MASYARAKAT AGAR MEMBANTU WARGA YANG KEKURANGAN PANGAN
Presiden Soeharto menghimbau segenap warga masyarakat agar bersama-sama memecahkan kasus kekurangan pangan apabila terjadi di tengah-tengah mereka. Kalau di suatu desa terjadi kasus 2 atau 3 orang warganya menderita kekurangan pangan, segenap warga desa di bawah pimpinan kepala desa, hendaknya segera menanggulanginya.
Apabila warga masyarakat membiarkan saja mereka yang menderita kekurangan, itu berarti semangat dan jiwa pancasila belum diamalkan oleh masyarakat itu.
Sikap Presiden itu disampaikan oleh Menteri Muda Urusan Koperasi/Kepala Bulog Bustanil Arifin kepada pers, selesai menemui Presiden Soeharto di kediaman Il. Cendana, Sabtu y.l.
Dikatakannya, kelaparan tidak boleh terjadi dalam masyarakat apalagi sekarang ini produksi pangan cukup besar. Karenanya, sebagaimana di harapkan Presiden, masyarakat bersama pemerintah hendaklah segera menanggulangi apabila terjadi kasus kekurangan pangan.
Kepada wartawan, Menteri mengatakan, berita kekurangan pangan di Gunung Kidul telah dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden. Dalam laporannya, Kabulog mengatakan bahwa sebenarnya daerah Gunung Kidul bukan merupakan daerah rawan pangan Persediaan untuk daerah itu cukup bahkan produksinya meningkat.
Ia baru saja mendapat keterangan dari Kadolog Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa pihaknya telah bersiap-siap membeli beras produksi Gunung Kidul yang melimpah.
Untuk menghadapi segala kemungkinan Bulog tidak bersedia ambil risiko, siap segera mendrop beras hingga 11 ton bila diperlukan.
Menurut laporan yang telah diterima oleh Kabulog, berita tentang kekurangan pangan itu berasal dari surat Puskesmas kepada Bupati. Namun menurut pengecekan, mereka itu mempunyai daya beli.
Berdasarkan laporan, tradisi melaksanakan ibadah puasa seperti puasa mutih dalam menyambut bulan Suro atau Muharam. Mungkin hal itu menjadikan kasus kurang pangan. Namun pemerintah tetap memandang serius kasus itu apabila benar-benar terjadi.
Dalam kunjungan kerjanya ke Wonogiri, Presiden memerintahkan Bupati Gunung Kidul menyampaikan laporan.
Beras untuk Petani Karet
Sebagai usaha menolong para petani karet, pemerintah melalui Bulog akan menyediakan berat dengan harga yang lebih murah bagi para petani karet yang benar-benar, terpukul akibat merosotnya harga komoditas karet tersebut di pasaran dunia.
Akibat merosotnya harga karet sekarang ini, untuk mendapatkan 1 kg beras, para petani harus mempunyai tiga sampai empat kilogram karet yang harganya kini sekitar Rp. 70 per kg. Beberapa waktu yang lalu, sebelum harga karet merosot, untuk mendapatkan 1 kg beras, cukup dengan 1 kg karet.
Dikatakan oleh Menteri, Pemerintah akan membantu para semata-mata dari hasil karet. Bantuan itu terutama harus diartikan saat ini kepada para petani di Labat, Sumatera Selatan. Di daerah itu dewasa ini terdapat sekitar 2.500 petani karet.
Usaha lain yang ditempuh pemerintah ialah mengusahakan perbaikan harga karet melalui Asosiasi Perkaretan Internasional (Intra-International Rubber Association).
Intra akan membeli karet tidak hanya di negara-negara produsen, tetapi membeli dari pasaran bebas. Karet yang dibeli Intra harus memenuhi mutu Sit I sampai Sit II, sedang mutu karet rakyat yang banyak terdapat di Indonesia masih rendah. Karenanya pemerintah akan mengusahakan perbaikan mutu karet rakyat.
Pabrik Maizena
Menjawab pertanyaan tentang kelebihan produksi jagung, Kabulog mengatakan, pemerintah sedang berusaha untuk mengatasinya a.I. dengan mendirikan pabrik yang mengolah produksi jagung.
Dewasa ini Bulog sedang membentuk suatu tim untuk melihat kemungkinan didirikannya pabrik tepung jagung atau maizena, emping jagung atau dikenal dengan istilah "Corn flakes" dan "Pop Corn".
Bulog akan minta bantuan kepada seorang ahli untuk menjajaki kemungkinannya tetapi ini memerlukan waktu dan survei lebih dahulu, kata Bustanil Arifin. (DTS)
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber: SUARA KARYA (16/11/81)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 437-438.