KOMISI V DPR MINTA PEMBANGUNAN DI INTIM LEBIH DIPERHATIKAN

 

 

Jakarta, Antara

Komisi V DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Radinal Moochtar, Kamis, meminta pelaksanaan pembangunan prasarana perhubungan di Indonesia bagian Timur lebih ditingkatkan agar dapat mengejar ketinggalannya dengan bagian barat.

Dalam Raker yang dipimpinan Ir GM. Tampubolon itu, para anggota komisi V menggaris bawahi pidato Presiden Soeharto pada Sidang Paripurna DPR tanggal 7 Januari 1989 mengenai titik berat pembangunan bidang pekerjaan umum diarahkan untuk Indonesia bagian Timur.

Para anggota komisi V yang antara lain membidangi PU, dalam kaitan itu mempertanyakan langkah-langkah Departemen PU mengatasi keadaan kondisi jalan darat baik yang rusak berat, rusak ringan maupun rusak sama sekali.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PU mengakui bahwa wilayah Indonesia Timur yang mencakup 10 provinsi itu terdapat kesenjangan antara potensi sumber daya alam yang cukup besar dengan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Ini memberikan dampak kepada ketidakseimbangan kegiatan ekonomi dan pembangunan regional.

Selain itu, tambahnya, pembangunan prasarana dan sarana di Indonesia bagian Timur banyak mengalami hambatan dan kesulitan selain karena data potensi maupun perkembangan dunia usaha jasa konstruksi belum berkembang, juga seringkali terlambatnya likuidasi dana luar negeri yang telah dialokasikan.

Masalah kurang dimanfaatkannya aspal Buton dalam pembangunan sarana jalan darat oleh pihak PU juga disesalkan dan banyak mendapat sorotan oleh anggota Komisi V DPR. Pada kesempatan tersebut Komisi V DPR meminta agar Departemen PU mengarahkan perusahaan-perusahaan jasa konstruksi memakai aspal Buton dalam pembuatan jalan.

Sedangkan masalah krisis air minum di kota Kendari, Sulteng dan Banjarmasin Kalsel menurut Komisi V DPR teljadi akibat kurangnya pemeliharaan terhadap mesin pompa air yang dimiliki pihak pengelola.

Pada kesempatan itu, Radinal mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana oleh PU dititik beratkan pada usaha pendekatan keterpaduan pembangunan sektoral serta mengusulkan kenaikan anggaran Departemen PU dalam nota keuangan dan RAPBN.

Dalam usulan nota keuangan dan RAPBN Departemen PU tahun 1990/91 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan jumlahnya sebesar Rp 4.847 miliar. Dari jumlah itu yang dialokasikan bagi bidang pengairan antara lain melaksanakan perbaikan dan pemelihara jaringan irigasi baik teknis maupun pasang surut, reklamasi rawa serta pengendalian daerah pantai jumlahnya sebesar Rp 2.040.257 juta.

Sementara bidang Bina Marga yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan nasional maupun provinsi dan penggantian jembatan membutuhkan biaya sebesar Rp 2.057.380 juta. Bidang Cipta Karya yang menangani antara lain pembangunan rumah sederhana dan pelayanan air bersih serta penyehatan lingkungan membutuhkan biaya sebesar Rp 564.200 juta.

Namun menurut Radinal, sesuai dengan petunjuk yang diedarkan oleh Bappenas tentang penyusunan Daftar Usulan Proyek (DUP) tahun 1990/91, perkiraan kenaikan pagu anggaran naik sebesar 15 persen dibanding anggaran tahun 1989/90. Dengan demikian, berdasarkan petunjuk tersebut perkiraan pagu anggaran Departemen PU tahun 1990/91 sebesar Rp 3.286.171 juta.

 

 

Sumber : ANTARA (21/09/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 306-307.