MENGAWALI PJP II, 4 MASALAH HARUS LEBIH DIPERHATIKAN[1]

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menjelaskan ada empat masalah yang harus mendapat perhatian lebih besar dalam mengawali PJP II ini, yaitu pendayagunaan pegawai negeri sipil (PNS), otonomi daerah di daerah tingkat (Dati) II, pelayanan umum, dan penerapan manajemen modem.

“Hanya dengan itulah roda pemerintahan akan terselenggara lebih baik, demokrasi makin segar dan pembangunan berjalan makin cepat,” kata Kepala Negara  saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakomas) Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 1994 di Istana Negara Jakarta, Rabu (20/4).

Acara kemarin juga dihadiri Menko Kesra Azwar Anas, Menpan TB Silalahi, Menneg LH Sarwono Kusumaatmadja, Menkeh Oetojo Oesman, Menneg Agraria / Kepala BPN Soni Harsono dan Menneg UPW Mien Sugardhi. Rakomas berlangsung tiga hari, diikuti 250 peserta. Mereka terdiri dari Sesjen, Sesmenko, Sesmeneg, Seswilda, Deputi Administrasi beserta Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana dan Kepegawaian.

Dalam kaitan itu, Presiden Soeharto juga menggarisbawahi tema rapat koordinasi yang menyangkut pemantapan disiplin aparatur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kepala Negara, disiplin aparatur dan pelayanan masyarakat, merupakan dua unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sebab, disiplin aparatur yang tinggi akan meningkatkan mutu manajemen administrasi pemerintahan dan mutu pelayanan yang baik akan memperbesar peluang masyarakat dalam pembangunan. Karena itu, Presiden berharap pertemuan PAN ini dapat menyusun bersama langkah-langkah operasional untuk meningkatkan disiplin aparatur negara dan meningkatkan mutu pelayanan masyarakat. Dijelaskan juga bahwa otonomi di Dati II merupakan bagian yang penting dari upaya untuk mengembangkan kreativitas dan prakarsa masyarakat, yang justru merupakan kunci keberhasilan pembangunan dalam era tinggallandas ini.

“Karena itulah, seluruh masalah yang menyangkut pelaksanaan pemberian otonomi yang lebih luas kepada Dati II harus mendapat perhatian yang sebesar-besarnya,” kata Presiden.

Sejak 1974, katanya, pemerintah sudah mengambil ancang-ancang untuk menitikberatkan otonomi pada Dati II. Dalam banyak kesempatan, Presiden juga telah meminta agar seluruh jajaran aparatur mengadakan persiapan untuk mewujudkan otonomi daerah di Dati II secara nyata, dinamis, serasi dan bertanggu ngjawab.

“Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan di daerah telah pula disiapkan. Dalam rapat koordinasi ini saya minta agar segala masalah yang menyangkut pelaksanaan pemberian otonomi ini mendapat perhatian yang sebesar-besarnya,” kata Presiden.

Mengenai manajemen modem, Kepala Negara juga mengemukakan, ketika membentuk Kabinet Pembangunan VI, ia telah menekankan perlunya manajemen modern untuk mendukung pelaksanaan PJP II. Manajemen modern itu, menurut Presiden perlu diterapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

“Manajemen modern ini perlu dirinci, diuraikan, dilatihkan dan diterapkan secara taat asas pada seluruh unit kerja dan kantor pemerintahan,” kata Presiden.

Diklat PNS

Presiden Soeharto juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan selama ini, pemerintah terus berupaya menyelenggarakan pembinaan karier pegawai negeri sipil (PNS). Namun, Kepala Negara melihat masih ada berbagai aspek pembinaan karier yang perlu dibenahi, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai.

Karier PNS dimulai sejak penerimaannya sebagai calon pegawai. Karena calon pegawai ini berasal dari berbagai sumber, maka proses pengenalan dan pemahaman mereka terhadap administrasi pemerintahan dan pembangunan perlu dilakukan dengan intensif, ujarnya.

“Yang kita lakukan selama ini, yaitu cara pemagangan tampak belum memberikan hasil optimal. Karena itu, di masa datang para calon pegawai hendaknya juga mendapatkan penempaan mental dan disiplin dalam pelatihan pra-jabatan, sebagai bagian dari proses seleksi mereka, “tutur Presiden.

Selain itu, Presiden menambahkan, hal-hal yang dididikkan, cara-cara penaikan dan mutu widyaiswara juga harus lebih ditingkatkan agar PNS benar-benar siap menyongsong tugas-tugas yang makin berat dan lebih rumit.

Presiden juga menginstruksikan agar berbagai segi pembinaan karier lainnya dikaji sedalam-dalamnya, seperti daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, seleksi pengangkatan dan alih tugas. Mengapa? Sebab menurut Presiden, “tugas-tugas di masa datang memerlukan pegawai negeri yang lebih berkualitas. memiliki kemampuan profesional, penuh semangat pengabdian dan disiplin tinggi”. (vik)

Sumber: KOMPAS ( 21/04/1994)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 42-43.