KUNJUNGAN PAK HARTO KE AUSTRALIA: “BARU RENCANA DAN BELUM DIPUTUSKAN“[1]

 

Jakarta,  Merdeka

Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan, belum ada keputusan mengenai rencana kunjungan Presiden Soeharto ke Australia.

“Saya tidak mengatakan kunjungan Presiden ke sanajadi atau tidak. Bukan tidak ada keinginan, tetapi baru rencana dan belurn diputuskan,” kata Alatas Senin pagi (10/7) di VIP room Bandara Soekarno Hatta sepulangnya dari Jenewa usai mengikuti Pertemuan Segitiga Menlu Indonesia-Portugal-Sekjen PBB.

Pemyataan Alatas merupakan penegasan terhadap pernyataan Duta Besar (Dubes) RI untuk Australia Sabam Siagian dalam wawancara dengan jaringan televisi the Nine TV Network, Minggu (9/7). Menurut Alatas, Australia yang mengundang Presiden Soeharto untuk berkunjung, setelah sebelumnya PM Paul Keating berkunjung ke Indonesia. Soal kepastiannya tentu saja terserah Kepala Negara. Sebelumnya Dubes Sabam Siagian menolak laporan bahwa Pak Harto telah mengesampingkan rencana berkunjung ke Australia menyusul penarikan calon duta besar yang ditunjuknya sendiri. “Bagi kami, kapan saja dia memutuskan untuk datang, dia akan datang. Saya yakin dan saya tahu bahwa beliau ingin berkunjung ke Australia. Pertanyaan itu harus dibalik sekarang Bagaimana perasaan Australia bila harus menyambut kedatangan Presiden Soeharto setelah ini?”kata Siagian.

Tetap Kosong

Menjawab pertanyaan pers sampai berapa lama jabatan Dubes RI di Australia dikosongkan, Alatas menegaskan, “Sampai waktu yang belum ditentukan.” Indonesia, kata Menlu, akan membiarkan jabatan duta besar RI untuk Australia tetap kosong sampai waktu yang belum ditentukan. Dan untuk sementara waktu Zakaria Soemintaatmadja akan bertindak sebagai Kuasa Usaha Ad Interim sampai ditunjuknya dubes baru.

“Siapa yang paling tepat untuk menggantikan posisi Siagian setelah Mantiri dibatalkan,” tanya wartawan. Sampai saat ini,kata Menlu belum ditentukan orangnya.

Menurut laporan kantor-kantor berita, Siagian mengakui, keputusan penarikan kembali Mantiri membuat hubungan diplomatik kedua negara agak “berantakan” (quite messy). Tetapi situasi itu hanya berlangsung sementara dan tidak mempengaruhi proses kerjasama kedua negara di segala bidang selama ini, kata Siagian dalam wawancara dengan Televisi Australia Saluran-9 (Win-TV), Minggu siang. Mengenai kursi Dubes RI di Canberra, dia mengatakan, hingga kini belum diketahui kapan akan di isi. Yangjelas pengisian itu hanya faktor waktu. Ketika berbagai reaksi di dalam negeri Australia menentang pencalonan HBL Mantiri itu muncul kepermukaan, Siagian mengaku bersama staf KBRI memilih diam dan tidak bereaksi karena yakin benar akan semangat danjiwa persahabatan kedua bangsa tidak tergoyahkan oleh situasi tersebut. Atas pertanyaan bagaimana penilaian Dubes Siagian terhadap kebijaksanaan Menlu Evans dalam kaitan dengan penarikan kembali HBL Mantiri itu, Siagian mengatakan, Evans itu seorang Menlu yang baik, hanya sikapnya terhadap Indonesia kadang-kadang “aneh” karena terlalu banyak masalah yang dihadapinya.

“Ibarat piring makannya yang penuh terus dengan aneka makanan dan tidak tahu apa yang hendak dimakannya,” ujar Siagian.

Efisiensi dan Produktivitas

Sementara itu Menristek BJ Habibie menegaskan keyakinanya, pembatalan HBL Mantiri sebagai Duta Besar Indonesia ke Australia tidak akan mempengaruhi hubungan baik kedua negara.

“Kita tidak ada masalah dengan pemerintah Australia. Baik pemerin tah maupun oposisinya sudah menyatakan tidak ada masalah ,”katanya kepada wartawan di Senayan Jakarta, Senin (10/7).

