MASALAH PRIBUMI DAN NON-PRIBUMI HARUS DILIHAT DUDUK PERSOALANNYA YANG BENAR ^[1]

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menyatakan bahwa menutup-nutupi masalah pribumi dan non-pribumi atau membiarkannya menjadi bahan pembicaraan tersembunyi, hanya akan menumbuhkan benih ketegangan yang mungkin akan menjadi unsur penghambat pembangunandan solidaritas sosial. Padahal di dalamnya terdapat potensi-potensi yang apabila dapat kita arahkan dengan tepat, pasti menjadi kekuatan pembangunan.

Hal ini dikemukakan Presiden Soeharto dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Mayjen Sudjono Humardani pada pembukaan seminar “Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional” Kamis pagi di Jakarta. Seminar diadakan atas kerjasama antara KADIN, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Lembaga Administrasi Negara, yang akan berlangsung selama tiga hari.

Dinyatakan lebih jauh oleh Presiden Soeharto bahwa kita harus melihat masalah pribumi dan non-pribumi dalam duduk persoalan yang wajar, dengan membuang jauh-­jauh prasangka buruk dari semua pihak dengan menyingkirkan sikap rasialis.

Setelah mengemukakan bahwa dalam masyarakat terdapat selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan bahagia terbesar masyarakat dalam keadaan ekonomi yang lemah, Presiden Soeharto menyatakan bahwa persoalannya bukan sekedar persoalan ekonomi, melainkan soal keadilan­ sosial.

Dari pangkal-tolak penglihatan inilah pemerintah berusaha memecahkan ketidak­selarasan ini. Persoalannya adalah bagaimana mengembangkan satu pola pembangunan nasional yang makin luas melibatkan semua kekuatan dalam masyarakat dan pembagian kembali hasil pembangunan yang lebih adil kepada masyarakat.

Keliru

Menurut Presiden Soeharto adalah keliru, bahkan sangat merugikan, apabila kita menganggap perlu ikut sertanya modal, ketrampilan dan pengetahuan asing dalam pembangunan nasional kita sekarang ini, kemudian menyia-nyiakan kemampuan modal dan ketrampilan potensi ekonomi yang ada di dalam negeri sendiri, hanya karena potensi itu berasal dari golongan non-pribumi.

Apabila golongan non pribumi telah memilih dengan sukarela Indonesia sebagai tanah air dan bangsanya dan apabila golongan pribumi telah menerima mereka sebagai bagian dari bangsanya sendiri, maka golongan ini merupakan satu keharusan tetap agar dapat melakukan investasi pada bidang-bidang yang tidak digarap sendiri oleh negara, meskipun jumlah investasi negara dalam pembangunan tetap merupakan yang terbesar.

Sementara itu sangat penting kita semua mengembangkan sikap dasar dalam mengeterapkan Pancasila dalam ekonomi nasional kita. Untuk ini perlu kerjasama, sebaik-baiknya antara tiga unsur pokok dalam ekonomi. Yaitu produsen, konsumen dan pemberi jasa.

Masing-masing tidak boleh mau menangnya sendiri. Jangan terjadi misalnya pada saat produsen merasa kuat lalu menentukan harga dengan sewenang-wenang sehingga memberatkan konsumen. Sebaliknya, jangan terjadi jika produsen dalam keadaan lemah, lalu harga jatuh serendah-rendahya. Seolah-olah cucuran keringat dan pengerahan modal produsen tidak ada harganya lagi. Dalam keadaan demikian ekonomi kita tidak pernah akan dapat bangkit dan kesejahteraan bersama sulit tercapai.

Tiga Pokok

Pada awal sambutannya Presiden Soeharto menyebutkan tiga pokok yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa strategi pembinaan pengusaha nasional merupakan bagian dari strategi besar pembangunan nasional kita, yang bertujuan mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Kedua, kita harus memperhatikan pasal 33 UUD 1945 yang tertera dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi bertujuan memajukan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Indonesia.

Memandang ekonomi dari sudut lain, lebih-lebih memandang usaha swasta nasional yang diharapkan memberi keuntungan perorangan sebesar-besarnya, tentu menyesatkan pembangunan nasional kita. Karena itu pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa kemakmuran masyarakatlah diutamakan.

Karena itu pula maka cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai orang banyak. Kalau tidak, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa, dan ini membuka kemungkinan rakyat banyak akan ditindas.

Pokok ketiga, masyarakat harus memainkan peranan aktip dalam gerak pembangunan nasional. Hal ini merupakan wujud penting dari demokrasi ekonomi seperti yang ditegaskan dalam Garis Besar Haluan Negara. (DTS).

Sumber: KOMPAS (30/04/1975)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 842-844.