dan dikoreksi setjara konstruktif atas segala langkah2nja. Dengan sendirinja, harus didjaga, agar koreksi tsb. tidak melampui batas2 demokrasi Pantjasila, hingga tidak terpelanting kelembah liberalisme jang telah ditinggalkan. Dalam hubungan itu, Pemerintah mengharapkan agar koreksi2 dari DPRGR hendaknja selalu disertai dengan tjara2 penjelesaian atas masalah jang dikoreksinja. (DTS)
Sumber: BERITA YUDHA(08/08/1966)
[1]Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku I (1965-1967), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, Hal 212-214.