Menang Tanpa Ngasorake (Bagian 3)[1]

Emil Salim[2]

 

Di masa Orde lama dulu program keluarga berencana ditolak oleh pemerintah, tetapi dilaksanakan secara mandiri oleh lembaga swadaya masyarakat seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Namun semenjak 1968, didorong oleh visi jangka panjang, Pak Harto menempatkan program keluarga berencana sebagai indikator keberhasilan kepemimpinan para gubernur dan bupati dalam pembangunan daerahnya. Komitmen kepada program keluarga berencana yang diemban Pak Harto sejak beliau mernimpin pemerintahan Orde Baru sampai sekarang berhasil menurunkan tingkat kelahiran penduduk Indonesia dari 3% menjadi 1,9% di tahun 1990, sehingga PBB melalui United Nations Fund for Population Activities, memberi penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia di tahun 1989. Dan selanjutnya penghargaan ini dinobatkan sebagai President Soeharto Population Award.

Sungguhpun program pengendalian jumlah penduduk adalah penting, namun ikhtiar ini belum cukup. Jumlah penduduk Indonesia masih akan bertambah. Karena itu Pak Harto memesankan agar mengubah penduduk dari faktor penghalang (liability) menjadi faktor penunjang (asset) pembangunan. Ini berarti kualitas penduduk perlu ditingkatkan agar berkemampuan meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu segi kualitas manusia adalah tingkat produktivitasnya. Secara gamblang ini berarti bagaimana meningkatkan kemampuan otak dan keterampilam tangan menghasilkan ‘pangan’ yang lebih besar dari apa yang ‘dimakan melalui mulut’. Indonesia harus meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat supaya dengan sumber daya manusia ini dapat dipecut pembangunan meningkatkan kualitas hidup.

Urgensi mengembangkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat lebih menonjol dalam GBHN 1988. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila Pak Harto berhasrat menerjemahkan garis petunjuk GBHN dalam program-program operasionalnya.  Dalam membicarakan kualitas manusia tampak menonjol penghayatan Pak Harto terhadap rumusan-rumusan yang tertuang dalam buku beliau Butir-Butir Budaya Jawa, yaitu “hanggayuh kasampurnaning hurip, berbudi bawaleksana, ngudi sejatining becik“, yang berarti “mencapai kesempurnaan hidup, berjiwa besar mengusahakan kebaikan sejati”.

Dalam membicarakan kualitas masyarakat tampak keinginan Pak Harto mewujudkan masyarakat ekonomi Pancasila. Dalam masyarakat ini tumbuh berkembang sistem ekonomi yang prinsip dasarnya adalah koperasi, terutama di tingkat unit desa, dilengkapi oleh badan usaha milik negara dalam bidang-bidang ekonomi strategis dan badan usaha swasta yang modalnya dapat pula dimiliki koperasi.

Dan melalui Pasar Modal dengan lembaga Danareksa, terbuka peluang bagi masyarakat umum memiliki modal perusahaan swasta. Pihak swasta boleh maju dan kemajuannya tidak dihambat. Namun pengusaha swasta yang kuat perlu membantu pengusaha yang masih lemah melalui pengaitan untuk menarik yang  lemah men jadi maju. Beliau juga mendambakan agar pengusaha yang berhasil menjadi kuat selama pemerintahan Orde Baru, mengembangkan tanggungjawab sosialnya dan menjual sahamnya dengan harga nominal kepada koperasi. Melalui persuasi Pak Harto mengharap dapat pula dicapai cita-cita mengembangkan masyarakat ekonomi Pancasila.

Yang kuat membantu yang lemah adalah ciri yang ingin beliau kembangkan antara lain melalui usaha yayasan yang banyak beliau ciptakan. Di bulan Desember 1982 dalam acara Pembukaan Pekan Penghijauan Nasional di Arupan, kabupaten Solok, provinsi Sumatera Barat, Pak Harto menyelenggarakan temu-wicara dengan pemuka Minangkabau. Menanggapi permintaan peserta temu wicara agar diberikan traktor untuk bertani, beliaupun berkata: “Ada lebih dari sejuta jumlah perantau Minang tersebar di berbagai daerah. Apabila satu perantau mau mengirimkan Rp. 1000,- untuk membangun Sumatera Barat maka sudah terkumpul Rp. 1 milyar untuk pembangunan daerah, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat sudah bisa dipenuhi. Oleh karena itu saya menghimbau para perantau Minangkabau untuk mengirim Rp 1000,- ke daerah untuk pembangunan Minangkabau! ”

Masyarakat Minangkabau di perantauan menyambut ajakan ini dengan mengorganisasi Lembaga Gebu (Gerakan Seribu Rupiah) Minang. Dan dalam bulan Oktober 1990 yang lalu, dana sudah terhimpun dan cukup untuk membentuk tujuh Bank Perkreditan Rakyat, tersebar di tujuh kabupaten, yang diresmikan oleh Menteri Keuangan, Dr. JB Sumarlin. Dan dana perantau masih terus dihimpun untuk mengembangkan beberapa Bank Perkreditan Rakyat lagi dan dalam jangka panjang membangun Trading House untuk mengatasi masalah pemasaran produk-produk yang dihasilkan melalui Bank Perkreditan Rakyat itu.