Keputusan pemerintah itu hanya demi efisiensi dan produktivitas dari seorang duta besar. Kalau selama dia bertugas selalu diganggu maka yang bersangkutan akan susah melaksanakan tugasnya. Jadi penarikan Mantiri tidak akan mendatangkan masalah pada Indonesia dan Australia. Kedua bangsa tetap mempunyai iktikad dan niat untuk  melakukan kerjasama memasuki abad mendatang. Sementara itu Mensesneg Moerdiono menegaskan, pemerintah masih mengevaluasi situasi masyarakat Australia bagi kemungkinan menempatkan pengganti HBL Mantiri.

Hal ini dikemukakannya kepada wartawan seusai rapat keija dengan Komisi II DPRdi Senayan, Senin (10/7).

“Sampai kapan pengosongan kedutaan Indonesia di Australia?” tanya wartawan. “Sampai waktu yang akan pemerintah tentukan nanti,”jawab Moerdiono. “Sudah dipikirkan calon penggantinya?”

“Saya kira memikirkan, kan lama, ya biarlah nanti.” “Itukan berarti timpang, Australia punya Dubes di sini, kita tidak,” kejarwartawan. “Yang bikin timpang bukan kita, kok.” “Kan nantinya bisa bahaya Tidak,?” tidak ada bahayanya.” “Masih menunggu situasi reda di Australia?”

“Akan dievaluasi, dan nantinya akan diputuskan oleh pemerintah.” Bagaimana reaksi Pak Presiden tentang penarikan kembali Pak Mantiri?” “Yang diumumkan  Menlu Ali Alatas  itu, kan sudah mencerminkan sikap pemerintah.”

Pada saat yang sama anggota Komisi II dari Fraksi PDI, Popo Soenadar Haroen mempertanyakan dampak yang mungkin ditimbulkan akibat penarikan Mantiri. “Mengapa kedutaan Indonesia di Australia hams dikosongkan sementara, apakah ini untuk memberi pelajaran pada Australia. Lalu bagaimana dengan WIBawa pemerintah Indonesia?” tanya Popo dalam Raker yang dipimpin Wakil Keqia Komisi Anwar Ilmar itu.

Menjawab pertanyaan ini Moerdiono menjelaskan Indonesia dan Australia sebenarnya telah saling melakukan agreement terhadap pencalonan HBL Mantiri. Namun kemudian muncul reaksi yang tidak rasional serta emosional dari masyarakatAustralia. Karena itu, Pemerintah kemudian melakukan evaluasi dan membuat skenario-skenario tentang berbagai kemungkinan. Ini antara lain dengan pertimbangan hubungan baik Indonesia-Australia yang telah terbina selama iniserta kepentingan nasional Indonesia.

Sedang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, misalnya bagaimana seandainya sikap nasional dan masyarakat Australia masih terus berlanjut, apakah Mantiri bisa melaksanakan tugasnya sebagai duta besar.

“Itulah yang kemudian membuat pemerintah menganggap lebih baik pos duta besar Indonesia di Australia dikosongkan sementara. Hal ini sekaligus menunjukkan sikap corect pemerintah Indonesia,” kata Moerdiono.

Secara terpisah, Pangab Jenderal Feisal Tanjung mengemukakan, pembatalan penugasan Mantiri sebagai Dubes bukan merupakan kegagalan ABRI. Keputusan itu diambil karena faktor lain dan merupakan tindakan sangat tepat.

“Siapa bilang pembatalan penugasan Pak Mantiri sebagai Dubes di Australia, merupakan kegagalan ABRI di mata dunia internasional. Anggapan tersebut jelas tidak benar dan salah besar. Buktinya, kita semua tahu, pemerintah Australia sendiri mau menerimanya, “tegas Pangab menjawab pertanyaan wartawan di Ambarawa, Jawa Tengah.

Pangab menyampaikan penjelasan tersebut seusai upacara pencanangan operasi bhakti manunggal KB Kesehatan tahun 1995 yang dipusatkan di Monumen Palagan, Ambarawa, Senin. “ABRI sangat setuju dengan keputusan pemerintah yang membatalkan penugasan Pak Mantiri di Australia. Keputusan yang diambil pemerintah tersebut sangat tepat dan ABRI setuju,” tegas Feisal berulang-ulang. Karena itu, menurut Feisal, sikap ABRI sama dengan pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan untuk membatalkan penugasan Mantiri.

Ketika ditanya, apakah ini bukan merupakan preseden buruk bagi ABRI? Jenderal Feisal mengatakan: “Preseden yang bagaimana. Ya jelas tidak.” Selanjutnya, kata Feisal Tanjung, setelah pembatalan Mantiri untuk menempati pos barunya di Australia itu, hingga kini ABRI belum mengambil sikap. “Karni belum tabu dan kami masih pikir-pikir lebih dahulu,”tegasnya .(AGSGS/HPS)

Sumber:MERDEKA (11/07/1995)

_____________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 231-234.