KSM HARUS SlAP DENGAN PROGRAM PEMANFAATAN DANA IDT[1]

Semarang, Antara

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) harus siap dengan program pemanfaatan dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) karena program itu harus datang dari KSM yang dimusyawarahkan dengan lembaga desa, kata seorang pengamat ekonomi.

Masalah program pemanfaatan dana IDT itu dikemukakan Prof. Dr. Soewito dari Universitas Diponegoro Semarang di Semarang, Kamis, ketika menanggapi pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun 1994/ 1995. Ia menilai dana IDT sangat membantu untuk menciptakan tata perekonomian di desa tertinggal agar desa tersebut semakin maju.

“Namun dalam pelaksanaan penyaluran dana tersebut, diperlukan pengawasan aktif agar desa itu tidak menjadi lebih jelek,” katanya.

Program pengentasan desa tertinggal diajukan KSM dengan memperoleh masukan dari Perguruan Tinggi dan Ormas, dimusyawarahkan dengan lembaga desa dan program itu hendaknya juga disetujui kepala wilayah kecamatan. Menurut dia, program yang diterapkan untuk mengangkat desa tertinggal harus mengacu kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia, permodalan, kesempatan kerja dan peluang usaha serta penguatan kelembagaan kelompok miskin. “Semua itu juga harus bertitik tolak bahwa masyarakat yang menyandang kemiskinan harus mau menerima perubahan agar kondisi atau predikat desa tertinggal bisa berubah menjadi desa yang lebih maju,”katanya. Desa di Indonesia yang mempunyai predikat “desa tertinggal” sesuai RAPBN tahun 1994/1995 memperoleh dana IDT sebesar Rp20 juta per desa dan masih memperoleh dana dari Inpres Dati II Rp6 juta per desa. U.Smr-004/Smr-001/7/01/94  12:46/ln09/RU1/12:07

Sumber:  ANTARA(07/01/1994)

______________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 176-177.