Ketika pada suatu kesempatan saya tanyakan kepada beliau, apakah himbauah Pak Harto tidak akan menimbulkan salah paham seolah-olah dibangkitkan kembali rasa kedaerahan? Beliau menjawab bahwa semangat kebangsaan rakyat Indonesia sudah tinggi, sehingga tidak ada lagi tempat bagi rasa kedaerahan itu. Dalam kesatuan keluarga bangsa Indonesia inilah kita kembangkan kebhinnekaan masyarakat daerah, memberi isi pada semboyan negara kita: “Bhinneka Tunggal Ika”.

Tidak hanya masyarakat yang kuat ekonomi beliau dambakan. Tetapi juga membangun masyaraKat yang religius beragama. Beliau hayati agama Islam yang diramu dengan budaya Jawa. Adalah mengasyikkan mendengar uraian beliau tentang hidup dalam kandungan, hidup sesudah lahir dan hidup sesudah mati. Banyak petuah nasehat dengan nada keagamaan yang beliau sampaikan.

Maka beliau ingin melihat majunya umat beragama, khususnya umat Muslimin. Tetapi mengapa umat Muslimin tertinggal dalam kemajuan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, dari benua Afrika bagian Utara, ke negara-negara Arab di Timur Tengah, lalu Pakistan, Bangladesh, dan Malaysia. Semua negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam masih berada dalam perangkap keterbelakangan ekonomi. Tentu bukan agama Islamnya yang salah, karena Islam di abad kelima Hijriah pernah menjadi sumber kemajuan peradaban dunia. Yang keliru adalah orang-orang yang memeluk agama Islam dan masih tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inilah latarbelakangnya mengapa Pak Harto menyambut positif pertemuan cendekiawan Muslim Indonesia untuk membahas tantangan masa depan dan membentuk wadah persatuan di bulan Desember 1990. Para cendekiawan Muslim perlu mendorong agar kaum Muslim tidak ketinggalan dalam dunia moderen berilmu dan teknologi itu; demikianlah beliau pesankan kepada saya.

Kemajuan umat Muslim perlu diwujudkan didalam masyarakat yang menghayati semangat kerukunan beragama. Agama berkembang tidak untuk menimbulkan pertengkaran antara umat. Tetapi untuk memberi moral ethika dalam proses pembangunan bangsa.

Demikianlah sekelumit pengalaman yang saya lampaui selama berkesempatan membantu Pak Harto dalam tugas beliau selaku Presiden Republik Indonesia yang kedua. Berdasarkan potongan pengalaman ini maka muncullah gambaran sosok tubuh Pak Harto yang saya kenang dalam hati. Tercuatlah gambaran seorang pemimpin yang berpegang teguh pada petunjuk konstitusional yang sudah digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945, GBHN, Ketetapan MPR, peraturan perundangan, Repelita dan Rencana Tahunan.

Kepada pembantu Presiden didelegasi wewenang melaksanakan tugas secara mandiri dalam rangka garis petunjuk yang beliau berikan. Tiap pembantu Presiden diharap dapat menafsirkan dan mengembangkan guidance beliau dalam wujud operasional. Beliau memberi peluang yang luas kepada pembantu beliau mengembangkan ide pikiran, asalkan rasional, logis dan tidak merusak team work dengan pembantu-pembantu Presiden lainnya.

Dalam bekerja, beliau suka hal-hal yang kongkrit dan praktis. Karena itu beliau suka pada masalah business dan ekonomi. Dalam menanggapi masalah-masalah ini Pak Harto mengandalkan diri pada common sense yang dituangkan beliau dalam kerangka pikiran yang logis. Beliau tidak suka pada gagasan-gagasan yang melambung tinggi dan terlalu teoritis. Namun beliau mendalami filosofi Jawa dan berpegang teguh pada moralitas yang tinggi. Maka janganlah berlaku serong dalam hidup berkeluarga. Ini pantangan beliau.

Beliau jarang berkata “tidak”, sehingga kita harus pandai menangkap apa yang tersirat dalam ucapan beliau. Di sinilah orang bisa terjebak keliru menangkap apa yang dimaksud Pak Harto, sehingga bisa berlebih-lebihan atau berbuat kurang.

Ditengah-tengah kesibukan menjalankan tugas kepresidenan yang praktis menyita 24 jam sehari, sangatlah menarik bahwa beliau tetap meluangkan waktu untuk bersama Ibu Tien menghadiri perkawinan anak-anak dari mereka yang beliau kenal, seperti yang saya alami pada waktu perkawinan puteri saya. Beliau juga meluangkan waktu menjenguk orang yang sakit di rumah sakit. Dan selalu memberi perhatian pada peristiwa kematian seseorang. Kendatipun saya beserta isteri berada di Nairobi, Kenya, ketika ibu mertua saya meninggal, namun Pak Harto bersama lbu Tien tetap memerlukan datang melayat ke rumah kami.

Saya belajar banyak dari beliau. Yang paling mengesankan adalah pelajaran tentang gaya kepemimpinan Pak Harto yang nampaknya ingin mencerminkan catur paradoks Sosrokartono:

“Sugih tanpa banda”  (kaya tanpa bergelimang harta benda)

“Sakti tanpa aji” (Sakti tanpa kesaktian)

 “Ngeluruk tanpa bala” (Mendatangi musuh tanpa pasukan)

“Menang tanpa ngasorake” (Menang tanpa pihak lawan merasa terkalahkan/terendahkan/terlecehkan)

***

---