KUNJUNGAN PRESIDEN KE AS MERUPAKAN “DIPLOMASI OFFENSIF” INDONESIA
Jakarta, Antara
Seorang anggota DPR menilai kunjungan Presiden Soeharto ke AS yang dijadwalkan minggu pertama bulan Juni 1989 merupakan bagian dari “diplomasi offensive” Indonesia tidak hanya di bidang politik, tapi juga ekonomi.
Drs Bomer Pasaribu, SH, wakil sekretaris FKP bidang Industri dan Pembangunan hari Selasa mengingatkan kunjungan tersebut sangat bermanfaat bagi peningkatan kerjasama kedua negara termasuk hubungan ekonomi mengingat peranan AS dalam percaturan ekonomi dunia cukup dominan yang bersama-sama Jepang dan Eropa Barat (HEE) merupakan tiga kubu lokomotif ekonomi dunia.
“Jika Pak Harto telah melakukan ” “diplomasi offensive yang sama ke Jepang waktu pemakaman Kaisar Hirohito , maka kunjungan kali ini ke AS dapat dinilai merupakan satu rangkaian,” kata Bomer Pasaribu yang juga ketua hubungan luar negeri Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) kepada Antara.
Kunjungan Presiden Soeharto ke AS memenuhi undangan Sekjen PBB Javier Perez Cuellar, guna menerima langsung penghargaan PBB di bidang keluarga berencana yang disebut “United Nations Population Award ” pada 8 Juni 1989 di Markas Besar PBB. Dalam kesempatan ke AS itu, Presiden Soeharto akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Bush.
Bomer mengatakan, hasil-hasil pembicaraan antara Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden AS Dan Quayle dalam kunjungannya ke Indonesia awal bulan ini dapat lebih dimantapkan dan ditingkatkan dengan pembicaraan langsung dengan Presiden George Bush.
Dia menilai bahwa pembicaraan antara Presiden Soeharto dengan Presiden George Bush di Amerika Serikat itu bukan saja bermanfaat bagi kepentingan kedua negara, tapi juga bagi menjembatani kepentingan dunia maju yang terwakili oleh AS dan dunia ketiga dimana salah satu kepemimpinannya diakui di tangan reputasi Pak Harto.
Kunjungan Presiden Soeharto ke AS itu waktunya sangat tepat karena beberapa hari menjelang berlangsungnya sidang IGGI di Den Haag yangmembicarakan program bantuan kepada Indonesia untuk tahun anggaran 1989/1990. Pengaruh Amerika Serikat sendiri dalam IGGI bersama dengan negara Eropa Barat lainnya sangat menentukan.
Masalah Khusus
Dalam hal ini Boner berpendapat ada beberapa masalah khusus dengan Amerika Serikat yang sekalipun tidak terlalu serius tapi memerlukan perhatian yang sungguhsungguh.
Masalah-masalah tersebut terutama yang menyangkut sekitar hubungan perdagangan termasuk tuduhan sementara pihak di AS bahwa Indonesia tidak “fair” dalam melakukan hubungan dagang dengan AS menyalahi peraturan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATI), melakukan pelanggaran hak cipta dan soal ekspor minyak sawit yang dituduh pihak AS mengandung kolesterol.
Disamping itu pihak serikat buruh di AS mempersoalkan hak-hak berserikat bagi kaum pekerja di Indonesia yang melahirkan petisi kepada pemerintahnya untuk membatalkan GSP pada Indonesia.
Khusus mengenai masalah GSP ini, delegasi SPSI ketika belum lama berkunjung ke Amerika Serikat telah mengadakan serangkaian dialog terbuka dengan serikat serikat pekerja di AS maupun kalangan pemerintah yaitu pihak USTR (United States Trade Representative) yang menangani seluruh persoalan perdagangan luar negeri termasuk masalah GSP sebelum diputuskan Presiden AS.
Waktu itu pimpinan USTS telah menjelaskan sikapnya kepada delegasi SPSI bahwa apabila timbul lagi petisi untuk menghapuskan GSP maka USTR akan merekomendasi kepada Presiden RS untuk menolaknya, seperti yang telah dilakukannya dua tahun lalu.
Berkat serangkaian dialog baik yang dilakukan oleh pihak resmi maupun swasta Serikat pekerja secara terus menerus dengan berbagai pihak di AS antara kedua negara telah melahirkan saling pengertian yang lebih luas.
Karena itu kunjungan Presiden Soeharto ke AS dapat memberi jaminan tentang kepastian sikap Indonesia terhadap AS di dalam upaya meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan, demikian Bomer Pasaribu.
Sumber : ANTARA(23/05/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 163-164.